Key Strategy: MBG Watch Segel Kantor BGN, Tuntut Moratorium dan Audit Total
Protes Massal dengan Aksi Simbolis
Key Strategy – Koalisi MBG Watch melakukan aksi penyegelan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026, sebagai bentuk penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi ini dilakukan dengan menutup pintu kantor menggunakan peralatan dapur seperti panci dan sendok kayu, serta menempelkan poster yang menyoroti tuntutan moratorium total dan audit menyeluruh. Demonstran juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana program tersebut.
Koalisi masyarakat sipil ini menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada perubahan kepemimpinan, tetapi juga pada reformasi sistem. Aksi penyegelan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang dianggap tidak efisien. Peserta aksi mengatakan bahwa tuntutan mereka mencakup perbaikan tata kelola program, penegakan hukum, serta evaluasi kelembagaan.
“Pergantian kepala badan tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah MBG. Kami ingin sistem ini diperbaiki secara menyeluruh,” ujar Galau D. Muhammad, koordinator aksi, dalam pidatonya di depan kantor BGN.
Tuntutan Reformasi Struktural
Koalisi MBG Watch memberikan ultimatum 30 hari kepada BGN untuk merespons tuntutan masyarakat. Jangka waktu ini dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk melakukan reformasi sebelum aksi lanjutan dilakukan. Tuntutan utama meliputi moratorium program, audit kelembagaan secara transparan, serta evaluasi keseluruhan terhadap mekanisme pemerintahan program tersebut.
Dalam aksi, massa menyalurkan makanan gratis kepada pengendara dan jurnalis sebagai bentuk pernyataan bahwa kebutuhan gizi bisa dicapai tanpa ketergantungan anggaran negara. Galau menambahkan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, tetapi upaya untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan MBG. Peserta mengingatkan bahwa key strategy mereka fokus pada perubahan sistem, bukan sekadar perpindahan kekuasaan.
“Kami menuntut moratorium total untuk sementara waktu, audit menyeluruh, serta evaluasi struktural agar program ini benar-benar memberi manfaat masyarakat,” kata salah satu peserta aksi, Rabu (10/6/2026).
Aksi yang berlangsung dinamis ini juga menyoroti dugaan korupsi yang menjerat mantan kepala BGN. Peserta aksi menilai bahwa penggunaan dana MBG tidak sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Mereka berharap tuntutan mereka bisa mendorong perbaikan kebijakan yang lebih adil dan transparan.
Pemerintah menyambut aksi ini sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap MBG. Badan Penyelidikan Korupsi (BPK) dan Kejaksaan Agung diizinkan untuk mengusut dugaan pelanggaran keuangan BGN. Key Strategy dalam aksi ini menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai syarat keberhasilan program.
Koalisi MBG Watch menyatakan bahwa aksi penyegelan kantor menjadi bagian dari strategi mereka untuk mengingatkan publik tentang pentingnya reformasi. Mereka juga menyoroti bahwa peralatan dapur yang digunakan selama aksi menggambarkan upaya masyarakat untuk memperbaiki sistem pemerintahan dari bawah ke atas.
