Seskab Teddy Buka Suara Soal Kritik terhadap Lawatan Luar Negeri Prabowo
Key Strategy – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membalas kritik yang dilontarkan oleh Dino Patti Djalal terkait kebijakan kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut menyoroti frekuensi tinggi dan biaya besar dari perjalanan luar negeri yang sering dilakukan oleh Prabowo. Teddy menyatakan bahwa kelebihan biaya yang terjadi selama kunjungan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Presiden secara pribadi, serta jumlah rombongan yang ikut turun signifikan dibandingkan masa sebelumnya.
Kebijakan Biaya dan Delegasi Dijelaskan Teddy
Dalam keterangan video yang diunggah ke akun Instagram Sekretariat Kabinet, Teddy menjelaskan bahwa biaya kunjungan luar negeri tidak menjadi beban negara. “Semua pengeluaran yang melebihi anggaran ditanggung oleh Presiden secara pribadi,” kata dia. Ia juga menegaskan bahwa delegasi yang turut serta dalam lawatan Prabowo berkurang lebih dari separuh dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya.
“Jadi, yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Teddy menyampaikan bahwa penurunan jumlah rombongan bukan hanya sekadar kebijakan administratif, melainkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada tujuan diplomasi. “Kita ingin menekankan hasil kerja, bukan sekadar kehadiran,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat nyata dari kunjungan tersebut dapat dirasakan oleh bangsa, terlepas dari jumlah orang yang turut serta.
Konteks Global yang Dinamis
Menurut Teddy, kunjungan luar negeri Presiden Prabowo diperlukan untuk membangun hubungan strategis dengan pemimpin dunia, terutama dalam kondisi global yang terus berubah cepat. “Perkembangan dunia hari ini sangat dinamis, jadi kita harus responsif dalam merespons isu-isu yang muncul,” jelasnya. Ia menekankan bahwa agenda-agaenda luar negeri dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus menjawab kebutuhan politik dan ekonomi yang mendesak.
“Bicara diplomasi berarti bicara hasil. Manfaat nyata bagi bangsa. Kritik dan masukan itu penting. Ruang untuk kritik dan masukan selalu terbuka,” tulis Teddy dalam keterangan unggahannya, Senin (1/6/2036).
Teddy juga menyoroti bahwa kritik dari Dino perlu dilihat dalam konteks peningkatan kinerja diplomatik. “Kita harus menghargai usaha yang dilakukan oleh para pekerja kunci, seperti Dino yang pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri,” tambahnya. Ia menyatakan bahwa Dino memiliki pengalaman dan wawasan luas dalam bidang diplomasi, meskipun masukan yang diberikan sebelumnya terkadang mengabaikan fakta-fakta yang sudah jelas.
Perbandingan Rombongan di Masa Dino dan Prabowo
Dalam menjawab kritik terhadap jumlah rombongan yang besar, Teddy memberikan contoh historis. Ia menyebutkan bahwa pada masa Dino menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, rombongan dalam kunjungan ke luar negeri bisa mencapai lebih dari 120 orang. “Sementara itu, di masa Presiden Prabowo, jumlah delegasi hanya berkisar antara 50-60 orang,” jelas Teddy.
“Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua,” kata Teddy.
Teddy menjelaskan bahwa pengurangan jumlah rombongan bertujuan untuk meminimalkan pemborosan sumber daya dan membuat kunjungan lebih terarah. “Dengan delegasi yang lebih kecil, kita bisa lebih fokus pada pembicaraan yang penting dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik dan media.
Kritik Dino dan Agenda Mendesak
Dino Patti Djalal sebelumnya mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo, menilai bahwa agenda tersebut kerap diumumkan secara spontan tanpa pemberitahuan lebih awal. Dino meminta Seskab Teddy atau Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengungkapkan jadwal kunjungan setidaknya satu pekan sebelum keberangkatan.
“Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting, jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh, dari periode sebelumnya,” kata Teddy.
Teddy menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak berarti mengabaikan kebutuhan untuk transparansi, melainkan mengakomodasi situasi yang terjadi di lapangan. “Terkadang ada agenda yang memang harus dilaksanakan secara cepat, karena dinamika politik dan ekonomi di tingkat global bisa berubah dalam waktu singkat,” ujarnya. Ia mencontohkan bahwa beberapa kunjungan luar negeri dilakukan karena adanya keadaan mendesak, seperti perundingan perdagangan atau krisis politik di suatu negara.
Penjelasan Lengkap tentang Biaya dan Rombongan
Menurut Teddy, kelebihan biaya dari kunjungan luar negeri tidak hanya disebabkan oleh jumlah orang yang ikut, melainkan juga oleh kebutuhan operasional yang muncul secara mendadak. “Di masa sebelumnya, biaya kunjungan sering terpenuhi dari anggaran negara, tetapi saat ini Presiden memastikan semua pengeluaran ditanggung secara pribadi,” jelasnya. Ini menjadi penegasan bahwa Prabowo tidak menyalurkan beban kelebihan anggaran kepada pemerintah.
“Kemudian yang ketiga, jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” kata Teddy.
Teddy menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan hasil yang optimal. “Kita tidak ingin kegiatan diplomatik hanya menjadi simbol, tetapi harus memberikan dampak nyata. Itu yang utama,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa pengurangan rombongan dan pengelolaan biaya secara pribadi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sekaligus menghindari kesan berlebihan dalam
