Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak Bisa Berujung Resistensi Publik

Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak: rlibatan Aparat Keamanan dalam Pengawasan Pajak Pondokkebaikan.com – Keterlibatan Babinsa dan

Resistensi Publik Muncul Akibat Keterlibatan Aparat Keamanan dalam Pengawasan Pajak

Pondokkebaikan.com – Keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan perpajakan telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Muhammad Bahrul Ilmi, seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY), menilai hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di kalangan publik. Polemik tersebut menunjukkan bahwa masalah perpajakan tidak hanya berkutat pada tarif maupun mekanisme pembayaran semata.

Di balik kontroversi yang muncul, terdapat isu fundamental mengenai kepercayaan masyarakat serta kualitas komunikasi yang dibangun pemerintah. Kurangnya penjelasan rinci sejak awal penerapan kebijakan telah memunculkan berbagai tafsir dan keraguan di ruang publik. Pemerintah pada Rabu, 22 Juli 2026, disarankan untuk mengutamakan edukasi yang transparan serta literasi guna membangun kepercayaan dan kepatuhan pajak masyarakat.

Memahami Tujuan Keterlibatan Aparat Keamanan

Muhammad Bahrul Ilmi mengakui bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang membutuhkan lebih banyak informasi dari lapangan untuk memetakan aktivitas ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari perspektif tujuan, pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat dipahami sebagai upaya memperluas jaringan informasi hingga tingkat bawah.

“Hal ini pada prinsipnya adalah untuk menjaring banyak informasi mengenai wajib pajak untuk di level-level yang lebih dalam lagi,” kata Bahrul saat dikonfirmasi, Rabu (22/7/2026).

Namun, perdebatan yang muncul saat ini bukan semata-mata soal pengumpulan data. Masyarakat kini mempertanyakan mengapa aparat keamanan dilibatkan dalam urusan yang selama ini identik dengan administrasi perpajakan. Bahrul menjelaskan bahwa posisi pemosisian menjaring informasi kepada orang yang pekerjaannya bukan untuk menjaring informasi, tapi lebih ke keamanan, itu bikin persepsi masyarakat berbeda.

Kepercayaan Publik sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak

Ia menegaskan kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif maupun kemudahan pembayaran. Faktor yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu menyampaikan informasi secara jelas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

“Jadi, permasalahan perpajakan itu kan bukan saja hanya masalah tarif, bukan hanya saja terkait masalah efisiensi, bukan hanya saja terkait masalah lebih mudah, tapi juga bagaimana caranya informasi itu bisa sampai kepada masyarakat dengan cara yang pertama lebih aman, tidak ada istilahnya double perception ya, double persepsi ya,” tuturnya.

Menurut Bahrul, salah satu persoalan yang memicu polemik adalah minimnya penjelasan pemerintah pada tahap awal kebijakan diperkenalkan. Akibatnya, ruang publik dipenuhi berbagai tafsir dan persepsi yang berkembang tanpa penjelasan yang utuh dari pemerintah. Ia menjelaskan banyak penelitian menunjukkan kepatuhan pajak dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kesadaran, pengetahuan, literasi, hingga tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Rekomendasi untuk Penguatan Edukasi dan Sosialisasi

Pemerintah perlu berhati-hati agar tujuan baik meningkatkan kualitas data perpajakan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Sebab dalam kebijakan publik, persepsi masyarakat sering kali sama pentingnya dengan substansi kebijakan itu sendiri.

“Sehingga jangan sampai nanti niatnya itu udah benar, tapi ternyata cara yang dilakukan itu kurang bijak,” ucapnya.

Disampaikan Bahrul, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan edukasi, sosialisasi, dan literasi perpajakan yang mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat. Informasi yang transparan dan mudah diakses dinilai lebih efektif membangun kepatuhan dibanding sekadar menghadirkan instrumen baru dalam pengawasan.

“Untuk meningkatkan kepatuhan pajak itu sangat banyak faktornya. Cuma memang instrumen mana yang pas, itu pemerintah harus melakukan research and development,” tegasnya.

Bahrul menegaskan pemerintah perlu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan apabila ingin meningkatkan kepatuhan pajak. Tanpa kepercayaan yang kuat, kebijakan yang secara substansi baik sekalipun berpotensi memunculkan resistensi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Regulasi itu enggak hanya cuma sebatas sebagai di bagian tertentu, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana implementasinya diterima oleh masyarakat.