Bongkar Polemik Ijazah Gibran, Pakar UMY: Pintu Masuk Pidananya Ada di Kementerian Pendidikan

Proses Penerbitan Surat Penyetaraan Jadi Sorotan dalam Polemik Ijazah Gibran

Pondokkebaikan.com – Aliansi Rakyat Menggugat membawa dugaan pemalsuan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri. Perkara ini tidak hanya memunculkan pertanyaan tentang dokumen yang digunakan, tetapi juga mengarahkan perhatian pada prosedur penerbitan surat oleh kementerian yang berwenang.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Trisno Raharjo, menilai pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada pihak yang memakai dokumen tersebut. Aparat juga perlu menelusuri proses administratif di Kementerian Pendidikan pada masa surat keterangan itu diterbitkan.

Dalam pandangannya, titik penting perkara berada pada keabsahan dokumen penegasan dari kementerian. Surat tersebut memiliki peran sentral karena menjadi dasar formal bagi penggunaan dokumen pendidikan dari luar negeri dalam konteks administrasi di Indonesia.

“Jadi justru ini yang lebih berpotensial itu di surat (keterangan) yang ada di kementerian (pendidikan), yang buat penegasan itu,” kata Trisno, Kamis (8/10/2026).

Verifikasi Kementerian Dinilai Perlu Diuji

Surat penyetaraan pada dasarnya membutuhkan tahapan pemeriksaan sebelum diterbitkan. Karena itu, proses verifikasi di internal kementerian menjadi bagian yang dinilai penting untuk didalami penyidik. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup mekanisme administrasi, pihak yang berwenang, serta dasar dokumen yang dipakai dalam penerbitan surat.

Trisno menekankan bahwa pengguna dokumen bersandar pada surat resmi yang dikeluarkan lembaga pemerintah. Dengan posisi tersebut, penyelidikan perlu diarahkan untuk memastikan apakah prosedur penerbitan Suket telah dijalankan secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.

“Kalau mau dicari pidananya, kalau mau diperiksa secara sungguh-sungguh, pintu pembukanya itu di Kementerian Pendidikan pada masa itu ya,” tegasnya.

Pernyataan itu menempatkan kementerian sebagai salah satu area pemeriksaan utama, bukan sebagai kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi. Penyelidikan tetap diperlukan untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam rangkaian penerbitan dokumen tersebut.

Dalam perkara dokumen administrasi, aspek pidana umumnya tidak cukup diuji melalui keberadaan surat semata. Penyidik juga harus melihat proses pembuatannya, kewenangan penandatangan, kelengkapan bahan verifikasi, serta kemungkinan adanya tindakan yang dilakukan dengan sengaja.

Potensi Penyalahgunaan Jabatan Perlu Dibuktikan

Trisno turut menyoroti kemungkinan keterlibatan pejabat birokrasi apabila surat itu nantinya terbukti diterbitkan tanpa pemeriksaan yang semestinya. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang profesional, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai penerbitan dokumen.

“Kalau memang nyata-nyata dari kementerian ada yang terlibat dan memang mereka yang membuat, nah itu kan penyalahgunaan jabatan,” ujarnya.

Penilaian mengenai penyalahgunaan jabatan tidak dapat didasarkan hanya pada polemik publik. Aparat perlu memperoleh keterangan, memeriksa arsip, serta membandingkan prosedur yang berlaku dengan langkah-langkah yang benar-benar ditempuh. Hasil pemeriksaan itulah yang akan menentukan apakah perkara ini memiliki unsur pidana atau sekadar persoalan administrasi.

Trisno memandang beban pembuktian tidak layak hanya diarahkan kepada pihak yang menggunakan surat. Pejabat atau pihak di kementerian juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah verifikasi telah dilaksanakan secara layak sebelum Suket penyetaraan diterbitkan.

“Jadi, agak berat itu di kementerian pendidikan. Kalau itu kemudian nanti dapat dibuktikan bahwa apa yang dilakukan itu sengaja itu,” kata dia.

Penelusuran semacam ini menjadi penting karena surat keterangan dari lembaga pemerintah dapat digunakan sebagai dasar dalam berbagai proses administratif. Kepastian mengenai keabsahan prosedur penerbitannya dibutuhkan agar polemik tidak berhenti pada dugaan, melainkan dapat diuji dengan bukti yang jelas.

Profesionalisme Penyidik Jadi Penentu

Trisno juga menyampaikan keraguan mengenai konsistensi dan keberanian penegak hukum untuk membawa perkara tersebut hingga proses persidangan apabila nantinya ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana. Meski demikian, ia menilai kepolisian tetap perlu menjalankan pemeriksaan secara terbuka dan profesional.

Bagi publik, kejelasan hasil penyelidikan memiliki arti penting. Jika tidak ditemukan pelanggaran, aparat perlu menjelaskan dasar kesimpulannya. Sebaliknya, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang cukup, proses hukum perlu ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi, pihak kepolisian harus menunjukkan profesionalisme yang pasti, kemudian menyampaikan kepada publik. Apakah itu ada tindak pidana atau itu tidak ada tindak pidana,” ujarnya.

Laporan Aliansi Rakyat Menggugat ke Bareskrim Polri kini menempatkan proses penerbitan Suket penyetaraan sebagai bagian penting yang perlu diuji. Fokus pemeriksaan bukan hanya pada isi dokumen, tetapi juga pada tata cara, kewenangan, dan verifikasi yang mendahului penerbitannya. Dengan penyelidikan yang cermat, status hukum polemik tersebut dapat dijelaskan melalui bukti dan prosedur, bukan semata perdebatan di ruang publik.