Latest Program: KPK Tuding Wakil Ketua PAN Rejang Lebong Beri Dana ke Fikri Thobari

Penyelidikan KPK dan Peran BD sebagai Saksi

Latest Program – Jakarta, 12 Mei 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pemungutan uang oleh Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Rejang Lebong, yang berinisial BD. Dalam rangkaian pemeriksaan, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa antirasuah telah menginterogasi BD sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Fikri Thobari. “BD diperiksa karena berpotensi memberikan petunjuk mengenai sumber dana yang dialirkan ke bupati,” kata Budi kepada para jurnalis, Rabu.

KPK mengindikasikan bahwa BD mungkin terlibat dalam menjembatani aliran dana ke Fikri Thobari. Status BD sebagai wakil ketua partai politik membuatnya menjadi sumber informasi kunci dalam kasus ini. Pemeriksaan ini bukan hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga untuk memperkuat bukti terkait pengalihan dana yang diduga terkait dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintahan Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam upaya memperjelas proses investigasi, KPK mengungkap bahwa BD diwawancarai terkait sumber uang yang dikirim ke bupati selama masa jabatannya.

Operasi Tangkap Tangan dan Tersangka Utama

Pada 9 Maret 2026, KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Muhammad Fikri Thobari, Wakil Bupati Rejang Lebong, serta 11 orang lain dalam kasus dugaan suap. Penyergapan tersebut dilakukan secara mendadak, dengan tim penyidik menyita dokumen dan uang tunai sebagai bukti. Dalam penyelidikan, ditemukan bahwa BD diduga terlibat dalam proses pemindahan dana kepada Fikri Thobari sejak ia menjabat.

“BD diperiksa karena berpotensi menjadi saksi kunci dalam skema suap proyek,” ujar Budi.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai kecurangan dalam pengadaan proyek tahun anggaran 2025–2026. Para pelaku dituduh menyetorkan dana sekitar 10–15 persen dari nilai proyek sebagai imbalan. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan pembagian THR kepada pejabat serta karyawan. Pemeriksaan terhadap BD menjadi bagian penting dalam mengungkap keterlibatan antara partai politik dan pihak swasta dalam praktik korupsi.

Proses Pemeriksaan dan Tersangka Tambahan

Satu hari setelah OTT, KPK mengumumkan Muhammad Fikri Thobari sebagai salah satu dari lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keempat tersangka lainnya termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Rejang Lebong, Hary Eko Purnomo; Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana; Edi Manggala dari CV Manggala Utama; serta Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi. Pemeriksaan terhadap BD dilakukan dalam rangka menyelidiki hubungan antara korporasi dan pejabat daerah yang terkait dengan proyek.

KPK menegaskan bahwa kelima tersangka tersebut diduga terlibat dalam skema suap proyek yang menguntungkan pengusaha. Penyelidikan menunjukkan bahwa Fikri Thobari meminta uang dari tiga perusahaan selama masa kepemimpinannya. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tercantum dalam anggaran resmi, termasuk distribusi THR kepada pejabat dan karyawan. Dalam konteks Latest Program, kasus ini menyoroti kelembagaan partai politik dalam memastikan transparansi penggunaan dana publik.

Konteks Korupsi dan Dampak pada Publik

Kasus ini mengungkap praktik korupsi yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Proyek-proyek yang menjadi sasaran suap melibatkan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam investigasi, ditemukan bahwa uang yang diterima Fikri Thobari berpotensi dialirkan ke kader partai yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah. KPK menegaskan bahwa investigasi terus berjalan untuk memastikan tidak ada keleluasaan dalam penggunaan dana.

Latest Program juga menjadi alat untuk menyoroti respons KPK dalam menangani kasus korupsi. Pemeriksaan terhadap BD yang dilakukan pada awal Mei 2026 memperkuat klaim bahwa ada jaringan pemindahan dana yang diatur oleh pihak berwajib. Selain itu, kasus ini berpotensi mengguncang kepercayaan publik terhadap partai politik dan pemerintahan daerah. Pihak KPK terus memantau proses ini untuk memastikan setiap transaksi terdokumentasi dengan baik.

Proses Investigasi dan Penyidikan

KPK menyatakan bahwa penyelidikan terhadap BD merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mengungkap dana yang dikhawatirkan mengalir ke bupati. Dalam proses ini, lembaga antirasuah menggali informasi mengenai alur dana, serta hubungan antara para pelaku dan pejabat daerah. Hasil pemeriksaan BD akan menjadi dasar bagi KPK untuk memperkuat dakwaan terhadap Fikri Thobari dan rekan-rekannya. Selain itu, penyidik juga menyelidiki apakah ada keterlibatan partai PAN dalam pemungutan uang tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa KPK terus berupaya mengungkap praktik korupsi di berbagai tingkatan. Dalam konteks Latest Program, pemeriksaan BD menegaskan bahwa investigasi tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada jaringan yang menggerakkan korupsi. Dengan memperoleh informasi dari saksi seperti BD, KPK dapat membangun alur bukti yang lebih jelas, serta menemukan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan suap.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Latest Program memberikan gambaran bahwa kasus suap di Rejang Lebong belum berakhir. Pemeriksaan terhadap BD menunjukkan bahwa investigasi KPK sedang bergerak maju, dengan langkah-langkah yang lebih intensif untuk memastikan transparansi. KPK menegaskan bahwa kasus ini akan terus dijajaki hingga ditemukan semua bukti yang diperlukan. Selain itu, lembaga antirasuah berharap kasus ini dapat menjadi contoh bagaimana partai politik dan pejabat daerah dapat diperiksa secara tuntas.