BGN Bakal Tempati Gedung Telkom Gatsu? DPR Langsung Cecar Minta Penjelasan

Interogasi DPR soal Rp7 Triliun BGN: Gedung Sewa, Rumor Telkom Gatsu, dan Tuntasan Transparansi Anggaran

Pondokkebaikan.com – Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang baru dibentuk untuk mengoordinasikan program Makan Bergizi Gratis secara nasional, langsung menghadapi sorotan tajam dari parlemen pada Kamis (3/9/2026). Di ruang rapat Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BGN Sudaryono. Agenda utamanya bukan sekadar formalitas serah-terima laporan, melainkan penelusuran mendalam terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BGN untuk tahun fiskal 2027.

Yang membuat suasana rapat tegang bukan angka-angka makro program gizi, melainkan satu pos anggaran operasional yang nilainya mencapai Rp7 triliun. Pos tersebut tercatat di bawah kategori keuangan, tata usaha, arsip rumah tangga, dan protokol. Bagi sebagian wakil rakyat, jumlah itu terasa tidak proporsional untuk sebuah lembaga yang baru berdiri dan belum sepenuhnya menjalankan fungsi intinya.

Interupsi Nuroji: Mencurigai Koneksi dengan Pemindahan Kantor

Anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra, Nuroji, menjadi legislator pertama yang mengangkat isu tersebut. Ia menyoroti angka Rp7 triliun pada poin keempat kegiatan BGN dan langsung mengaitkannya dengan kabar perpindahan domisili kantor lembaga itu.

“Kemudian, saya melihat anggaran di nomor 4, urusan keuangan serta tata usaha arsip rumah tangga dan protokol ada 7 triliun. Ini apakah ada hubungannya dengan pemindahan gedung pak? Saya dengar pindah gedung ke Gedung Merah Putih. Apakah termasuk itu?”

Pertanyaan Nuroji bukan tanpa dasar. Sejak BGN diresmikan, spekulasi soal lokasi operasionalnya terus beredar di kalangan publik dan media. Gedung Merah Putih, yang sebelumnya menjadi markas Komisi Pemilihan Umum, kerap disebut-sebut sebagai kandidat baru. Namun hingga rapat tersebut berlangsung, belum ada konfirmasi resmi dari pihak BGN mengenai status akhir penempatannya.

Yahya Zaini: Mengapa Masih Menyewa?

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, melanjutkan tekanan dengan sudut pandang efisiensi. Ia mencatat bahwa kantor BGN saat ini masih berstatus sewa, bukan menempati bangunan milik negara atau BUMN. Bagi Yahya, kondisi itu membuka pertanyaan mendasar: mengapa sebuah lembaga negara dengan anggaran triliunan rupiah harus membayar sewa ketika tersedia aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan?

“Yang terakhir, saya melihat kantor BGN itu masih menyewa. Betul pak ya? Apakah tidak ada kantor pemerintah atau kantor BUMN yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi kantor BGN sehingga lebih efisien ke depan,”

Yahya kemudian melontarkan pertanyaan yang memicu perhatian lebih luas. Ia menyebut adanya informasi di media sosial yang mengaitkan BGN dengan Gedung Telkom di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Gedung tersebut merupakan aset PT Telkom dan selama ini menjadi salah satu properti komersial bernilai tinggi di ibu kota.

“Saya dapat informasi, yang beredar di medsos nih. Katanya gedung Telkom yang di Gatot Subroto itu bisa dipakai untuk gedung BGN? Saya tidak tahu betul apa engga nih. Ini yang beredar di medsos pak ya. Mohon penjelasan pak ya,”

Kalimat Yahya memperlihatkan satu dinamika khas pengawasan parlemen: legislator tidak selalu memiliki verifikasi penuh atas informasi yang beredar, tetapi kewajibannya adalah memastikan eksekutif memberikan klarifikasi resmi. Dalam konteks ini, DPR menjalankan fungsi kontrol terhadap setiap rupiah yang dialokasikan agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Konteks Anggaran dan Implikasi Kebijakan

Untuk memahami mengapa satu pos operasional sebesar Rp7 triliun memicu reaksi keras, perlu dilihat konteks kelembagaan BGN. Lembaga ini dibentuk melalui perubahan struktur pemerintahan untuk mengonsolidasikan program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan mandat nasional berskala ratusan juta penerima manfaat, anggaran BGN secara keseluruhan memang sangat besar. Namun, proporsi yang dialokasikan untuk operasional kantor, protokol, dan tata kelola internal menjadi tolok ukur efisiensi birokrasi.

Di sisi lain, isu sewa versus pemanfaatan aset negara bukan sekadar soal hemat biaya. Ia menyangkut prinsip tata kelola: apakah negara mampu menyediakan infrastruktur kerja bagi lembaganya sendiri, atau justru harus bergantung pada pasar properti swasta? Pertanyaan ini menjadi relevan terutama ketika banyak gedung pemerintah dan BUMN di Jakarta masih memiliki ruang kosong atau belum termanfaatkan secara optimal.

Rumor mengenai Gedung Telkom Gatot Subroto menambah lapisan kompleksitas. Jika benar BGN akan menempati aset BUMN, mekanisme hukumnya berbeda dari pemanfaatan aset kementerian. Perlu ada perjanjian sewa atau pinjam pakai yang disetujui pemegang saham (negara), serta pertimbangan apakah langkah itu sesuai dengan rencana bisnis Telkom sendiri. Tanpa kejelasan, spekulasi di ruang digital justru dapat mendahului keputusan resmi dan menciptakan ekspektasi publik yang sulit dikoreksi.

Rapat Diskors, Jawaban Belum Terdengar

Hingga berita ini diturunkan, Sudaryono belum menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Nuroji dan Yahya Zaini. Rapat tersebut diskors untuk jeda ibadah salat, dan para anggota Komisi IX menunggu kelanjutan sesi. Jawaban yang diberikan nanti akan menjadi tolok ukur apakah BGN mampu menjelaskan rasionalitas angka Rp7 triliun serta memberikan kepastian mengenai status akhir lokasi kantornya.

Bagi publik yang mengikuti perkembangan program gizi nasional, hasil RDP ini bukan sekadar urusan teknis anggaran. Ia menyangkut kepercayaan bahwa lembaga baru dengan mandat sebesar BGN akan dikelola secara transparan sejak hari pertama operasinya. Setiap rupiah yang tidak dapat dijelaskan secara memadai akan terus menjadi bahan pertanyaan di parlemen, dan pada akhirnya, di ruang-ruang publik yang menuntut akuntabilitas.