Main Agenda: Prabowo Usulkan Bahasa Prancis Masuk Sekolah
Main Agenda – Sebagai bagian dari Main Agenda, Prabowo Subianto mengungkapkan niat untuk mengintegrasikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh tingkatan pendidikan. Pernyataan ini dikeluarkan dalam konteks memperkuat hubungan bilateral dengan Prancis, sekaligus menjawab dinamika global. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan pro-kontra, khususnya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang menilai Main Agenda ini terkesan impulsif dan tidak berdasar pada rencana strategis pendidikan jangka panjang.
Prabowo dan Kritik terhadap Kebijakan Pendidikan
Usulan Main Agenda mengenai bahasa Prancis dianggap sebagai salah satu dari beberapa langkah yang memengaruhi arah pendidikan Indonesia. JPPI mengkritik keputusan ini karena tidak ada konsensus yang jelas antara stakeholder pendidikan. Menurut mereka, Main Agenda pendidikan seharusnya dirancang dengan kehati-hatian, agar tidak mengganggu kestabilan kurikulum yang telah berjalan selama bertahun-tahun.
“Pernyataan Prabowo mengenai Main Agenda pendidikan ini justru memperkuat kekhawatiran bahwa kebijakan pendidikan kita sering berubah sesuai selera penguasa,” kata Ubaid Matraji, anggota JPPI, kepada Suara.com pada Jumat (29/5/2026).
Ubaid menegaskan bahwa Main Agenda pembelajaran bahasa Prancis bisa menjadi dampak dari interaksi diplomatik, tetapi jika tidak didukung oleh rencana jangka panjang, maka kebijakan tersebut akan terlihat seperti kehendak spontan. Ia menilai bahwa pendidikan nasional membutuhkan konsistensi, bukan perubahan yang berulang sesuai keinginan sesaat.
Kebijakan Dinamis dan Pengaruh Politik
Main Agenda pendidikan yang diusulkan Prabowo disebut-sebut dipengaruhi oleh momentum politik dan preferensi pribadi pemimpin. JPPI mengingatkan bahwa kebijakan seperti ini berisiko mengurangi fokus pada peningkatan kompetensi Bahasa Indonesia, yang menjadi salah satu prioritas utama. Menurut mereka, Main Agenda yang berubah-ubah bisa menyebabkan kebingungan bagi para pelaku pendidikan dan siswa.
“Kebijakan pendidikan yang selalu diubah sesuai Main Agenda penguasa menunjukkan kurangnya kestabilan dalam pengelolaan pendidikan nasional,” tambah Ubaid.
Ubaid juga mengkritik alur kebijakan pendidikan yang tidak konsisten. Ia menyebut bahwa Main Agenda berubah sesuai kunjungan diplomatik akan menciptakan kurikulum yang dinamis, tetapi tidak efektif. Jika tidak ada analisis mendalam, maka pengajaran bahasa asing akan terkesan bersifat kebetulan, bukan keputusan strategis yang matang.
Kurikulum yang Tidak Terencana
Menurut Main Agenda yang diusulkan Prabowo, kebijakan pendidikan harus selalu disesuaikan dengan keinginan pemimpin saat itu. Namun, JPPI menilai hal ini berpotensi mengurangi kualitas pembelajaran. Ubaid mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan memerlukan kestabilan, bukan perubahan yang terus-menerus sesuai kehendak politik.
“Main Agenda pendidikan yang bersifat transien bisa membuat kurikulum nasional menjadi terlalu luas, sehingga kurang fokus pada kompetensi inti,” ujar Ubaid.
Kebijakan untuk menambahkan bahasa Prancis dalam Main Agenda pendidikan dianggap tidak memperhatikan kebutuhan murid. Jika semua bahasa asing diintegrasikan, maka anak-anak Indonesia akan kesulitan menguasai satu bahasa secara mendalam. Ini bisa menyebabkan penurunan kualitas bahasa ibu, yang menjadi fondasi utama dalam komunikasi nasional.
Kebijakan Bahasa Asing yang Menggantung
JPPI menyoroti bahwa Main Agenda pendidikan saat ini terlalu mengutamakan bahasa asing. Mereka berargumen bahwa penguasaan bahasa nasional seperti Bahasa Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama. Dengan menambahkan Prancis, maka Main Agenda pendidikan bisa mengabaikan penguasaan bahasa ibu, yang dianggap lebih penting dalam konteks kebangsaan.
“Main Agenda yang menekankan bahasa Prancis secara langsung mengurangi perhatian pada pengembangan Bahasa Indonesia. Ini berisiko mengakibatkan ketidakseimbangan dalam peningkatan SDM,” tambah Ubaid.
Ubaid juga menekankan bahwa kebijakan pendidikan yang mengikuti selera penguasa bisa menciptakan ketidakselarasan. Misalnya, jika Main Agenda berubah sesuai kunjungan luar negeri, maka kebijakan pendidikan akan sulit mempertahankan kesinambungan dan konsistensi. Hal ini bisa berdampak pada kualitas pendidikan jangka panjang, yang menjadi tantangan utama saat ini.
Proses Kebijakan yang Perlu Diperbaiki
Untuk memperkuat Main Agenda pendidikan, JPPI menyarankan agar pemerintah melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan dan kapasitas sistem pendidikan. Mereka menekankan bahwa kebijakan seperti ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, penyusun kurikulum, dan masyarakat. Dengan demikian, Main Agenda pendidikan akan lebih berimbang dan terarah.
“Main Agenda pendidikan harus diawali dengan riset yang memadai, agar tidak hanya menjadi kehendak politik, tetapi juga keputusan yang berbasis kebutuhan nyata,” jelas Ubaid.
JPPI berharap bahwa kebijakan pendidikan di masa depan tidak hanya dipengaruhi oleh selera penguasa, tetapi juga oleh pertimbangan yang matang. Mereka menilai bahwa dengan Main Agenda yang lebih konsisten, pendidikan Indonesia bisa mencapai tujuan yang lebih jelas, yaitu meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan.
