Prabowo Minta Bahasa Prancis di Sekolah, JPPI: Belajar Bahasa Indonesia Saja Masih Susah
Topics Covered – Dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana mengarahkan penerapan wajib belajar bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomatik dan persiapan menghadapi perubahan global. Namun, kebijakan tersebut segera disambut kritik tajam dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang menilai prioritas utama pendidikan nasional justru belum terpenuhi.
Kebijakan Prabowo: Langkah Strategis atau Penundaan Masalah?
Permintaan Prabowo tentang pembelajaran bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah dianggap sebagai bagian dari strategi memperkaya kemampuan berbahasa. Rencana ini diluncurkan saat ia melakukan pertemuan di Istana Élysée, Paris, bersama Presiden Emmanuel Macron. Dalam konteks internasional, kebijakan tersebut menitikberatkan pada kebutuhan akan kompetensi berbahasa asing untuk membangun koneksi global. Namun, kritik muncul karena kebijakan ini dianggap kurang seimbang dengan kondisi pendidikan Indonesia yang kritis.
JPPI: Fokus pada Literasi Dasar Lebih Urgen
Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, rencana mengenalkan bahasa Prancis di sekolah-sekolah sekarang justru mengabaikan masalah dasar yang tengah menggerogoti kualitas pendidikan. “Jangankan fasih berbahasa Prancis atau Portugis, membaca dan memahami teks dalam bahasa ibu atau bahasa Indonesia saja, jutaan anak kita masih kesulitan,” kata Ubaid kepada Suara.com, Jumat (29/5/2026).
“Ini menunjukkan adanya gap yang besar antara fantasi elite politik dengan realitas sosiologis di akar rumput,” tambahnya.
Ubaid menekankan bahwa krisis pendidikan Indonesia saat ini terutama berupa ketidakmampuan siswa dalam menguasai literasi dasar. Meski belajar bahasa asing bisa menjadi langkah positif, ia menilai pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia telah dikuasai. Kebijakan tambahan bahasa asing, menurutnya, seperti memaksa masyarakat yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar untuk fokus pada keterampilan berbahasa asing.
Krisis Literasi: Fakta yang Tak Bisa Diabaikan
Menurut data Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis beberapa tahun terakhir, kemampuan literasi siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Hasil ujian tersebut menunjukkan bahwa banyak anak Indonesia belum mampu menafsirkan teks sederhana, baik dalam bentuk narasi maupun instruksi. Ubaid menjelaskan bahwa penyebab utama masalah ini adalah kualitas pengajaran yang tidak merata dan kurangnya keseriusan dalam membangun fondasi belajar.
Dalam konteks ini, memaksakan pembelajaran bahasa Prancis di tengah krisis literasi dasar dianggap sebagai langkah yang tidak tepat waktu. “Kita sedang mengalami learning crisis (krisis pembelajaran) yang akut,” ujarnya. Kritik tersebut berdasarkan observasi bahwa masalah utama pendidikan tidak terletak pada penambahan bahasa asing, melainkan pada kurangnya fokus pada pengembangan kompetensi dasar.
Diplomasi ‘One Man Show’ dan Karakteristik Kebijakan
Kebijakan Prabowo tentang bahasa Prancis dianggap sebagai contoh dari diplomasi ‘one man show’ yang dijalankan dalam bidang pendidikan. Menurut Ubaid, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hanya berperan sebagai pihak yang mencatatkan instruksi tersebut, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional. “Kemenlu cuma jadi tukang catat, sementara kebijakan yang diusulkan mengabaikan realitas di lapangan,” imbuhnya.
Menurut kritikus ini, wacana tentang bahasa Prancis di sekolah lebih bersifat simbolis, terutama dalam upaya membangun citra kebijakan yang progresif. Namun, ia menyoroti bahwa kebijakan tersebut justru memperkuat gap antara agenda elit dengan kebutuhan masyarakat umum. “Ini seperti mengutamakan kecantikan tampilan sementara fondasi rumah masih goyah,” kata Ubaid.
Perspektif Dunia: Strategi Global atau Relevansi Lokal?
Meski ada argumen bahwa pembelajaran bahasa Prancis bisa membantu Indonesia mengakses pasar global dan budaya internasional, kritik terus mengalir. UBaid Matraji menyatakan bahwa jika kemampuan literasi dasar belum tercapai, menambahkan bahasa baru akan hanya menjadi penambahan beban tanpa hasil signifikan. “Apakah hal ini benar-benar memperkuat kompetensi siswa, atau sekadar mengisi ruang kosong untuk mengalihkan perhatian dari masalah utama?” tanyanya.
Dalam kaitannya dengan kebijakan eksternal, Prabowo menggambarkan bahwa bahasa Prancis akan membantu memperkuat hubungan bilateral dengan Prancis. Namun, menurut JPPI, langkah ini justru menunjukkan bahwa prioritas pendidikan nasional belum terpenuhi. “Kebijakan ini seperti membawa perahu ke laut, sementara kapalnya belum punya layar yang cukup untuk berlayar jauh,” kata Ubaid.
Kebutuhan Perubahan Struktural dalam Pendidikan
Ubaid menekankan bahwa untuk mengatasi krisis pendidikan, perlu ada perubahan struktural yang lebih menyeluruh. Hal itu melibatkan peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta pendanaan yang memadai untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. “Selama ada masalah dalam proses belajar mengajar, menambahkan bahasa asing hanya akan menjadi jalan buntu,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan Prabowo berpotensi memperparah kesenjangan antara sekolah unggul dan sekolah berbasis kebijakan yang belum menyentuh akar masalah. “Sekolah di kota besar mungkin bisa memenuhi kebutuhan bahasa Prancis, tetapi sekolah di daerah akan kesulitan mengadopsinya karena kurangnya sumber daya dan keahlian,” jelasnya.
Kesimpulan: Fokus pada Masalah Utama
JPPI menilai bahwa wacana tentang bahasa Prancis di sekolah adalah langkah yang baik, tetapi harus diiringi langkah konkret untuk meningkatkan literasi dasar. “Kita harus memahami bahwa belajar bahasa asing bukan solusi utama, melainkan alat bantu untuk tujuan tertentu,” tambah Ubaid. Dengan memperkuat kompetensi dasar, sistem pendidikan Indonesia bisa lebih siap menghadapi tantangan global, tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.
Dalam konteks ini, kritik terhadap kebijakan Prabowo bukan hanya tentang penambahan bahasa, tetapi juga tentang cara pemerintah mengambil keputusan. “Keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang matang, bukan hanya berdasarkan keinginan atau prestasi internasional,” katanya. JPPI berharap pemerintah bisa menggali akar masalah pendidikan nasional, bukan sekadar menambahkan elemen baru yang tidak relevan.
