Jupnas Gizi Pertanyakan Ketidaksesuaian Data MBG, Publik Kini Ragu
Key Discussion – Dalam pertemuan koordinasi pada 11 Juni 2026, Forum Jurnalis Ketahanan Pangan Nasional dan Gizi Indonesia (Forum Jupnas Gizi) menyoroti ketidaksesuaian data Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Forum ini menilai fakta yang diungkap pemerintah dalam rapat tersebut menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pengawasan dan evaluasi program yang sebelumnya dianggap berjalan baik.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pemerintah mengungkap adanya pembengkakan jumlah titik layanan sebesar 6.877 unit, dugaan praktik jual beli posisi, serta kebutuhan verifikasi ulang terhadap 63 juta penerima manfaat. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi data yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejak program dijalankan.
Ketua Umum Forum Jupnas Gizi, Rival Achmad Labbaika, mengatakan adanya kontradiksi ini membuat publik mempertanyakan apakah mekanisme pengawasan telah berjalan optimal atau hanya belakangan saja menemukan masalah. “Jika berbagai persoalan besar dalam Program MBG baru ditemukan sekarang, lalu apa yang sebenarnya dimonitor, dievaluasi, dan dikendalikan selama ini?” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
“Jika persoalan sebesar ini telah diketahui sebelumnya, mengapa tidak disampaikan kepada publik? Sebaliknya, jika baru ditemukan sekarang, bagaimana sistem pengawasan gagal mendeteksinya lebih awal?”
Rival menyoroti bahwa berbagai indikator keberhasilan program yang diberikan ke publik selama berbulan-bulan sebelumnya justru bertentangan dengan fakta yang diungkap dalam rapat tersebut. Pada bulan Maret 2026, misalnya, pemerintah menyatakan program tersebut telah mencapai lebih dari 61 juta penerima manfaat melalui 24.443 titik layanan dengan 32.869 petugas lapangan. Namun, di akhir Juni 2026, jumlah penerima manfaat dan titik layanan yang terdaftar justru bertambah signifikan.
Kontradiksi ini semakin mengguncang publik, terutama setelah pemerintah menyebut bahwa kebutuhan nasional hanya mencakup sekitar 21.000 titik layanan, sedangkan jumlah yang tercatat mencapai 27.877 unit. Perbedaan angka ini menunjukkan adanya perluasan yang tidak terencanakan, yang berpotensi menambah beban anggaran. Menurut perhitungan yang disampaikan, kelebihan 6.877 titik layanan bisa meningkatkan kebutuhan dana sekitar Rp1 triliun per bulan, atau Rp12 triliun setiap tahun.
Konsistensi Data dan Pemimpin BGN Diperdebatkan
Rival juga menyoroti peran Nanik Sudaryati Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG. Menurut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025, Nanik sudah bertugas melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program sejak sebelum menjadi kepala BGN. “Artinya, jauh sebelum menjabat Kepala BGN, Ibu Nanik sudah berada dalam struktur pengawasan program. Karena itu publik berhak bertanya apakah persoalan ini baru terjadi sekarang atau hanya baru diumumkan sekarang,” tambahnya.
Kehadiran Nanik di posisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa data yang selama ini diklaim baik justru menunjukkan ketidaksesuaian di akhir program. Selain itu, Rival menyebut bahwa nama-nama yang terlibat dalam dugaan intervensi dalam penentuan titik layanan pun mulai muncul, yang memperkuat skeptisisme terhadap transparansi BGN.
Sebelumnya, berbagai perkembangan juga mengguncang BGN, seperti penetapan sejumlah pimpinan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Dalam konteks ini, Rival meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih jelas mengenai sistem pengawasan yang mengabaikan fakta-fakta penting selama ini. “Bagaimana mungkin sistem yang seharusnya memantau keberhasilan program bisa melewatkan isu besar yang terjadi sejak awal?” tanyanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga mengungkap bahwa dugaan praktik jual beli titik layanan menjadi salah satu penyebab pembengkakan jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Praktik ini menurut Rival mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan lokasi distribusi makanan bergizi. Ia menambahkan bahwa perubahan indikator keberhasilan program, seperti peningkatan jumlah penerima manfaat, juga menjadi alasan untuk mempertanyakan keandalan data yang disampaikan.
DPR juga turut mengambil peran dalam menggali potensi pemborosan anggaran di BGN. Badan tersebut mengusulkan adanya audit investigatif terhadap ribuan dapur MBG yang diduga mengalami penyalahgunaan. Pertanyaan ini muncul karena publik kini mulai menyadari adanya ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dan fakta yang terungkap dalam rapat tersebut.
Rival menegaskan bahwa kontradiksi data yang ditemukan dalam rapat 11 Juni 2026 tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menilai pemerintah perlu memperjelas bagaimana sistem pengawasan tidak mendeteksi masalah tersebut selama bertahun-tahun. “Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur pengendalian, terutama jika data sebelumnya dianggap akurat,” ujarnya.
Kehadiran tersangka baru berinisial AYS dalam kasus tersebut pun menimbulkan tanda tanya. AYS, menurut informasi yang beredar, memiliki keterlibatan dengan figur yang sebelumnya menjadi perhatian dalam kasus BGN. Hal ini memperkuat dugaan bahwa adanya korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan program MBG mungkin sudah terjadi sejak lama, tetapi baru terungkap belakangan.
Sebagai penutup, Rival mengingatkan bahwa pertanyaan publik mengenai MBG adalah hal wajar. “Ketidaksesuaian data seperti ini harus menjadi bahan evaluasi kritis, bukan hanya sekadar pengumuman tanpa penjelasan yang jelas,” pungkasnya. Ia menilai forum jurnalis dan akademisi harus terus mengawasi setiap perubahan yang terjadi dalam program, terutama untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan akses makanan bergizi bagi masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil. Dengan kelebihan jumlah SPPG yang mencapai 6.877 titik, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Namun, jika pembengkakan ini terjadi karena praktik tidak transparan, maka program yang seharusnya membantu rakyat justru bisa menjadi sumber korupsi.
Dengan adanya dugaan jual beli posisi dan verifikasi ulang yang dibutuhkan, Rival mengingatkan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki sistem pengawasan agar tidak menimbulkan kesan kebocoran anggaran. “Ini adalah momen penting untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam program,” tegasnya.
Pertanyaan terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang merasa tidak dipahami selama ini. Dengan fakta-fakta yang terungkap dalam rapat koordinasi, forum jurnalis menilai bahwa waktu sudah tepat untuk mengevaluasi ulang keberhasilan MBG, termasuk mekanisme pengawasan yang selama ini dianut.
Sebagai langkah lanjutan, Rival menyarankan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap data penerima manfaat dan sistem distribusi. “Konsistensi data tidak hanya penting untuk kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal,” pungkasnya.
