Wamendagri: Tata Kelola Daerah Kunci Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

Key Strategy – Di Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penguatan pada aspek pelaksanaan, pengelolaan, serta eksekusi kebijakan di tingkat daerah kini menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Ia menjelaskan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan harus ditingkatkan agar mampu menghadapi ancaman lingkungan yang semakin besar. Pernyataan ini disampaikan oleh Bima selama menjadi pembicara utama dalam acara Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) di ibu kota, Rabu lalu.

Bima mengatakan, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan, regulasi, serta komitmen internasional yang cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan target emisi nol bersih, hal tersebut belum sepenuhnya berdampak pada level penerapan di lapangan. Ia menyoroti bahwa keberhasilan penanganan perubahan iklim bergantung pada kemampuan daerah untuk menerjemahkan instrumen kebijakan menjadi tindakan nyata. “Kita jangan hanya fokus pada dokumen kebijakan, tapi bagaimana penerapannya di tingkat pemerintah daerah,” imbuhnya.

“Pemerintah daerah, menurutnya, menjadi elemen kritis dalam menghadapi tantangan besar ini, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan.”

Menurut Bima, masalah utama terletak pada ketidaksempurnaan integrasi data dan kolaborasi lintas sektor. Meskipun indikator pembangunan menunjukkan tren positif, masih ada jarak antara hasil data dengan kondisi aktual di lapangan. Ia menekankan bahwa kelemahan tersebut memperparah kesenjangan dalam akses pembangunan bagi kelompok rentan. “Dalam banyak kasus, upaya mitigasi berhenti di tahap pelatihan atau formalitas anggaran,” tambahnya.

Dalam konteks tata kelola daerah, Bima menunjukkan bahwa pendekatan terpadu, berbasis komunitas, serta penguatan kapasitas kelembagaan bisa menjadi solusi. Ia menyatakan bahwa perubahan iklim dan pembangunan inklusif memerlukan sistem yang lebih kuat, bukan hanya program tambahan. “Kita harus melihat siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang terlibat, dan siapa yang menjadi pengambil keputusan dalam kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Praktik Baik di Daerah: Inspirasi Lokal yang Beragam

Bima menyebut beberapa kota di Indonesia telah menunjukkan inisiatif yang menjanjikan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan keadilan sosial. Yogyakarta, misalnya, dinilai memiliki kerangka integrasi perencanaan yang solid, mulai dari tahap desain hingga pelaksanaan di tingkat unit daerah. Kota ini menggambarkan bagaimana sistem pengelolaan bisa diakarikan agar mencakup semua elemen masyarakat.

Dalam hal pendekatan komunitas, Semarang menjadi contoh yang menginspirasi. Kota ini berupaya membangun hubungan erat dengan warga sekitar untuk memastikan kebijakan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Sementara itu, Surabaya berhasil menyusun layanan sosial yang terintegrasi, menjadikannya model untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Di Makassar, Bima menyoroti keterlibatan warga dalam lingkungan sekitar sebagai ruang untuk mengangkat isu lingkungan dan sosial secara bersamaan. Ia menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki kekuatan dan keunikan berbeda, sehingga perlu diadaptasi agar sesuai dengan konteks lokal. “Inspirasi dari satu wilayah tidak selalu bisa langsung diterapkan di wilayah lain, tapi konsepnya bisa diubah dan diperluas,” kata Bima.

“Jadi intinya setiap daerah punya kekuatan berbeda-beda, dan itu menjadi inspirasi lokal, yang bisa diduplikasi dan bisa dipelajari. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kira poin utamanya adalah yang penting itu bukan programnya, tetapi sistemnya,” tuturnya.

Menurutnya, pengelolaan daerah yang baik memerlukan penguatan ekosistem kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat secara bermakna. Dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadapi perubahan iklim global sambil memastikan pembangunan yang menyentuh semua kalangan. “Kita perlu menciptakan sistem yang mengakar, sehingga semua pihak merasa terlibat dan mendapat manfaat,” imbuh Bima.

Bima menambahkan bahwa tantangan utama saat ini tidak hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang kemampuan eksekusi dan adaptasi kebijakan di lapangan. Ia menekankan perlunya pemerintah daerah lebih mementingkan perencanaan berbasis data yang akurat serta komitmen jangka panjang terhadap isu lingkungan dan keadilan. “Ini adalah tantangan yang membutuhkan kolaborasi intensif dan keberlanjutan dalam semua aspek pembangunan,” ujarnya.

Kebutuhan Kolaborasi dan Inklusivitas

Bima juga menyoroti pentingnya perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas dalam pengelolaan daerah. Ia menegaskan bahwa pandangan ini tidak boleh dianggap sebagai program tambahan, tetapi sebagai bagian dari cara berpikir dalam menyusun kebijakan. “Kita harus memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang setara, bukan hanya sebagian kecil,” katanya.

Dalam konteks itu, Bima meminta pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kapasitas kelembagaan, memperkuat sistem data, dan meningkatkan keterlibatan lintas sektor. Ia menekankan bahwa pembangunan yang inklusif harus dirancang dengan partisipasi aktif warga, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. “Ini bukan hanya tentang kebijakan, tapi tentang sistem yang mampu memfasilitasi keadilan sosial dan ekonomi,” tambahnya.

Upaya penguatan tata kelola daerah, menurut Bima, juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin cepat. Ia mengungkapkan bahwa daerah yang telah berhasil membangun sistem yang kuat bisa menjadi contoh untuk wilayah lain. “Kita perlu belajar dari pengalaman lokal, karena solusi yang paling efektif seringkali muncul dari akar masalah,” kata Bima.

Dalam kesimpulan, Bima berharap pemerintah daerah mampu menjadikan tata kelola sebagai fondasi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa dengan pendekatan yang lebih holistik, daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan iklim serta mendorong keadilan sosial. “Dengan sistem yang kuat, kita bisa menciptakan daerah yang lebih tangguh dan inklusif,” pungkasnya.

Kebijakan yang berdampak nyata, menurut Bima, memerlukan perubahan cara berpikir dan kerja dari semua pihak. Dari pusat hingga daerah, keterlibatan yang sinergis akan menjadi kunci dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti akibat perubahan iklim. Ia yakin dengan penguatan tata kelola, daerah bisa menjadi contoh penerapan kebijakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.