RI bakal temui USTR pada 12 Mei, bahas lanjutan investigasi AS

Main Agenda – Pemerintah Indonesia menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada 12 Mei 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan hasil dan proses investigasi tarif yang sedang dilakukan pihak AS. Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari prosedur standar dalam menangani masalah perdagangan. “Mereka (USTR) kan ini tektokan online, nanti kita ketemu fisik, kalau enggak salah 12 Mei. Tapi itu sebenarnya lebih ke mekanisme yang harus kita lalui. Enggak ada (permasalahan) yang substantif,” tutur Susiwijono saat ditemui dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis.

Persiapan dan Langkah Persetujuan Indonesia

Sebelumnya, pihak Indonesia telah mempersiapkan dan mengirimkan respons tertulis terkait investigasi yang dimulai sejak 15 April 2026. Dokumen ini mencakup berbagai bukti yang diperlukan oleh pihak AS untuk menilai kebijakan perdagangan negara ini. Susiwijono menjelaskan bahwa respons tersebut dibuat secara komprehensif, mencakup data yang relevan serta argumen yang jelas. “Kita sudah melengkapi segala aspek yang diperlukan. USTR pun sudah memastikan ke lengkapannya,” tambahnya.

“Mereka (USTR) sudah tahu kita udah comply, sudah lengkap datanya. Hanya mengonfirmasi saja ke kita,” jelas Susiwijono.

Investigasi yang dilakukan AS berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Section 301 fokus pada dua isu utama: kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) dan dugaan praktik kerja paksa (forced labour) dalam rantai pasok. Susiwijono memastikan bahwa Indonesia telah memenuhi semua standar yang ditetapkan, termasuk dalam aspek ekspor dan produksi. “Makanya melalui investigasi, nanti 12 Mei kita harus menjelaskan ke mereka (USTR) bukti bahwa kita enggak excess capacity. Terus kita diminta meyakinkan bahwa industri di Indonesia tidak ada yang forced labour,” terangnya.

Isu Kelebihan Kapasitas Produksi dan Praktik Kerja Paksa

Dalam investigasi, kelebihan kapasitas produksi menjadi fokus utama. Hal ini terjadi karena sejumlah produk Indonesia dianggap diproduksi secara berlebihan, sehingga mengurangi daya saing dalam pasar internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan bukti-bukti bahwa ekspor produk tidak berasal dari transhipment, misalnya dari negara lain seperti Tiongkok. “Dengan penjelasan ini, kita ingin menunjukkan bahwa produksi kita sudah seimbang dan tidak menyebabkan ketidakseimbangan pasar,” ujarnya.

Terpisah, isu praktik kerja paksa dalam rantai pasok juga menjadi sorotan. Susiwijono menegaskan bahwa pihak Indonesia telah menyusun data yang menunjukkan tidak adanya kegiatan kerja paksa dalam industri manufaktur atau pertanian. “Dokumen yang diserahkan menunjukkan bahwa sistem kerja di Indonesia sudah sesuai dengan standar internasional,” imbuhnya. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah aktif dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan.

Kontinuasi Tarif AS dalam 150 Hari

Menurut Susiwijono, meski investigasi telah memasuki tahap penyusunan respons, tarif yang diterapkan AS masih tetap berlaku. Presiden AS Donald Trump, yang menjadi pengambil kebijakan, tetap memberlakukan tarif global sebesar 10 persen selama 150 hari. “Pertemuan 12 Mei adalah langkah selanjutnya, tetapi kita harus siap menghadapi hasil dari investigasi yang masih berlangsung,” jelasnya.

Investigasi ini berdampak signifikan terhadap hubungan dagang antara Indonesia dan AS. Meski tidak ada permasalahan yang substantif, pihak AS terus mengevaluasi proses produksi dan distribusi barang yang diekspor ke negara mereka. Susiwijono menilai bahwa kejelasan dalam dokumentasi dan penjelasan pihak Indonesia sudah memadai untuk membuat USTR yakin. “Kita sudah memberikan semua data yang diperlukan, jadi mereka hanya memeriksa kembali untuk memastikan kebenaran,” ujarnya.

Langkah Masa Depan dalam Negosiasi Perdagangan

Menurut Susiwijono, pertemuan dengan USTR bukan hanya sekadar formalitas. Ini menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan mencari solusi terhadap kekhawatiran pihak AS. “Kita ingin menjelaskan secara rinci kebijakan ekonomi Indonesia dan bagaimana kita menangani masalah-masalah yang diperiksa,” katanya. Pemerintah juga berharap melalui pertemuan tersebut, AS dapat memahami bahwa Indonesia sudah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dagang.

Selain itu, Susiwijono mengingatkan bahwa proses ini bisa memakan waktu. Pemerintah akan terus memantau hasil investigasi dan siap melakukan perbaikan jika diperlukan. “Kita tetap fokus pada peningkatan kualitas data dan kejelasan dalam setiap aspek yang diperiksa,” tambahnya. Dengan persiapan yang matang, Susiwijono optimis pertemuan 12 Mei akan berjalan lancar dan mencapai kesepahaman antara kedua belah pihak.

Proyeksi dan Dampak pada Ekonomi Indonesia

Susiwijono menambahkan bahwa pihak Indonesia juga memperkirakan dampak dari investigasi ini terhadap ekspor dan investasi. Ia menilai bahwa adanya tarif AS bisa mengurangi volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang paling terkena. “Kita harus siap mengantisipasi kemungkinan penyesuaian harga atau perubahan metode ekspor untuk mengurangi risiko terkena tarif,” jelasnya. Namun, ia yakin dengan kesiapan pemerintah, Indonesia mampu mempertahankan posisinya dalam pasar internasional.

Menurut Susiwijono, langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas produk dan keberlanjutan industri. “Kita sudah memperkuat sistem pemeriksaan, termasuk terkait dengan penggunaan tenaga kerja dan kapasitas produksi,” katanya. Pihak USTR juga diharapkan memberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga memudahkan Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah perdagangan.

Dalam pandangan Susiwijono, pertemuan dengan USTR pada 12 Mei merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kerja sama bilateral. Ia berharap dengan komunikasi yang baik, kritik dari AS bisa diubah menjadi saran yang bermanfaat bagi Indonesia. “Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra dagang yang kompeten dan siap beradaptasi,” tuturnya. Dengan begitu, pihak Indonesia bisa terus memperkuat posisi ekonomi dalam pasar global.