Pakar Ingatkan Kepala BGN Jangan Cuma Awasi Dapur MBG: Rantai Pangan dari Petani Juga Harus Dijaga

Pakar Ingatkan Kepala BGN Jangan Cuma Awasi Dapur MBG

Pondokkebaikan.com – Profesor Tjandra Yoga Aditama menyampaikan pesan penting kepada Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru saja dilantik, pada hari Jumat, 24 Juli 2026 di Jakarta. Penunjukan Sudaryono sebagai pimpinan tertinggi BGN dinilai sebagai momen strategis untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Namun, menurut pandangan pakar kesehatan masyarakat tersebut, fokus pengawasan tidak boleh hanya tertuju pada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saja. Pengawasan yang lebih luas diperlukan untuk memastikan keberhasilan program nasional ini.

Pengawasan yang komprehensif harus mencakup seluruh mata rantai penyediaan pangan, mulai dari tahap produksi awal hingga tahap akhir pengelolaan limbah setelah makanan habis dikonsumsi. Hal ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Tanpa pengawasan menyeluruh, potensi masalah dapat muncul di berbagai titik dalam rantai pasok pangan.

Tiga Rekomendasi Utama dari Prof. Tjandra Yoga Aditama

Menurut Profesor Tjandra, terdapat tiga hal mendasar yang perlu menjadi perhatian utama bagi Kepala BGN yang baru dalam rangka memperbaiki pelaksanaan program MBG. Pertama, memastikan prinsip dasar bahwa makanan yang disajikan kepada peserta program benar-benar aman untuk dikonsumsi tanpa risiko kesehatan. Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap penyediaan makanan.

Untuk mencapai hal tersebut, Tjandra mengingatkan pentingnya menjadikan temuan-temuan ilmiah sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Ia menyinggung sebuah publikasi penting dari Organisasi Kesehatan Dunia yang dirilis pada bulan Juni 2026, yang menunjukkan besarnya dampak pangan tidak aman terhadap kesehatan masyarakat global. Data ini menjadi dasar kuat untuk memperkuat sistem pengawasan pangan.

“Dapat dilihat dan dikaji publikasi WHO Juni 2026 ‘Unsafe food causes 866 million illness and 1.5 million death’,” kata Tjandra di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Masukan kedua yang disampaikan oleh Tjandra adalah perlunya pemahaman yang utuh terhadap rantai penyediaan makanan atau konsep from farm to plate. Ia menegaskan bahwa kualitas pangan tidak cukup hanya dijaga di dalam dapur SPPG maupun di lingkungan sekolah, melainkan harus dipantau sejak bahan pangan diproduksi hingga limbah makanan dikelola dengan baik. Setiap tahap dalam rantai ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pangan.

“Jadi yang harus dijaga mutunya bukan hanya di SPPG dan di sekolah tetapi mulai dari pertanian/peternakan, transportasi dan penyimpanan di gudang yang terjamin mutunya, lalu tentu bagaimana proses masak di SPPG, transportasi dari SPPG ke sekolah, kebiasaan makan di sekolah sampai ke pembuangan limbahnya. Semua mata rantai harus terjaga baik,” tutur Tjandra.

Sistem Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang

Selain kedua poin tersebut, Tjandra juga mendorong BGN untuk mulai menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi sejak sekarang juga. Menurut pandangan beliau, evaluasi tersebut setidaknya dilakukan melalui dua cara yang berbeda namun saling melengkapi. Pendekatan ganda ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas program.

Pertama, melakukan survei kepuasan pengguna program secara berkala, mulai dari murid, orang tua, guru, hingga pihak terkait lainnya yang terlibat langsung dalam program. Kedua, melakukan studi kohort dalam jangka panjang untuk mengukur dampak kesehatan dari Program MBG secara ilmiah dan terukur. Kedua metode ini akan memberikan data yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan.

“Masukan ke tiga adalah agar sejak sekarang dilakukan dua jenis monitoring dan evaluasi,” ucapnya.

Tjandra menilai pendekatan tersebut sangat penting agar pengambilan kebijakan terkait MBG tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan program semata, tetapi juga pada bukti ilmiah yang kuat. Dengan pendekatan ilmiah ini maka akan terwujud ‘evidence-based public policy’, kebijakan publik berdasar bukti ilmiah, yang dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

Badan Gizi Nasional didorong untuk menerapkan sistem monitoring dan evaluasi jangka panjang guna mewujudkan kebijakan berbasis bukti ilmiah. Hal ini akan membantu BGN dalam membuat keputusan yang tepat dan terukur untuk program makan bergizi gratis yang melibatkan jutaan peserta di seluruh Indonesia. Implementasi sistem ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, pengawasan program MBG yang menyeluruh dan berbasis bukti ilmiah akan memastikan bahwa setiap mata rantai, dari petani hingga konsumen akhir, berkontribusi dalam menciptakan sistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Pakar Ingatkan Kepala BGN Jangan Cuma fokus pada satu aspek saja dalam menjalankan tugasnya.