Defisit Fiskal Membengkak Kebijakan Tarif: Analisis Mendalam
Pondokkebaikan.com – Lonjakan tarif layanan kewarganegaraan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 telah memicu diskusi intensif di kalangan pengamat kebijakan publik. Agustinus Subarsono, akademisi terkemuka dari Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa kenaikan tarif ini bukan hanya respons administratif semata, melainkan mencerminkan keterbatasan kreativitas pemerintah dalam mengeksplorasi sumber pendapatan alternatif yang lebih inovatif.
Kebijakan yang baru saja diimplementasikan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkait kewarganegaraan. Peningkatan tarif yang paling signifikan terlihat pada biaya pelepasan kewarganegaraan atas inisiatif sendiri, yang sekarang ditetapkan sebesar Rp5 juta. Angka ini merepresentasikan lonjakan dramatis mencapai 400 persen dibandingkan dengan tarif lama yang sebelumnya berlaku.
“Dari perspektif kebijakan, pertama-tama, kebijakan ini lahir karena pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang cukup serius,” jelas Subarsono dalam wawancara dengan Suara.com pada Selasa, 21 Juli 2026.
Untuk memahami urgensi dari kebijakan tarif baru ini, penting untuk meninjau data defisit fiskal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Subarsono menyajikan data bahwa defisit tercatat mencapai Rp240 triliun pada bulan Maret, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp164 triliun pada April. Namun, tren tersebut kembali naik menjadi Rp180,4 triliun pada Mei dan terus meningkat menjadi Rp196,5 triliun pada Juni 2026.
Dalam konteks seperti ini, pemerintah memilih pendekatan yang paling cepat untuk meningkatkan penerimaan negara. Strategi tersebut mencakup kenaikan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Subarsono menjelaskan bahwa ketika pemerintah berusaha menambah pendapatan, jalan yang paling mudah adalah menaikkan tarif pajak dan pendapatan non-pajak secara bersamaan.
“Pemerintah berupaya menaikan pendapat negara, maka jalan yang paling mudah adalah menaikan tarif pajak dan menaikan pendapatan pemerintah non-pajak,” ujarnya.
Menurut analisis Subarsono, kebijakan tarif baru ini menunjukkan minimnya inovasi dalam mencari sumber pendapatan negara yang lebih produktif dan berkelanjutan. Seharusnya, pemerintah mampu menggali alternatif pembiayaan lain yang tidak hanya bergantung pada kenaikan tarif layanan publik semata.
“Fenomena ini bisa dianalisis bahwa pembuat kebijakan atau policy makers miskin kreativitas untuk berpikir serius untuk menggali pendapatan di luar menaikan tarif pajak dan tarif pendapatan bukan pajak,” tegasnya.
Rasionalitas Tarif Pelepasan dan Naturalisasi
Terkhusus mengenai tarif pelepasan kewarganegaraan sebesar Rp5 juta, Subarsono mempertanyakan dasar rasionalitas kebijakan tersebut. Logika sederhana menunjukkan bahwa seseorang yang memilih melepas status WNI justru mengurangi beban negara. Oleh karena itu, tidak semestinya dibebani biaya yang tinggi, terlebih proses administrasinya kini sudah berbasis digital.
“Ketika seorang WNI akan melepaskan kewarganegaraannya, maka sebetulnya pemerintah akan berkurang bebannya, dan secara rasional tidak perlu memberikan beban pada mereka dengan memasang tarif Rp5 juta,” ujar dia.
Berbeda dengan tarif pelepasan status WNI, Subarsono menilai biaya naturalisasi sebesar Rp75 juta bagi warga negara asing yang ingin menjadi WNI masih dapat diterima. Hal ini mempertimbangan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar. Tarif yang terlalu murah berpotensi meningkatkan arus masuk warga asing dengan berbagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik.
“Tarif Rp75 juta bagi WNA yang akan menjadi WNI saya pikir cukup rasional,” imbuhnya.
Biaya naturalisasi WNA sebesar Rp75 juta dianggap rasional, namun pemerintah tetap harus mempertimbangkan rekam jejak calon warga negara tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan kepentingan nasional dalam mengelola migrasi internasional secara bijak.
Kesimpulannya, kenaikan tarif layanan kewarganegaraan merupakan respons langsung terhadap tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah. Namun, langkah ini juga menyoroti perlunya inovasi lebih jauh dalam strategi pembiayaan negara jangka panjang. Pemerintah perlu melihat ke depan dan mengembangkan berbagai instrumen pendapatan baru yang tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif sebagai solusi utama.
