Komisi XIII DPR: Perkuat teknokrasi KSP untuk kawal program prioritas

Di Jakarta, Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menekankan pentingnya penguatan teknokrasi dalam KSP guna mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah

Dalam pertemuan yang diadakan di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4), Andreas mengatakan perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kapasitas teknis memadai di Kantor Staf Presiden (KSP). Menurutnya, hal ini menjadi faktor penentu keberhasilan program-program prioritas yang dijalankan pemerintah.

Andreas menyampaikan pandangan tersebut saat bertemu dengan Kepala KSP Muhammad Qodari. Ia menegaskan bahwa dalam mengawal kebijakan presiden, penting untuk memastikan pihak-pihak yang ditempatkan mampu mengelola tugas dengan profesionalisme. “Masalah teknokrasi, dari awal, saya rasa Pak Kepala bicara dengan Pak Presiden. Jika ada tantangan teknis, cari orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan teknokratis untuk melaksanakan program tersebut,” jelasnya.

“Program-program kebijakan presiden ini jangan sampai diisi oleh orang yang tidak memahami teknisnya, karena bisa menghambat implementasi di lapangan,” kata Andreas.

Rapat tersebut memiliki agenda utama mengoptimalkan peran KSP dalam mengkoordinasikan dan mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis. Andreas memperingatkan bahwa pemilihan individu yang tidak memiliki kompetensi teknis memadai berisiko mengganggu keberlanjutan program pemerintah.

Sebagai contoh, ia menyebutkan perdebatan mengenai pengembangan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur, terutama di wilayah Flores. “Di dapil saya, isu geotermal sangat dominan. Namun, banyak orang yang berbicara tentang topik ini tanpa memahami dasar teknisnya. Akibatnya, terjadi pro-kontra yang tidak produktif,” ujarnya.

Berdasarkan pandangannya, kurangnya pemahaman teknis di masyarakat umum bisa memicu polemik yang tidak bermakna. Meski demikian, program tersebut memiliki potensi menjadi kebijakan strategis untuk pembangunan energi nasional.

Untuk itu, Andreas mendorong KSP yang dijuluki “mata dan telinga presiden” agar lebih aktif dalam menjembatani masalah ini. Ia menilai lembaga tersebut dapat memastikan komunikasi kebijakan berbasis data dan pengetahuan teknis. “KSP bisa menjadi penghubung dan penyambung untuk mengatasi hambatan, sehingga program pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.