AS berupaya hindari tuduhan kejahatan perang dalam serangan ke Iran

Menurut laporan Politico, dua pejabat Pentagon yang tidak menyebutkan identitas mereka menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang berusaha menghindari label kejahatan perang dalam serangan terhadap berbagai fasilitas Iran. Fokus utama adalah infrastruktur energi, termasuk sejumlah fasilitas yang juga digunakan militer. Terjadi perdebatan intens di kementerian pertahanan mengenai batasan antara sasaran militer dan sipil.

Pentagon meninjau kembali daftar fasilitas Iran, termasuk pabrik desalinasi air, yang dinilai bisa menjadi sasaran karena kebutuhan militer akan pasokan air minum. Sejumlah pejabat Washington meyakini bahwa keberadaan fasilitas tersebut memungkinkan penargetan, meski layanan utamanya untuk warga sipil. Serangan pada 28 Februari terhadap Kota Teheran dan fasilitas lain di Iran menyebabkan kerusakan serta korban.

“Serangan AS terhadap fasilitas sipil di Iran, seperti jembatan dan pembangkit listrik, akan melanggar hukum internasional,” kata Juru Bicara PBB Stephanie Dujarric.

Presiden Donald Trump, pada 30 Maret, menyatakan bahwa AS akan “meledakkan dan melenyapkan sepenuhnya” semua pembangkit listrik, sumur minyak, Pulau Kharg, dan pabrik desalinasi Iran jika kesepakatan damai tidak tercapai. Ia juga memperingatkan Iran bahwa jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali, akan terjadi “Hari Pembangkit Listrik” dan “Hari Jembatan” pada 7 April.

Sementara itu, Israel turut terlibat dalam serangan militer terhadap Iran, memukul berbagai target di wilayah tersebut. Balasan Iran datang berupa serangan terhadap area Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah, sebagai respons atas tindakan serangan sebelumnya.