TNI Masuk MBG Aktivis Kritik: Pendekatan Militer Bukan Situasi Perang
Pondokkebaikan.com – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai respons kritis dari para aktivis. TNI Masuk MBG Aktivis Kritik terhadap pendekatan yang dinilai terlalu militeristik dan tidak sesuai dengan konteks sipil. Mike Verawati, penggiat MBG Watch, menyatakan bahwa keterlibatan militer dalam program ini bertentangan dengan prinsip keadilan gender dan inklusi sosial.
Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa TNI-Polri dilibatkan untuk mendampingi serta mengamankan distribusi program MBG di berbagai daerah. Sejak awal berjalannya program hingga September 2025, terdapat 452 Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) milik TNI yang diklaim mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita.
"Pendekatan militer tidak akan pernah sejalan dengan perspektif kesetaraan dan keadilan gender serta inklusi sosial," ujar Mike Verawati dalam forum diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Kritik Terhadap Militarisme dalam MBG dan Pendidikan
Namun, Mike menilai militer justru melihat pangan sebagai logistik "darurat perang" semata. Padahal, MBG seharusnya berfokus pada penyediaan nutrisi jangka panjang dan keragaman pangan lokal. "(Penyelenggaraan) MBG itu kita sedang dalam tidak dalam situasi perang, kita dalam situasi sipil biasa-biasa saja," tambahnya.
Lebih jauh, Mike menilai program MBG yang diklaim sebagai inovasi justru merupakan bentuk "pelecehan" terhadap gerakan akar rumput perempuan. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memperkuat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang selama ini telah teruji menangani gizi anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Saat ini, Posyandu dapat bertahan berkat swadaya masyarakat, meski insentif dari pemerintah dinilai masih minim.
Masih dalam ranah pendidikan, sastrawan dan sosiolog Okky Madasari menyoroti ancaman berupa pola pikir komando dari pembangunan lembaga pendidikan baru, seperti Sekolah Garuda dan Universitas Pertahanan. Lembaga pendidikan semacam itu dinilai mengadopsi pola pikir militer. Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 31 UUD 1945.
"Jadi jelas militerisasi pendidikan itu inkonstitusional," tegas Okky secara daring dari Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pola pendidikan militeristik, menurut Okky, turut merambah ke berbagai lini, seperti pelatihan untuk menteri, kepala daerah, ASN, penerima beasiswa LPDP, serta masuknya personel militer ke Sekolah Rakyat. Okky melihat hal tersebut memperkuat "pendidikan komando" sebagai dasar birokrasi. Hal itu dikhawatirkan akan menghilangkan kemampuan warga negara untuk berpikir kritis dan demokratis dalam mengelola negara.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang TNI Masuk MBG
Apa itu program MBG? Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program unggulan pemerintah yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita di berbagai daerah Indonesia.
Mengapa TNI dilibatkan dalam MBG? Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa keterlibatan TNI-Polri difokuskan pada aspek pendampingan, pengamanan distribusi, serta dukungan kelancaran operasional program di daerah.
Apa kritik utama aktivis terhadap pendekatan militer dalam MBG? Aktivis seperti Mike Verawati dan Okky Madasari menilai pendekatan militer tidak sesuai dengan konteks sipil, bertentangan dengan keadilan gender, dan berpotensi menghilangkan kemampuan berpikir kritis masyarakat.
Apakah ada lembaga pendidikan baru yang terdampak militarisme? Ya, termasuk Sekolah Garuda dan Universitas Pertahanan yang dinilai mengadopsi pola pikir militeristik dan bertentangan dengan UU Sisdiknas serta UUD 1945.
Berapa jumlah SPPG milik TNI dalam program MBG? Hingga September 2025, terdapat 452 Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) milik TNI yang mendukung program MBG.
Reporter: Cornelius Juan Prawira
