Soal Dugaan Pemborosan Rp1 T di BGN, DPR Desak Audit Investigatif Ribuan Dapur MBG
Latest Program – Permasalahan anggaran yang mencurigakan sebesar Rp1 triliun dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu respons tajam dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Dalam wawancara dengan sejumlah media, ia menegaskan pentingnya mengambil tindakan cepat untuk mengungkap penyebab penggunaan dana yang tidak efisien, terutama mengingat program ini dianggap menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam memerangi masalah gizi buruk di tengah masyarakat.
Dalam penyataannya, Yahya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit investigatif yang menyeluruh terhadap seluruh dapur yang terlibat dalam program MBG. Ia menilai bahwa pengelolaan anggaran saat ini masih mengandung potensi kesalahan, dan untuk memastikan transparansi, diperlukan evaluasi mendalam terhadap skema pembayaran yang diterapkan. “Jika ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan, harus segera dilakukan audit untuk memastikan akuntabilitas,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).
Kesangsian Terkait Pengelolaan Dana
Yahya tidak hanya mengkritik penggunaan anggaran, tetapi juga menyoroti cara pengelolaan dana yang dinilai terlalu terpusat. Ia berargumen bahwa sistem ini menyebabkan kurangnya pengawasan di lapangan dan meningkatkan risiko penyimpangan. “Sistem tata kelola yang terlalu sentralistis membuat pelaksanaan program MBG kurang efektif dalam mengalokasikan dana,” katanya. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa BGN mungkin tidak mampu mengawasi seluruh jaringan dapur yang tersebar di berbagai wilayah.
Kebocoran dana yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah per bulan ini tidak hanya berdampak pada anggaran tahunan, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan program. Jika tidak segera diatasi, dana yang seharusnya digunakan untuk memberi makan anak-anak prasekolah atau orang rentan akan terbuang sia-sia. Yahya menekankan bahwa efisiensi dalam penggunaan dana harus menjadi prioritas utama bagi BGN, agar program ini bisa berjalan optimal.
Empat Tindakan Penting yang Disarankan
Dalam menyusun rekomendasi, Yahya mengusulkan empat langkah kritis yang harus diambil oleh BGN. Pertama, audit investigatif terhadap ribuan dapur yang diperkirakan menyimpang dalam penggunaan anggaran. Kedua, pencairan dana harus lebih selektif dan hati-hati, dengan memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kebutuhan riil. “BGN harus memeriksa setiap transaksi pembayaran sebelum dana disalurkan, agar tidak ada kesalahan yang terlewat,” tambahnya.
Ketiga, Yahya menyarankan pemberian sanksi tegas bagi pengelola dapur yang terbukti melakukan kesalahan. Ia menekankan bahwa penghentian sementara dari MBG bagi dapur-dapur yang tidak memenuhi standar harus menjadi langkah awal untuk memperbaiki kinerja. “Sanksi ini harus jelas dan konsisten agar memberi efek jera,” jelasnya. Keempat, evaluasi tata kelola program harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memeriksa proses penerimaan dan distribusi bahan makanan, serta monitoring kegiatan di lapangan.
“Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran, hendaknya segera dilakukan audit,” tegas Yahya kepada wartawan.
Yahya juga menyoroti perlunya keterlibatan pihak eksternal dalam memantau kegiatan MBG. “Saya berharap ada tim independen yang mengawasi proses ini, karena BGN mungkin tidak mampu melakukannya sendirian,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini tergantung pada komitmen pemerintah dan pengelola untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan mencegah tindakan korupsi.
Kasus Ini sebagai Momentum Reformasi
Kasus dugaan pemborosan anggaran dianggap oleh Yahya sebagai momentum besar bagi BGN untuk melakukan reformasi internal. Ia berharap dari situasi ini, institusi bisa belajar dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, seperti kurangnya pengawasan, ketergantungan pada data yang tidak akurat, dan proses pengambilan keputusan yang terlalu cepat. “Ini adalah kesempatan untuk menyeluruhkan evaluasi terhadap seluruh mekanisme MBG agar tidak ada lagi celah bagi penyimpangan,” pungkasnya.
“Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Pastikan pengelolaan berjalan sesuai aturan yang berlaku agar tidak ada lagi celah untuk penyimpangan,” jelasnya.
Yahya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara DPR dan BGN dalam memastikan keberhasilan program. “DPR akan terus mengawasi progres MBG dan memberikan saran untuk peningkatan efisiensi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hasil audit investigatif akan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem di masa depan, sehingga dana bisa digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, kasus ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Sejumlah pengamat menilai bahwa kelebihan anggaran tersebut bisa menjadi alat untuk investasi pemilu 2029. “Kasus ini mungkin juga menyimpang dari kebijakan efisiensi yang sebelumnya diusung pemerintah,” kata salah satu analis. Namun, Yahya menegaskan bahwa langkah-langkah ini harus diambil sebelum pemborosan terus berlanjut.
Kebijakan efisiensi yang dianut BGN sejak awal program dianggap sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Namun, Yahya mengkritik jika proses evaluasi tidak dilakukan secara konsisten dan transparan. “Program ini harus menjadi contoh bagi pengelolaan dana publik yang baik, bukan justru menjadi sumber masalah,” katanya. Ia menekankan bahwa reformasi internal tidak hanya penting untuk menyelamatkan anggaran, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah yang menangani isu gizi dan kesehatan.
Dengan adanya audit investigatif, Yahya berharap bisa mengungkap akar masalah yang menyebabkan penggunaan dana yang tidak optimal. Ia menilai bahwa ini bukan hanya masalah kecil, tetapi juga bisa mengganggu keberlanjutan program MBG. “Kasus Rp1 T ini harus menjadi pelajaran untuk semua pihak, terutama dalam menegakkan kebijakan efisiensi secara serius,” pungkasnya.
Kepentingan Lembaga dalam Penyelamatan Dana
BGN, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi program MBG, dianggap perlu menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan reformasi. Yahya menyarankan bahwa BGN harus melakukan perubahan struktural dalam sistem pengawasan dan kebijakan pemberian dana. “BGN harus menjadi pelaku yang baik dalam penggunaan anggaran, bukan hanya penyalur,” jelasnya.
Kasus ini juga mengingatkan bahwa seluruh jajaran pemerintah, termasuk lembaga-lembaga terkait, harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Yahya menekankan bahwa audit investigatif tidak hanya untuk memperbaiki kesalahan saat ini, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk menghindari penyimpangan di masa depan. “Dengan audit yang menyeluruh, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk program MBG digunakan secara tepat sasaran,” tambahnya.
Menurut Yahya, langkah-langkah tegas yang diusung DPR dapat menjadi pengingat bagi BGN untuk memperbaiki sistem
