Wantimpres Bedah Isu Geopolitik hingga Kedaulatan Ekonomi untuk Siapkan Masukan ke Prabowo

Wantimpres Matangkan Pertimbangan Strategis untuk Presiden

Pondokkebaikan.com – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tengah menyusun sejumlah pokok persoalan nasional yang akan dirangkum sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto. Isu yang didalami mencakup perubahan geopolitik, keamanan nasional, kehidupan sosial, hingga agenda memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pembahasan itu menjadi fokus Rapat Pleno Keempat Wantimpres yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Forum tersebut juga menandai tahap lanjutan penyusunan pertimbangan perdana Wantimpres kepada Presiden, sebagaimana tugas lembaga itu dalam undang-undang.

Ketua Wantimpres Pratikno menyampaikan bahwa pleno telah diselenggarakan empat kali dalam kurun kurang dari satu bulan. Intensitas pertemuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mempertemukan kajian dari berbagai bidang sebelum dirumuskan menjadi masukan yang utuh.

“Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kita tindak lanjuti.”

Pratikno menegaskan, substansi pertimbangan yang sedang diproses tetap bersifat rahasia. Kerahasiaan itu dijaga selama perumusan berlangsung karena dokumen tersebut disiapkan khusus untuk disampaikan kepada Presiden.

Tiga Bidang Kajian Disatukan

Dalam pleno, Wantimpres mempertemukan rancangan pertimbangan dari tiga kelompok kerja. Ketiganya adalah bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; bidang Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya; serta bidang Ekonomi dan Keuangan.

Penyatuan pandangan antarb idang penting karena persoalan nasional kerap saling berkaitan. Dinamika geopolitik, misalnya, dapat memiliki dampak terhadap stabilitas keamanan maupun kondisi ekonomi. Di sisi lain, kebijakan ekonomi yang kuat juga membutuhkan tata kelola yang dapat dipercaya serta kondisi sosial yang terjaga.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dipimpin Agum Gumelar memberi perhatian pada perkembangan lingkungan geopolitik, dinamika politik dan hukum dalam negeri, serta potensi gangguan terhadap stabilitas nasional. Fokus utamanya adalah mengenali risiko sedini mungkin agar pemerintah memiliki ruang untuk menyiapkan langkah antisipatif.

“Berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional perlu kita identifikasi sejak dini.”

Agum menekankan bahwa identifikasi dini memungkinkan suatu persoalan dilihat dari beragam sudut. Dengan pendekatan tersebut, risiko dapat dipetakan lebih awal dan pertimbangan yang disusun diharapkan melengkapi langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional.

Perhatian pada Sosial, Agama, dan Kebudayaan

Di bidang Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya, Wantimpres membahas persoalan sosial, pendidikan, kehidupan keagamaan, serta kebudayaan. Bidang ini dipimpin oleh Pratikno dan turut menelaah penguatan karakter serta jati diri bangsa.

Pembahasan juga mencakup pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Keragaman tersebut menjadi bagian dari realitas yang perlu diperhatikan ketika menyusun pertimbangan kebijakan, sebab tantangan yang dihadapi masyarakat tidak selalu sama di setiap kelompok maupun wilayah.

Aspek kesejahteraan sosial, pendidikan, agama, dan budaya ditempatkan sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan. Penguatan identitas kebangsaan dan persatuan menjadi relevan dalam upaya membangun ketahanan sosial, terutama ketika masyarakat menghadapi perubahan yang cepat di tingkat nasional maupun global.

Kedaulatan Ekonomi dan Tata Kelola SDA

Sementara itu, bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung menitikberatkan pembahasan pada penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Tata kelola sumber daya alam serta pengembangan sektor maritim termasuk di antara isu yang mendapat perhatian.

Wakil Ketua Wantimpres Muhammad Hatta Rajasa, yang mewakili Chairul Tanjung, menyatakan bahwa penguatan posisi ekonomi Indonesia membutuhkan langkah yang tidak hanya bersifat jangka pendek. Ia memandang transformasi ekonomi perlu dibarengi pembenahan tata kelola agar prosesnya berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental.”

Hatta menekankan bahwa transformasi ekonomi harus tetap berpijak pada penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Prinsip ini menjadi penting dalam pembicaraan mengenai sumber daya alam dan sektor maritim, dua bidang yang terkait dengan kepentingan ekonomi nasional.

Rangkaian pembahasan dalam tiga bidang tersebut menunjukkan bahwa Wantimpres sedang menghimpun keahlian para anggotanya untuk menghasilkan pandangan yang menyeluruh. Pertimbangan yang disusun tidak hanya menyoroti satu persoalan, melainkan mencoba menghubungkan dimensi keamanan, sosial, kebudayaan, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya.

Meski arah isu yang dibahas telah disampaikan kepada publik, rincian dokumen pertimbangan bagi Presiden Prabowo belum diungkapkan. Wantimpres memilih menjaga isi rekomendasi itu selama proses penyusunannya masih berjalan.