Mimpi Jadi Nyata! UU Polri Baru Buka Pintu bagi Disabilitas Masuk Polisi
Key Discussion – DPR RI telah resmi menyetujui revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sidang paripurna yang berlangsung Selasa, 9 Juni 2026. Keputusan ini menandai perubahan penting dalam sistem rekrutmen anggota polisi, khususnya dalam memberikan akses bagi individu penyandang disabilitas untuk bergabung dengan institusi tersebut.
Kebijakan Inklusif untuk Disabilitas
Revisi UU Polri ini memberikan peluang konkret bagi penyandang disabilitas untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Sebelumnya, proses penerimaan anggota polisi lebih berfokus pada kondisi fisik yang sempurna, sehingga banyak calon yang tidak memenuhi standar fisik tertentu terbentur. Kini, regulasi baru mencakup ruang untuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi tetap mampu menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan efektif.
“Warga negara Indonesia penyandang disabilitas dapat diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 21 ayat (2) dalam UU Polri yang baru saja disahkan.
Perubahan ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya aturan ini, mereka bisa berkontribusi dalam berbagai fungsi polisi, seperti penyelidikan, pengawasan, maupun pelayanan publik, asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam sistem pemerintahan dan memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama.
Persyaratan Umum dan Detail Pemerintah
Di samping kebijakan inklusif untuk disabilitas, UU Polri juga menetapkan syarat-syarat umum bagi calon anggota Polri. Hal ini mencakup kewarganegaraan Indonesia, keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta lulusnya pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Polri.
Pemerintah akan mengatur detail persyaratan lebih lanjut, termasuk untuk penyandang disabilitas, melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan proses rekrutmen dan pembinaan anggota Polri berjalan efektif, sekaligus memberikan pedoman yang jelas dalam mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap calon.
Proses Penyusunan dan Penyetujuan UU
UU Polri yang baru disahkan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Polri, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan regulasi tersebut. Laporan ini mengupas berbagai aspek penting dalam revisi UU, termasuk perubahan yang berkaitan dengan inklusivitas bagi penyandang disabilitas.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat paripurna dan meminta persetujuan dari seluruh fraksi untuk menyetujui rancangan undang-undang. “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco kepada peserta rapat. “Setuju,” jawab anggota DPR secara serempak, menandai penyetujuan resmi dari seluruh fraksi.
Dengan disahkannya UU Polri versi baru, penyandang disabilitas kini memiliki landasan hukum yang jelas untuk memperoleh posisi di institusi kepolisian. Ini bukan hanya peluang besar bagi mereka, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam pemerintahan yang semakin peduli terhadap keberagaman dan inklusivitas. Regulasi ini berharap mampu meningkatkan kualitas dan keberagaman dalam tubuh Polri, sekaligus menginspirasi perubahan serupa di sektor lain.
Kapolri Bisa Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden
Di sisi lain, UU Polri juga mengatur perihal masa jabatan Kapolri. Menurut pasal terbaru, jabatan Kapolri dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Presiden, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih dalam mengelola kepemimpinan di Polri, terutama dalam situasi yang membutuhkan kestabilan dan konsistensi dalam kepemimpinan.
Kebijakan ini diperkirakan akan memperkuat kelembagaan Polri, karena kapolri yang diperpanjang dapat menghadirkan pengalaman dan kebijakan yang lebih matang. Namun, perlu dijaga agar tidak terjadi kekuasaan terlalu lama yang bisa berdampak pada efektivitas pengelolaan institusi. Kombinasi antara penambahan ruang bagi disabilitas dan fleksibilitas jabatan Kapolri menunjukkan upaya menyeluruh untuk memperbaiki sistem kepolisian Indonesia.
Harapan dan Tantangan di Depan
Revisi UU Polri ini diharapkan mampu mengubah paradigma perekrutan anggota kepolisian menjadi lebih inklusif dan berbasis kompetensi. Dengan aturan yang lebih fleksibel, penyandang disabilitas dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang, seperti teknologi, keterampilan khusus, atau keahlian lain yang bisa diadaptasi ke dalam tugas-tugas kepolisian.
Tidak hanya itu, perubahan ini juga diharapkan mendorong partisipasi lebih luas dari individu dengan berbagai kondisi, termasuk disabilitas, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Namun, tantangan yang mungkin muncul adalah bagaimana memastikan pelatihan dan pembinaan bagi anggota yang memiliki disabilitas tetap berkualitas, serta mengatasi stereotip yang masih melekat pada masyarakat.
Pemerintah dan Polri akan terus memantau implementasi UU ini, termasuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menjalankan tugasnya. Keberhasilan perubahan ini akan menjadi bukti bahwa kebijakan inklusif tidak hanya sekadar slogan, tetapi juga terealisasi dalam praktik nyata.
