Bukan Liburan, Bukan Juga Diam: Ibu-Ibu Jogja Menggelar Aksi di Bundaran UGM untuk Gugat Kebijakan Korup
Special Plan – Jumat (3/7/2026), sekelompok warga Yogyakarta berkumpul di Bundaran UGM untuk mengadakan aksi demo yang menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Demonstran, yang terdiri dari beragam lapisan masyarakat seperti ibu-ibu, mahasiswa, petani, hingga pengemudi ojek online, memilih bergerak ke jalan alih-alih menikmati liburan. Mereka menuntut revisi terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang dianggap tidak tepat sasaran.
Mengapa Kebijakan Tersebut Dicela?
Aksi ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai berpihak pada kelompok tertentu. Peserta demo menyebut program MBG dan Latsarmil sebagai contoh dari kebijakan korupsi yang merugikan masyarakat. Mereka menilai bahwa alokasi anggaran untuk program tersebut tidak hanya tidak mendorong kemakmuran umum, tetapi justru memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Dalam pernyataannya, Rikka Iffati, perwakilan Suara Ibu Yogyakarta, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan manfaat yang signifikan, bahkan memicu kekacauan di tengah masyarakat.
“Aksi ini sudah beberapa kali dilakukan, tapi tuntutan kami mengenai penghentian MBG belum terpenuhi hingga hari ini. Kami menegaskan bahwa program itu tidak hanya disalahgunakan, tetapi juga justru menjadi beban bagi warga yang seharusnya bisa menikmati masa liburan dengan tenang,”
Rikka menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya membebani ekonomi, tetapi juga merusak ruang aman bagi warga untuk berpendapat bebas. Ia mencontohkan bagaimana anggaran pajak yang dikumpulkan dari rakyat justru dialokasikan untuk proyek yang rawan penyimpangan, sehingga banyak keluarga kecil yang kewalahan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuntutan mereka melibatkan perbaikan kondisi perekonomian, jaminan hak warga negara, serta perlindungan terhadap individu yang memprotes.
Kondisi Ekonomi yang Memperparah Ketegangan
Menurut Rikka, masyarakat saat ini masih menghadapi tantangan ekonomi yang memperparah rasa frustrasi mereka. Banyak petani, pengusaha kecil, hingga pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, mengeluhkan rendahnya pendapatan mereka. Kondisi ini membuat mereka sulit menikmati liburan dengan rasa lega, sebaliknya memilih untuk berdemo agar kebijakan pemerintah dapat diperbaiki.
Salah satu simbol kesedihan masyarakat adalah aksi pemberian sayuran secara gratis oleh petani. Tindakan ini menggambarkan bagaimana kebutuhan pokok sulit terpenuhi, bahkan di tengah liburan. “Karena liburan harusnya menjadi masa istirahat, tapi rakyat justru kewalahan. Makanya kami memilih bergerak sekarang, agar kebijakan yang merugikan bisa dihentikan,” tegas Rikka.
Gerakan Kolektif yang Melibatkan Beragam Lapisan
Protes ini tidak hanya melibatkan warga biasa, tetapi juga para pekerja seni yang turut menyuarakan kekecewaan mereka. Salah satu seniman yang terlibat, Leilani Hermiasih (dikenal sebagai Frau), menegaskan bahwa musisi dan warga negara harus tetap aktif dalam menuntut keadilan, meski ada tekanan dari pihak pemerintah. “Kami tidak boleh pasrah, apalagi dibuat-buat oleh ramalan politik. Justru, kita harus terus memperkuat kerja sama untuk melawan kebijakan yang merugikan,” ujarnya.
Kolaborasi antara warga dan seniman ini dianggap sebagai bagian dari upaya menyebarkan kesadaran akan masalah korupsi di seluruh Indonesia. Aksi di Bundaran UGM bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga menggambarkan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang dinilai tidak mendengar suara rakyat. Dalam pernyataannya, Frau menyoroti pentingnya komunikasi antara seniman dan masyarakat untuk menegakkan keadilan secara kolektif.
Persoalan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Demonstrasi
Para peserta demo menuntut perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap tindakan kriminalisasi dan represi yang dilakukan aparat terhadap individu yang memprotes. “Kami ingin pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan, tetapi juga menjamin bahwa warga bisa menyampaikan aspirasi tanpa takut dihukum,” ujar Rikka.
Dalam aksi tersebut, banyak peserta mengungkapkan kesulitan mereka mengakses pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan masalah tersebut, mereka menyatakan bahwa waktu liburan justru menjadi momen untuk melawan, bukan istirahat. “Ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, maka kita harus bergerak. Liburan tetap bisa dimanfaatkan sebagai momentum perubahan,” tambah Rikka.
Program Prioritas yang Dinilai Tidak Berpihak
Salah satu contoh kebijakan yang menjadi sorotan adalah MBG dan Latsarmil. Kedua program ini dianggap tidak memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, terutama karena mudah dimanipulasi oleh para pelaku korupsi. Rikka menyebut MBG sebagai kebijakan yang dianggap menghabiskan anggaran tanpa hasil yang nyata, sementara Latsarmil dianggap sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan masyarakat melalui pendekatan militeristik.
Menurut Rikka, kritik terhadap kebijakan tersebut bukan hanya sekadar protes terhadap program prioritas, tetapi juga tuntutan untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas. “Kami ingin pemerintah benar-benar mendengar suara kami, karena mereka adalah pemegang kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup rakyat,” ujarnya.
Masa Depan Masyarakat dan Harapan dalam Aksi
Aksi di Bundaran UGM menjadi bukti bahwa rasa kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah terus berkembang. Para peserta demo berharap adanya revisi terhadap kebijakan yang berdampak negatif pada perekonomian dan hak-hak warga. Mereka menegaskan bahwa perubahan tidak bisa ditunda, karena dampaknya terasa langsung di kehidupan sehari-hari.
Kelompok masyarakat sipil ini juga menyoroti perlunya perbaikan di berbagai sektor, seperti pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Dengan aksi ini, mereka menginginkan agar pemerintah lebih berpihak pada kebutuhan rakyat, bukan hanya pada kepentingan politik tertentu. “Kami yakin, jika pemerintah bersedia mendengar, maka ada kemungkinan perubahan yang bisa terjadi,” pungkas Rikka.
