Fahri Hamzah Usul Peradilan Etik: Pejabat Bisa Dipecat Sebelum Korupsi
Pondokkebaikan.com – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah Usul Peradilan Etik sebagai langkah preventif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Gagasan ini bertujuan membentuk lembaga khusus yang mampu menangani pelanggaran etik aparatur negara secara cepat dan tuntas. Melalui mekanisme ini, pejabat yang terbukti bersalah dapat langsung dipecat tanpa harus menunggu proses hukum pidana yang memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.
Inisiatif tersebut lahir dari keprihatinan terhadap lambatnya penanganan kasus korupsi di Indonesia. Selama ini, sistem hukum pidana cenderung bersifat reaktif, yaitu menindak setelah pelanggaran terjadi. Padahal, banyak kasus korupsi bermula dari pelanggaran etika dasar yang tidak segera ditangani secara serius. Dengan adanya peradilan etik, negara memiliki instrumen pencegahan yang lebih efektif.
Perbedaan Mendasar dengan Sistem Hukum Pidana
Fahri Hamzah menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem peradilan pidana yang berfungsi menangani tindak korupsi. Namun, sistem tersebut belum dilengkapi dengan peradilan etik yang berlaku secara terintegrasi bagi seluruh penyelenggara negara. Keberadaan lembaga peradilan etik akan menjadi instrumen pencegahan yang efektif dalam menindak pelanggaran etik sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
Dengan adanya mekanisme ini, pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau terlibat konflik kepentingan dapat menerima sanksi cepat. Sanksi tersebut bahkan bisa berupa pemecatan tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Fahri Hamzah Usul Peradilan Etik dalam pernyataannya.
“Peradilan etika berfungsi menindak secara cepat pejabat yang terlibat konflik kepentingan atau pelanggaran etik berat melalui sanksi pemecatan, tanpa harus melewati proses peradilan hukum yang panjang dan rumit,” kata Fahri Hamzah dikutip dari ANTARA, Sabtu (1/8/2026).
Korupsi sebagai Masalah Integritas, Bukan Hanya Hukum
Fahri Hamzah juga menyampaikan pandangannya bahwa korupsi tidak bisa dilihat semata-mata sebagai persoalan hukum semata. Ia menilai bahwa praktik korupsi juga lahir dari kegagalan menjaga integritas individu pejabat. Oleh karena itu, pendekatan etik harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang ada. Fahri Hamzah Usul Peradilan Etik sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.
Selama ini, dugaan penyimpangan pejabat baru diproses setelah masuk ranah pidana. Proses tersebut harus melalui tahapan panjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Akibatnya, negara terlambat menghentikan pejabat yang sebenarnya sudah menunjukkan perilaku menyimpang sejak awal. Peradilan etik akan menjadi jalan pintas untuk menindak pelanggaran etik pejabat publik.
Skema Peradilan Etik yang Diusulkan
Karena itu, Fahri Hamzah Usul Peradilan Etik agar setiap dugaan pelanggaran etik dapat lebih dulu diperiksa melalui peradilan etik sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Menurutnya, keberadaan lembaga ini sangat vital sebagai jalan pintas untuk menindak pelanggaran etik pejabat publik, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Dalam skema yang diusulkan, pejabat yang terbukti melanggar etik dapat dijatuhi sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan. Fahri memberikan contoh konkret bahwa begitu ada tindak tanduk pejabat yang tidak etis seperti konflik kepentingan, laporan dapat langsung disampaikan ke peradilan etika. Setelah diproses, pejabat tersebut bisa dipecat sehingga dia tidak bisa lagi menjadi pejabat. Ini merupakan bentuk pencegahan sebelum menyeberang jadi pidana korupsi.
Ukuran Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
Fahri Hamzah menambahkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya koruptor yang ditangkap. Menurut dia, ukuran sesungguhnya adalah ketika sistem mampu mencegah lahirnya pelaku korupsi baru melalui penguatan integritas dan penegakan etika sejak awal. Dengan demikian, peradilan etik akan menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Peradilan Etik
Apa itu peradilan etik? Peradilan etik adalah lembaga yang menangani pelanggaran etik aparatur negara secara khusus, berbeda dengan peradilan pidana yang menangani tindak pidana korupsi.
Siapa saja yang bisa diperiksa di peradilan etik? Seluruh aparatur negara, termasuk pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat diperiksa melalui peradilan etik.
Berapa lama proses peradilan etik? Proses peradilan etik umumnya lebih cepat dibandingkan peradilan pidana, karena tidak melalui tahapan banding dan kasasi yang panjang.
Apa sanksi yang bisa dijatuhkan? Sanksi mulai dari teguran, pencabutan hak, hingga pemecatan dari jabatan tanpa menunggu putusan pengadilan pidana.
Bagaimana hubungan antara peradilan etik dan peradilan pidana? Pelanggaran etik dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi, sehingga menjadi mekanisme pencegahan dini.
