Indonesia soroti ancaman baru tingkatkan ketahanan air

Key Discussion – Dalam rangkaian Konferensi Internasional Tingkat Tinggi ke-4 terkait Dekade Aksi “Air untuk Pembangunan Berkelanjutan,” Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir menggarisbawahi pentingnya menghadapi ancaman baru dalam upaya menjaga ketersediaan air. Acara ini diadakan di Dushanbe, Tajikistan, pada 25-28 Mei, seperti diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Arrmanatha menekankan bahwa ancaman ini sering diabaikan, namun memiliki dampak serius terhadap keberlanjutan pembangunan.

Menghadapi Ancaman Baru

Arrmanatha menyebut beberapa faktor yang membahayakan keberlanjutan air, seperti penambangan mineral penting, infrastruktur berbasis teknologi, pusat data, serta sektor industri digital. Ia menyoroti bahwa kebutuhan air di bidang-bidang ini telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. “Sektor-sektor ini kini mengonsumsi miliaran liter air setiap hari,” jelasnya. Tantangan ini menunjukkan bahwa air bukan hanya sumber daya alam tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang semakin berkembang.

“Air adalah sumber daya tak terlihat yang menggerakkan ekonomi digital. Jika penanganan secara strategis gagal dilakukan, maka air akan menjadi krisis global utama,” tegas Arrmanatha. Ia menambahkan bahwa sistem multilateral yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam mengatasi isu ini sedang mengalami kelemahan, sehingga perlu adanya perbaikan.

Krisis air, menurut Arrmanatha, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dengan kebijakan global yang belum cukup responsif. Ia menyoroti bahwa sektor digital membutuhkan air dalam jumlah besar untuk operasionalnya, termasuk dalam pengolahan data dan layanan teknologi. “Dunia memiliki pengetahuan, modal, dan teknologi. Yang kurang adalah kemauan politik kolektif, serta sistem multilateral yang efektif dan berani untuk mempercepat tindakan,” tambahnya.

Langkah Indonesia dalam Penanganan Air

Indonesia, dalam sesi konferensi tersebut, menunjukkan komitmen kuat untuk memimpin upaya peningkatan ketahanan air. Salah satu inisiatif yang diunggulkan adalah pembentukan Pusat Keunggulan untuk Ketahanan Air dan Iklim sejak Forum Air Dunia ke-10 di Bali tahun 2024. Pusat ini menjadi pusat penelitian dan pengembangan kebijakan yang fokus pada solusi berkelanjutan.

Arrmanatha menjelaskan bahwa negara ini juga aktif dalam memberikan pelatihan dan kapasitas ke berbagai negara. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 2.000 individu dari 40 negara di Asia Pasifik telah diberikan pelatihan terkait pengelolaan air dan iklim. “Ini menjadi bentuk kolaborasi yang memperkuat kompetensi lokal dalam menghadapi ancaman global,” ujarnya.

Indonesia juga memelopori Resolusi Majelis Umum PBB tentang Hari Danau Sedunia, yang bertujuan mengangkat perhatian terhadap pentingnya ekosistem danau. Arrmanatha menegaskan bahwa keberhasilan penanganan air tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi juga pada kerja sama internasional yang lebih intensif.

Strategi Pembiayaan dan Infrastruktur Air

Dalam konteks ini, Arrmanatha menyoroti peran infrastruktur air sebagai bagian dari strategi pembiayaan nasional. Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan kebijakan air ke dalam sistem perekonomian, termasuk melalui lembaga Danantara yang bertugas mengelola dana kekayaan negara. “Melalui Danantara, Indonesia berupaya memperluas efek pengganda di berbagai sektor,” katanya.

Infrastruktur air, menurut Arrmanatha, harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa peningkatan investasi strategis dalam bidang air menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. “Kita perlu memastikan bahwa infrastruktur air tidak hanya efisien, tetapi juga mampu bertahan di tengah perubahan iklim,” jelasnya.

Arrmanatha juga menyebut bahwa Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan dalam penguasaan sumber daya air. “Kita akan terus memberikan contoh baik di tingkat regional dan global,” lanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini berperan aktif dalam membentuk kebijakan yang berdampak luas.

Empat Seruan untuk Penguatan Ketahanan Air

Dalam konferensi tersebut, Arrmanatha mengajukan empat seruan untuk mendorong implementasi komitmen Indonesia terhadap isu air. Pertama, ia meminta peningkatan kerja sama regional, dengan fokus pada pembagian pengetahuan dan pengalaman pengelolaan air. Kedua, kebutuhan akan investasi strategis di bidang air sebagai fondasi pembangunan ekonomi digital.

Ketiga, Arrmanatha menekankan pentingnya mempersiapkan tata kelola air yang adaptif terhadap era AI dan perubahan teknologi. “Sistem yang bisa mengakomodasi inovasi digital harus dibangun sekarang,” katanya. Keempat, ia meminta perubahan kebijakan PBB agar lebih kuat dalam menangani krisis air, termasuk memberikan wewenang dan sumber daya yang memadai.

Arrmanatha mengungkapkan bahwa langkah-langkah ini perlu dijalankan secara kolektif untuk mengatasi ancaman yang semakin kompleks. “Ketahanan air adalah tanggung jawab bersama, dan kita harus memiliki sistem yang mampu mempercepat tindakan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa upaya Indonesia dalam mengatasi masalah air telah menjadi contoh yang bisa diikuti oleh negara lain.

Indonesia, menurut Arrmanatha, terus berupaya meningkatkan kapasitas nasional melalui berbagai program. Selain pelatihan, negara ini juga mengembangkan teknologi lokal untuk pengelolaan air yang lebih efektif. “Dengan demikian, kita mampu mengurangi ketergantungan pada sumber daya global,” katanya.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia juga terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga. Arrmanatha menekankan bahwa kolaborasi antarregional menjadi penting untuk memastikan ketersediaan air bagi semua. “Kita harus saling berbagi pengalaman dan sumber daya untuk mengatasi tantangan bersama,” pungkasnya.