Febrie Bungkam Usai Dicecar Tim 9 Kejagung 50 Pertanyaan!

Sebelas Jam di Balik Pintu Gedung Kejaksaan Agung: Febrie Adriansyah Dicecar 50 Pertanyaan sebagai Tersangka

Pondokkebaikan.com – Sebuah pemeriksaan yang berlangsung nyaris sepanjang hari mengubah dinamika perkara korupsi dan pencucian uang yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Pada Kamis, 3 September 2026, Febrie Adriansyah menghabiskan waktu sekitar sepuluh jam di ruang pemeriksaan Tim 9 Kejaksaan Agung, menjawab kurang lebih lima puluh pertanyaan yang dilontarkan penyidik. Ia keluar dari gedung dengan tangan terborgol, mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, dan tanpa sepatah kata untuk para jurnalis yang telah menunggu sejak siang.

Perubahan Status yang Tidak Terduga

Yang membuat pemeriksaan ini berbeda dari pemanggilan-pemanggilan sebelumnya adalah pergeseran kapasitas hukum Febrie di ruang pemeriksaan. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa surat pemanggilan yang diterima tim kuasa hukum secara eksplisit menyebut kliennya akan diperiksa dalam posisi saksi. Namun, begitu proses dimulai, penyidik menempatkannya sebagai tersangka. Perbedaan status ini bukan sekadar formalitas administratif; dalam praktik hukum pidana Indonesia, pemeriksaan sebagai tersangka membawa konsekuensi prosedural yang jauh lebih berat dibandingkan pemeriksaan sebagai saksi, termasuk hak-hak yang melekat pada posisi tersebut.

“Kami sebelumnya sebenarnya menerima suratnya pemanggilan sebagai saksi, tapi tadi proses pemeriksaan sebagai tersangka. Namun Pak FA tetap kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan dan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh penyidik,” ujar Febri Diansyah di luar Gedung Kejaksaan Agung pada Kamis malam.

Waktu dan Kondisi Fisik Selama Pemeriksaan

Febrie tiba di kompleks Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 11.00 WIB. Ia baru terlihat keluar sekitar pukul 20.56 WIB, menandai durasi pemeriksaan yang mendekati sebelas jam. Selama periode tersebut, ia diduga menjalani serangkaian interogasi terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjadi pokok perkara.

Penampilan fisik Febrie saat meninggalkan gedung mencerminkan status tersangkanya. Ia mengenakan kemeja putih lengan pendek yang tertutupi rompi tahanan berwarna merah muda. Kedua pergelangan tangannya terborgol, membatasi ruang geraknya secara signifikan. Tanpa memberikan keterangan apa pun kepada awak media yang telah berjaga sejak siang hari, ia langsung menaiki mobil tahanan yang telah disiapkan di area keluar gedung.

Peran Tim 9 dan Konteks Penyidikan

Tim 9 Kejaksaan Agung merupakan unit penyidik khusus yang dibentuk untuk menangani perkara-perkara besar, terutama yang melibatkan pejabat negara atau institusi pemerintah. Pembentukan tim dengan penomoran tertentu biasanya menandakan bahwa perkara tersebut memiliki kompleksitas tinggi dan memerlukan koordinasi lintas bidang hukum, termasuk pidana umum, pidana khusus, dan hukum keuangan. Keterlibatan Tim 9 dalam pemeriksaan Febrie mengindikasikan bahwa penyidik memandang perkara ini sebagai kasus yang memerlukan pendekatan menyeluruh, bukan sekadar investigasi rutin.

Kasus yang menjerat Febrie mencakup dua unsur pidana utama: korupsi dan pencucian uang. Dalam kerangka hukum Indonesia, pencucian uang sering kali menjadi pasal tambahan yang memperkuat konstruksi dakwaan ketika dana hasil korupsi telah dialihkan, disembunyikan, atau dicampur dengan aset lain. Kombinasi kedua pasal ini berarti penyidik tidak hanya mengejar pembuktian perbuatan korupsi itu sendiri, tetapi juga melacak aliran dana ke berbagai pihak dan instrumen keuangan.

Respons Kuasa Hukum dan Sikap ke Depan

Febri Diansyah menegaskan bahwa kliennya menjawab seluruh pertanyaan penyidik dengan sebaik-baiknya. Ia menambahkan bahwa sikap kooperatif tersebut akan dipertahankan apabila penyidik kembali membutuhkan keterangan Febrie dalam tahap-tahap berikutnya dari proses penyidikan.

“Tentu saja Pak FA akan bersedia dan tetap akan komit untuk menghormati proses hukum ini,” kata Febri.

Mengenai kemungkinan perkara ini melangkah ke tahap persidangan, Febri menyatakan kesiapan tim kuasa hukum untuk menghadapi proses pengadilan secara terbuka. Ia mengakui bahwa keputusan untuk melimpahkan berkas ke penuntut umum dan selanjutnya ke pengadilan merupakan kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum.

“Termasuk jika dalam waktu dekat dilakukan perkara ini dibawa dan diuji di proses persidangan, tentu kami secara terbuka, meskipun tentu saja itu adalah kewenangan dari penyidik dan penuntut umum,” imbuhnya.

Implikasi dan Langkah Berikutnya

Pemeriksaan selama sepuluh jam dengan sekitar lima puluh pertanyaan menunjukkan bahwa penyidik telah mengumpulkan materi yang cukup substansial untuk membangun narasi perkara. Dalam praktik penyidikan korupsi di Indonesia, durasi pemeriksaan yang panjang pada tahap tersangka sering kali menandakan bahwa penyidik sedang menguji konsistensi keterangan tersangka terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya, termasuk dokumen keuangan, rekaman komunikasi, dan keterangan saksi-saksi lain.

Perubahan status dari saksi menjadi tersangka di ruang pemeriksaan juga membuka pertanyaan prosedural yang akan menjadi perhatian pengamat hukum. Apakah perubahan tersebut telah diinformasikan secara memadai kepada tersangka sebelum pemeriksaan dimulai, dan apakah hak-hak tersangka—termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan—telah dipenuhi secara penuh. Tim kuasa hukum sendiri menyatakan tidak keberatan dan memilih jalur kooperatif, namun aspek prosedural ini tetap menjadi catatan penting dalam rekam jejak perkara.

Bagi publik, pemeriksaan ini menjadi penanda bahwa perkara yang melibatkan mantan pejabat setingkat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tidak lagi berada dalam fase awal penyidikan. Dengan Tim 9 yang telah aktif bekerja dan tersangka yang telah memberikan keterangan panjang, bola kini berada di tangan penyidik untuk menentukan apakah berkas perkara telah cukup lengkap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Proses selanjutnya, apabila terjadi, akan membawa perkara ini ke ruang sidang dan membuka ruang pemeriksaan publik yang lebih luas atas setiap elemen dakwaan.