Special Plan: Pemkab Bogor pecahkan rekor MURI layanan publik 100 jam nonstop
Pemkab Bogor pecahkan rekor MURI layanan publik 100 jam nonstop
Special Plan – Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah berhasil mencatatkan rekor baru di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Pemkab melalui kegiatan pelayanan publik berlangsung tanpa henti selama 100 jam berturut-turut, sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Pemecahan rekor ini ditandai oleh kerja sama intensif antara instansi pemerintah daerah dan unit layanan vertikal. Tidak hanya sekadar capaian seremonial, tetapi menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, menurut Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Kinerja MURI: Simbol Inovasi Pelayanan
Pemecahan rekor MURI ini berlangsung di Cibinong, Jumat, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas-dinas teknis serta lembaga yang menyediakan fasilitas pelayanan. Rudy Susmanto menekankan bahwa durasi 100 jam nonstop bukan hanya angka, tetapi pertanda komitmen untuk memperbaiki efisiensi dan ketersediaan layanan. “Ini bukan hanya pencapaian waktu, tetapi harus menjadi bahan evaluasi kita,” ujarnya, menyoroti pentingnya perbaikan berkelanjutan.
“Tidak hanya sekadar capaian seremonial, tetapi menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan,” kata Rudy.
Program yang diluncurkan ini merupakan lanjutan dari inisiatif serupa tahun sebelumnya, yang berlangsung selama 80 jam. Rudy mengatakan, sebagai daerah penyangga Ibu Kota, pelayanan publik di Kabupaten Bogor perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan, jam operasional kantor perizinan harus diperpanjang untuk menjangkau warga yang bekerja di sekitar Jakarta. “Kantor-kantor perizinan ini tidak bisa beroperasi seperti SKPD yang lain, harus ada tambahan jam kerja,” jelasnya.
Kebutuhan Warga dan Fleksibilitas Waktu
Dalam diskusinya, Rudy menyebut bahwa banyak penduduk Kabupaten Bogor pulang setelah bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga tengah malam. Kondisi ini membuat kebutuhan untuk akses layanan publik di luar jam kerja normal semakin mendesak. “Banyak masyarakat kita yang pulang kerja sore hari, pulang ke Bogor sampai malam hari mau ngurus beberapa perizinan,” ujarnya. Ia menilai, dengan memperpanjang jam operasional, masyarakat akan lebih mudah memenuhi kebutuhan administratif tanpa kesulitan waktu.
“Banyak masyarakat kita yang pulang kerja sore hari, pulang ke Bogor sampai malam hari mau ngurus beberapa perizinan,” katanya.
Rudy juga menekankan peran administrasi kependudukan sebagai dasar penting bagi warga dalam mengakses berbagai hak dan manfaat dari pemerintah. Ia mengimbau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk lebih aktif dalam memfasilitasi pemenuhan dokumen. “Administrasi kependudukan merupakan pondasi penting bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai hak dan manfaat dari pemerintah,” ujarnya. Dokumen seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, meskipun tampak sederhana, berperan krusial dalam memastikan warga bisa menikmati layanan pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial.
Detail Program: Durasi dan Partisipan
Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor Agus Ridho memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan. Menurutnya, pelayanan publik nonstop selama 100 jam berlangsung dalam lima hari, dari 18 Mei hingga 22 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan 31 penyewa layanan, yang berasal dari perangkat daerah serta instansi vertikal. Layanan yang ditawarkan mencakup administrasi kependudukan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta berbagai jenis perizinan lainnya.
“Kami berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan jam operasional layanan hingga 100 jam non-stop,” kata Agus Ridho.
Agus menyatakan, program ini menciptakan kepuasan tinggi bagi warga karena memberikan fleksibilitas waktu. “Kami melihat antrean masyarakat tetap ramai hingga malam hari,” ujarnya, menunjukkan kebutuhan akan akses layanan yang berkelanjutan. Ia menambahkan, ada peningkatan partisipasi dari warga yang sebelumnya sulit menyempatkan waktu untuk urusan administratif di siang hari. Selain itu, durasi yang diperpanjang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha atau penduduk yang tinggal di area jauh untuk mengurus dokumen tanpa harus pulang ke Jakarta.
Hasil dan Impak Kegiatan
Pemecahan rekor ini diharapkan mendorong transformasi sistem layanan publik di Kabupaten Bogor. Dengan menyediakan pelayanan hingga tengah malam, pemerintah berusaha memenuhi ekspektasi warga yang bekerja di kota besar. Rudy Susmanto berharap inisiatif ini menjadi paradigma baru dalam pelayanan, bukan hanya untuk HJB, tetapi juga sebagai contoh bagaimana pemerintah daerah bisa menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi. “Kami ingin menunjukkan bahwa layanan publik bisa menjadi solusi bagi berbagai tantangan warga sehari-hari,” imbuhnya.
Program 100 jam nonstop juga mencerminkan upaya mengurangi birokrasi yang rumit. Agus Ridho menegaskan bahwa penambahan durasi operasional adalah upaya untuk mengubah pola kerja institusi pemerintah. “Pelayanan ini harus terus diperluas agar masyarakat tidak merasa terbatas waktu,” katanya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata pengurusan dokumen meningkat signifikan, terutama di sektor perizinan dan kependudukan. Data menunjukkan sekitar 2.000 warga mengakses layanan selama periode tersebut, dibandingkan dengan 1.500 pada tahun sebelumnya.
