Rambah Hutan Lindung di Batam, PT GTP Jadi Tersangka Korporasi

PT GTP Ditunjuk Sebagai Tersangka Korporasi Kasus Perambahan Hutan Lindung Batam

Pondokkebaikan.com – Kementerian Kehutanan resmi menetapkan PT GTP sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan perambahan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Piayu yang berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Penetapan ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 2026 setelah melalui proses penyidikan yang komprehensif. Peristiwa tersebut menyoroti aktivitas perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tanpa izin resmi dari otoritas berwenang.

Menurut data yang dihimpun, aktivitas perambahan tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada lahan seluas 1,98 hektare. PT GTP diduga keras menggunakan berbagai alat berat untuk membuka akses jalan baru sekaligus melakukan pengerukan pada bukit-bukit yang ada di dalam kawasan hutan lindung. Material hasil pengerukan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai timbunan untuk keperluan pembangunan di lokasi tersebut.

Proses Penyidikan dan Alat Bukti

Penyidikan kasus ini dipimpin oleh PPNS Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru yang bekerja sama dengan Koordinator Pengawasan PPNS Polda Kepulauan Riau. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi yang berasal dari berbagai pihak terkait. Selain itu, keterangan dari dua orang ahli juga diperoleh untuk memperkuat bukti-bukti yang ada.

Dua ahli yang dimintai keterangan adalah Ahli Pemetaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Tanjung Pinang serta Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari IPB University. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan analisis para ahli, kegiatan perambahan tersebut telah membuka lahan dengan jalan sepanjang sekitar 897 meter. Lebar jalan yang terbentuk berkisar antara 7 hingga 11 meter dan menimbulkan dampak signifikan terhadap fungsi hutan lindung.

Penetapan tersangka korporasi ini dilakukan setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah secara hukum. Seluruh rangkaian proses penyidikan dilaksanakan dengan prinsip objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dasar Hukum dan Ancaman Pidana

PT GTP disangkakan telah melanggar larangan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Atas perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda kategori VI sebesar Rp2 miliar.

Penetapan tersangka korporasi ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Kehutanan dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan ditindak secara tegas. Hal ini termasuk apabila pelanggaran melibatkan badan usaha, sehingga perlindungan kawasan hutan, kepastian hukum, dan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dapat berjalan secara beriringan.

Respons Pejabat Terkait

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola kehutanan yang berkeadilan dan berintegritas.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Ketika suatu korporasi diduga mengendalikan, memperoleh manfaat, atau bertanggung jawab atas terjadinya perambahan kawasan hutan, maka pertanggungjawaban pidana harus diarahkan kepada korporasi tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada tata kelola kehutanan yang baik tanpa penegakan hukum yang kuat dan berintegritas. Pun demikian, penegakan hukum tidak akan efektif apabila tidak menjadi pintu masuk bagi perbaikan tata kelola kehutanan secara menyeluruh,” tegas Dwi Januanto Nugroho di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Dwi Januanto Nugroho juga menambahkan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi penting bagi perlindungan kawasan hutan sekaligus memberikan jaminan bagi dunia usaha yang menjalankan kegiatan secara patuh. Penegakan hukum terhadap korporasi bukan semata-mata untuk menghukum pelanggaran, tetapi untuk memastikan pengelolaan sumber daya hutan berlangsung secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menyatakan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah untuk memastikan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditegakkan dengan baik. Proses ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui penegakan hukum yang konsisten.