Lestari: Membela Perempuan Merupakan Agenda Peradaban Bangsa

Meeting Results – Jakarta – Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menyoroti pentingnya advokasi perempuan dalam mencapai keadilan dan kesetaraan di berbagai aspek kehidupan. Saat berbicara dalam acara diskusi publik di Galeri Nasional Indonesia, Sabtu, Lestari menyatakan bahwa Indonesia tidak kurang dari perempuan berbakat, tetapi ruang, perlindungan, dan perhatian yang diberikan kepada mereka masih perlu ditingkatkan. “Membela perempuan adalah wajib. Saat membahas peran wanita, kita sebenarnya sedang membicarakan isu yang menjadi bagian dari agenda peradaban bangsa,” kata Lestari, seperti yang dilaporkan dalam keterangan tertulis yang diterima.

Perempuan Menghadapi Hambatan Struktural dan Budaya

Dalam diskusi bertema “Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan: Perspektif Kebijakan, Seni, dan Gerakan Sosial,” Lestari menilai perempuan Indonesia masih mengalami berbagai penghalang yang bersifat struktural dan budaya. Isu ini membutuhkan keberanian besar agar bisa diatasi. Menurutnya, perempuan harus diberikan peluang yang setara untuk menunjukkan kemampuan mereka di berbagai bidang.

“Perempuan itu berhadapan dengan tembok kaca, dia harus memiliki keberanian luar biasa untuk mampu mendobraknya,” ujar Lestari.

Lestari menekankan bahwa keberhasilan perempuan tidak terletak pada kapasitas mereka sendiri, melainkan pada struktur sosial yang belum adil serta kekuatan bias patriarkis yang masih mengakar. “Stereotipe bahwa perempuan tidak mampu mengambil keputusan penting masih mengakar. Padahal, ketika perempuan diberikan kesempatan, banyak bukti bahwa perempuan mampu berada di depan,” tambahnya.

Data Statistik Mengungkap Kesenjangan

Menurut Lestari, data statistik menunjukkan bahwa sekitar 55 persen dari populasi perempuan Indonesia saat ini bekerja, sementara laki-laki yang bekerja mencapai 84 persen. Fakta ini menyoroti ketimpangan dalam akses pekerjaan. Lebih lanjut, sebanyak 61 persen perempuan bekerja di sektor yang belum menyediakan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai. Upah perempuan juga dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki di posisi yang sama, yang menjadi indikator dari ketidakadilan dalam sistem ekonomi.

Lestari menyoroti bahwa perempuan sering kali diberi tekanan untuk selalu sempurna. “Kita dituntut serba bisa, tapi kita harus berani melepas itu,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan psikologis dan sosial dalam memperoleh pengakuan di masyarakat.

“Saya sering ditanya kunci perempuan bisa maju. Saya bilang perempuan itu harus mau menjadi tidak sempurna,” katanya.

Keterwakilan Politik Masih Terbatas

Dari sisi partisipasi politik, Lestari menunjukkan bahwa komposisi perempuan di lembaga legislatif belum mencapai tingkat yang optimal. Saat ini, perempuan hanya menyumbang 22 persen dari total anggota parlemen. Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses kekuasaan.

“Sulit sekali mencari perempuan yang siap. Ada yang bersedia, tapi belum bisa diterima oleh lingkungan. Suaminya siap, keluarganya tidak memberikan izin,” ujarnya. Hal ini menggambarkan bagaimana faktor budaya dan struktural masih menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh peran yang lebih besar dalam politik.

Lestari menambahkan bahwa perubahan besar dalam mengakui peran perempuan tidak bisa tercapai tanpa peningkatan pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan di berbagai aspek adalah kunci utama untuk menciptakan transformasi sosial. “Peningkatan pendidikan di segala aspek menjadi bagian dari solusi untuk mewujudkan keadilan,” kata Lestari.

Kesetaraan Gender Perlu Konsistensi dalam Kebijakan

Kebijakan nasional dan kelembagaan juga dianggap penting dalam mendorong kesetaraan gender. Lestari berharap pemerintah dan lembaga-lembaga negara dapat memperkuat kebijakan yang mendukung perempuan dalam berbagai lini. Ia menekankan bahwa keberhasilan advokasi perempuan bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga keterlibatan aktif dari masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Membela perempuan adalah bagian dari membangun peradaban bangsa. Kita harus mengakui bahwa perempuan adalah bagian dari kekuatan sosial yang mampu memberikan kontribusi besar,” ujarnya. Lestari berharap masyarakat lebih memahami bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pelaku perubahan yang kritis dalam memajukan bangsa.

Menurut Lestari, perempuan harus diberikan ruang untuk berkembang, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi. “Perempuan perlu dianggap setara dalam semua aspek, karena perempuan adalah bagian dari kekuatan bangsa yang tak terpisahkan,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa advokasi terhadap perempuan bukan hanya keharusan moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.