Komisi I DPR RI Dukung Peran TNI Sebagai Pendukung Keamanan Jika Dibutuhkan

Solving Problems – Jakarta, Kamis – Tindakan kriminal begal yang marak terjadi di kota besar terkadang memicu kekhawatiran masyarakat akan keterlibatan lembaga keamanan lain. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat menjadi bagian dari solusi jika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membutuhkan dukungan tambahan dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurut Dave, keterlibatan TNI harus bersifat terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas, dengan prinsip koordinasi yang baik antarlembaga negara.

Pelaksanaan Tugas TNI Perlu Sesuai Koridor Hukum

Dave menekankan bahwa TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sedangkan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan Polri. Namun, dalam kondisi tertentu, ia menyatakan bahwa TNI dapat menangani masalah begal melalui mekanisme bantu jika diperlukan. “Yang paling penting bagi masyarakat saat ini adalah keberadaan negara yang nyata, baik melalui kekuatan polisi maupun tentara,” kata Dave saat memberikan pernyataan di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa keamanan dan rasa aman warga adalah prioritas yang tidak bisa dipertahankan tanpa dukungan dari seluruh institusi negara.

“Kami di Komisi I DPR RI mendukung penguatan koordinasi antarlembaga negara untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memastikan seluruh langkah berjalan sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Dave menggarisbawahi bahwa penggunaan TNI dalam menangani aksi begal harus berdasarkan kebutuhan di lapangan. Misalnya, jika kepolisian terkendala dalam sumber daya atau waktu, TNI dapat menjadi penunjang. Namun, ia menekankan bahwa intervensi tersebut harus seimbang, tidak melebihi kapasitas TNI sebagai institusi militer. “Pelibatan TNI harus proporsional, karena tugas utamanya tetap terletak pada Polri dalam menjaga keamanan umum,” tambahnya.

Keterlibatan TNI dalam OMSP Dinilai Sesuai Peraturan

Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam memberantas begal di Jakarta termasuk dalam wewenang Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Pada prinsipnya, tugas utama penegakan hukum berada pada Polri, tetapi dalam konteks OMSP, TNI juga bisa membantu pemerintah daerah dan Polri sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Rico saat diwawancara awak media di Jakarta, Selasa (26/5).

“Pelibatan TNI dalam situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang tidak wajar, karena OMSP dirancang untuk melibatkan tentara dalam mendukung keamanan jika perlu,” ujar Rico.

Ia menambahkan bahwa OMSP merupakan instrumen penting untuk melibatkan TNI dalam menangani keadaan darurat atau keamanan publik yang tidak terkendali. Menurut Rico, tugas ini dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga tidak melanggar koridor hukum. “Kodam Jaya, misalnya, telah mengirimkan batalyon tempur untuk mendukung operasi kepolisian dalam menangani begal di Jakarta,” katanya.

Peran TNI dan Polri dalam Menjaga Ketenangan Masyarakat

Dave menyoroti bahwa kehadiran TNI dan Polri harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan. “Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga dapat beraktivitas tanpa rasa takut, dan itu bisa dicapai melalui kerja sama yang efektif antarlembaga,” ujarnya. Menurut dia, dalam situasi krisis seperti peningkatan aksi begal di kota-kota besar, TNI bisa menjadi pelengkap kekuatan polisi untuk mengatasi kegawatdaruratan.

Rico juga menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam OMSP memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman keamanan. “TNI memiliki kemampuan operasional yang lebih luas, termasuk dalam menyediakan kekuatan penegak hukum sementara Polri fokus pada tugas pokoknya,” jelas Rico. Ia menambahkan bahwa pertukaran peran ini telah terbukti efektif dalam beberapa kasus, terutama saat kepolisian membutuhkan bantuan tambahan.

Pengendalian Aksi Begal Menjadi Tantangan Baru

Aksi begal yang terjadi di Jakarta, terutama di area keramaian, kerap memicu keluhan warga karena sering kali terjadi secara mendadak. Dave mengatakan bahwa keberadaan TNI bisa memberikan efek deterren yang kuat, terutama ketika mereka berpakaian lengkap dan menunjukkan kekuatan. “TNI yang terlibat dalam operasi ini dapat menjadi pelengkap dalam menunjukkan kehadiran negara secara lebih visual,” ujarnya.

Menurut Dave, keberhasilan penanganan begal tidak hanya bergantung pada jumlah anggota keamanan, tetapi juga pada strategi yang tepat. “TNI bisa menjadi penunjang dalam operasi secara luas, sementara Polri tetap menangani kasus secara detail dan terstruktur,” jelasnya. Ia juga menyarankan bahwa pemerintah harus merancang mekanisme yang jelas untuk menghindari tumpang tindih tugas antarlembaga.

Perspektif DPR RI Soal Kolaborasi Instansi

Sebagai lembaga legislatif, Komisi I DPR RI mengakui pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menjaga keamanan nasional. “Kolaborasi ini harus dipandu oleh aturan yang ketat, agar tidak mengakibatkan tumpang tindih wewenang,” kata Dave. Ia menekankan bahwa semua langkah harus direncanakan dengan matang, termasuk pertimbangan sosial dan keadilan. “Kehadiran TNI dalam kasus begal bisa membantu mengurangi tekanan pada Polri, tetapi tetap harus dipertimbangkan efektivitasnya,” ujarnya.

Rico menambahkan bahwa OMSP memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan keamanan yang berubah-ubah. “Dalam kondisi seperti ini, TNI bisa memperkuat keberadaan negara, sementara Polri tetap fokus pada penegakan hukum,” jelasnya. Ia menilai bahwa penggunaan TNI dalam OMSP bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi tekanan keamanan yang tinggi, terutama di tengah peningkatan aksi kejahatan jalanan.

Dave juga menyoroti bahwa masyarakat umumnya mengharapkan respons cepat dari institusi negara, dan TNI bisa menjadi mitra yang efektif dalam hal itu. “Kerja sama antarlembaga harus dijalankan secara profesional, agar kepercayaan publik terjaga,” katanya. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri perlu saling menghormati kewenangan masing-masing, sekaligus memperkuat sinergi dalam