68 Ribu UMKM Sudah Pasok Bahan Pangan MBG, Pemerintah Ingin Perluas Keterlibatan

UMKM Didorong Perkuat Pasokan Pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis

Pondokkebaikan.com – Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperbesar peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan kebutuhan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini diarahkan agar manfaat ekonomi program tidak hanya terasa melalui penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mengalir kepada pelaku usaha lokal di berbagai wilayah.

Hingga kini, lebih dari 68 ribu UMKM telah terlibat memasok bahan pangan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Produk yang disediakan mencakup telur serta beragam komoditas makanan lain yang berasal dari daerah tempat para pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa jumlah pelaku usaha yang telah bergabung masih dapat diperluas. Pemerintah pun sedang merancang formulasi untuk membuka peluang keterlibatan yang lebih besar dalam rantai pasok MBG.

“Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya,” kata Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026).

Skema Bersama Badan Gizi Nasional

Penyusunan skema perluasan tersebut dikerjakan Kementerian UMKM bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun pola pengadaan pangan yang mampu mengakomodasi lebih banyak pemasok dari kalangan usaha lokal.

Di saat yang sama, BGN tengah melakukan penataan internal di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Penataan itu relevan bagi pelaksanaan MBG karena kebutuhan bahan pangan untuk dapur SPPG memerlukan pengelolaan pasokan yang teratur, tercatat, dan dapat dijalankan di banyak daerah.

Maman menilai keterlibatan lebih dari 68 ribu UMKM merupakan fondasi awal yang penting, namun belum menjadi titik akhir. Pemerintah masih mencari bentuk kebijakan yang paling tepat agar lebih banyak pengusaha mikro, kecil, dan menengah dapat memenuhi kebutuhan program tersebut.

Rantai pasok pangan dalam program MBG memiliki arti yang luas bagi pelaku usaha daerah. Ketika bahan pangan diperoleh dari pemasok lokal yang telah terdata, kesempatan usaha dapat menjangkau produsen telur, penyedia bahan makanan, serta usaha kecil lain yang berkaitan dengan kebutuhan dapur. Keterlibatan seperti ini juga memberi ruang bagi produk pangan dari daerah untuk masuk ke kebutuhan program yang dijalankan secara lebih terorganisasi.

Peluang Ekonomi di Tingkat Daerah

Perluasan partisipasi UMKM diharapkan membuat manfaat ekonomi MBG tersebar lebih merata. Pelaku usaha lokal berpeluang memperoleh akses yang lebih besar untuk menyediakan bahan pangan bagi dapur-dapur SPPG, selama dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan program.

Bagi UMKM, akses ke rantai pasok program pemerintah dapat menjadi kesempatan untuk memperluas pasar. Namun, peluang itu juga menuntut kesiapan usaha dalam menjaga ketersediaan barang, kualitas bahan pangan, serta ketertiban pencatatan pasokan. Karena itu, formulasi yang sedang disiapkan pemerintah akan penting untuk memastikan keterlibatan usaha lokal dapat berjalan secara lebih luas dan terarah.

Pasokan dari daerah masing-masing menjadi salah satu unsur yang telah berjalan dalam keterlibatan UMKM saat ini. Pola tersebut menempatkan pelaku usaha setempat sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pangan di wilayahnya, bukan semata-mata penerima dampak tidak langsung dari program.

Dengan jumlah dapur SPPG yang membutuhkan bahan makanan, kesinambungan pasokan menjadi perhatian utama. Ketersediaan telur dan kebutuhan pangan lain harus dapat dipenuhi secara konsisten agar penyelenggaraan MBG berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks ini, penguatan jejaring UMKM dapat membantu memperluas pilihan pemasok di berbagai daerah.

Peran Besar UMKM bagi Ekonomi Nasional

Rencana memperluas keterlibatan UMKM dalam MBG sejalan dengan besarnya posisi sektor ini dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2024 mencatat sekitar 64,2 juta unit UMKM di Indonesia. Angka tersebut setara dengan 99,99 persen dari keseluruhan unit usaha nasional.

Kontribusi UMKM juga terlihat pada penyerapan tenaga kerja. Sektor ini menampung sekitar 123 juta pekerja, atau sekitar 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional. Besarnya jumlah tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu penopang penting kegiatan ekonomi sekaligus sumber mata pencaharian bagi masyarakat di banyak daerah.

Karena basis usaha UMKM tersebar luas, perluasan akses terhadap rantai pasok MBG berpotensi memberi kesempatan kepada pelaku usaha dari beragam wilayah. Pemerintah ingin memastikan semakin banyak usaha lokal memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan pangan program tersebut.

Pengembangan skema bersama BGN diharapkan dapat menjawab kebutuhan itu secara lebih efektif. Fokusnya bukan hanya menambah jumlah pemasok, melainkan juga membangun keterlibatan UMKM yang mampu mendukung penyediaan pangan bagi dapur SPPG secara berkelanjutan.

Ke depan, keberhasilan perluasan peran UMKM akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyusun mekanisme yang dapat dijangkau pelaku usaha di tingkat lokal. Dengan lebih dari 68 ribu UMKM yang telah terlibat, program MBG telah memiliki jaringan awal yang dapat dikembangkan untuk membuka manfaat ekonomi yang lebih luas bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia.