Kekayaan Gubernur Bali Wayan Koster versi LHKPN, Viral Adu Mulut dengan Pegawai SPBU

Inspeksi BBM di Denpasar Soroti Kondisi Petugas SPBU dan Harta Wayan Koster

Pondokkebaikan.com – Antrean kendaraan yang memanjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Bali memunculkan ketegangan saat Gubernur Bali I Wayan Koster melakukan inspeksi mendadak di Denpasar. Kunjungan pada Rabu malam, 14 Oktober 2026, itu berlangsung ketika kelangkaan BBM membuat banyak warga menunggu lebih lama untuk memperoleh bahan bakar.

Inspeksi dilakukan di SPBU 54.801.48 di Jalan Diponegoro, Kota Denpasar. Dalam suasana pelayanan yang padat, terjadi perdebatan antara Koster dan sejumlah pegawai SPBU. Rekaman maupun pembahasan mengenai peristiwa tersebut kemudian ramai di media sosial pada pertengahan Oktober 2026.

Peristiwa ini tidak hanya berkaitan dengan antrean bahan bakar, tetapi juga menggambarkan tekanan kerja yang dihadapi petugas di lapangan. Operasional SPBU selama 24 jam di kawasan Denpasar dan Badung diterapkan sebagai langkah untuk membantu mengurangi penumpukan kendaraan. Namun, kebijakan itu juga membuat sebagian operator harus bekerja melampaui jam kerja normal.

Petugas Mengaku Lelah Saat Pelayanan Tetap Berjalan

Saat berada di lokasi, Koster meminta agar pelayanan kepada konsumen tetap diteruskan meski para petugas dalam kondisi lelah. Beberapa operator perempuan menyampaikan keberatan karena telah bekerja dalam waktu yang panjang. Salah seorang pegawai bahkan menangis ketika menyampaikan kondisi yang dirasakannya.

Saya bukan robot, saya juga capek, Pak. Iya, saya pegawai, tapi saya punya hak juga.

Ucapan tersebut disampaikan di tengah warga yang masih menunggu giliran mengisi bahan bakar. Situasi sempat memanas karena persoalan antrean terjadi bersamaan dengan kelelahan petugas yang tetap harus melayani konsumen secara langsung.

Keesokan harinya, Koster memberi penjelasan bahwa ia tidak melihat adanya masalah komunikasi dalam peristiwa itu. Ia menyatakan permintaannya semata-mata agar pelayanan publik tidak berhenti ketika kebutuhan BBM masyarakat sedang tinggi. Koster juga menilai luapan emosi para operator dipengaruhi kelelahan akibat situasi kerja yang padat.

Saya bilang jangan ngeluh, layani konsumen. Walaupun capek ya layani, enggak boleh ngerasa capek.

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak berkembang menjadi persoalan lanjutan. Fokus pemerintah daerah tetap diarahkan pada penanganan kelangkaan BBM dan pemulihan kelancaran layanan di stasiun pengisian.

Antrean Panjang Menjadi Tantangan Pelayanan

Kelangkaan bahan bakar di Bali pada periode itu menyebabkan antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU. Dalam kondisi tertentu, warga bahkan harus menunggu hingga malam atau menginap di sekitar lokasi pengisian demi mendapatkan BBM. Keadaan tersebut menambah beban bagi petugas yang berada di garis depan pelayanan.

Operasional sepanjang 24 jam dimaksudkan untuk memperluas waktu layanan dan mengurangi kepadatan antrean. Di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja dan kondisi fisik operator menjadi bagian penting yang ikut menentukan kelancaran layanan. Insiden di Jalan Diponegoro memperlihatkan bahwa penanganan antrean tidak hanya bergantung pada jam buka SPBU, tetapi juga pada kemampuan petugas menjalankan pelayanan secara berkelanjutan.

Koster tetap melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk mendorong tambahan pasokan BBM. Langkah tersebut ditujukan agar distribusi bahan bakar membaik dan masyarakat tidak perlu menghadapi antrean panjang dalam waktu lama.

Harta Kekayaan Wayan Koster dalam LHKPN

Di tengah perhatian publik terhadap peristiwa di SPBU, data harta kekayaan I Wayan Koster juga menjadi bahan pembicaraan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN terakhirnya tercatat pada 31 Maret 2026 dan telah berstatus verifikasi administratif lengkap.

Nilai total kekayaan yang tercantum mencapai Rp3.656.061.504. Tidak ada utang yang dicantumkan, sehingga jumlah tersebut sekaligus menjadi nilai kekayaan bersihnya. Komponen terbesar berasal dari tanah dan bangunan, dengan nilai keseluruhan Rp3.254.000.000.

Aset properti itu mencakup tanah dan bangunan seluas 121 meter persegi dan 100 meter persegi di Kota Jakarta Barat dengan nilai Rp1.300.000.000. Selain itu, terdapat tanah seluas 392 meter persegi di Kabupaten Tabanan senilai Rp200.000.000.

Sejumlah bidang tanah di Kabupaten Buleleng turut masuk dalam daftar aset. Rinciannya meliputi lahan 15.760 meter persegi senilai Rp480.000.000, tanah 12.810 meter persegi senilai Rp390.000.000, serta tanah seluas 12.600 meter persegi yang dihargai Rp380.000.000.

Daftar tersebut juga memuat tanah 8.840 meter persegi bernilai Rp270.000.000, lahan 4.000 meter persegi senilai Rp125.000.000, tanah dan bangunan 2.600 meter persegi serta 206 meter persegi senilai Rp80.000.000, dan tanah 1.790 meter persegi seharga Rp29.000.000. Seluruh aset tanah dan bangunan itu dicatat sebagai hasil sendiri.

Kendaraan, Harta Bergerak, dan Kas

Untuk kategori alat transportasi dan mesin, tercantum satu unit Toyota Alphard 3.5 Q A/T Minibus tahun 2016 dengan nilai Rp280.000.000. Harta bergerak lainnya dicatat sebesar Rp120.100.000.

Jumlah kas dan setara kas dalam laporan tersebut mencapai Rp1.961.504. Tidak tercantum kepemilikan surat berharga maupun harta lainnya. Karena tidak ada kewajiban utang, subtotal harta Rp3.656.061.504 sama dengan total kekayaan bersih yang dilaporkan.

Perhatian terhadap LHKPN Koster muncul ketika insiden SPBU menjadi perbincangan luas. Meski demikian, dua hal tersebut berada dalam konteks berbeda: satu terkait pelayanan BBM di tengah antrean panjang, sementara lainnya merupakan catatan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Bagi masyarakat, keduanya sama-sama memperlihatkan pentingnya keterbukaan pejabat publik dan kualitas layanan yang dirasakan langsung di lapangan.