Marak Begal, Legislator DKI Minta Pemkot Lebih Peduli Keamanan Warga

Marak begal – Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mengungkapkan bahwa kasus perampokan dan pencurian yang belakangan ini meningkat di wilayah Jakarta Barat sudah menimbulkan ketakutan berlebihan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih intensif mengawasi kondisi keamanan masyarakat. “Jakarta Barat saat ini sedang menghadapi masalah keamanan yang serius. Hampir setiap pekan, masyarakat mendengar laporan kejadian kriminal seperti jambret, begal, hingga tindak kekerasan jalanan yang membuat warga merasa cemas saat beraktivitas, terutama di malam hari,” ujar Kenneth di Jakarta, Selasa.

Kondisi Keamanan yang Semakin Mengkhawatirkan

Menurut Kent, situasi tersebut tidak lagi bisa dianggap sebagai kasus kriminal biasa yang cukup ditangani melalui patroli singkat atau respons setelah kejadian viral di media sosial. Ia menilai bahwa masalah kejahatan jalanan membutuhkan langkah lebih komprehensif dari pemerintah. “Kriminalitas di jalan raya tidak bisa seluruhnya dipertanggungjawabkan kepada polisi. Pemkot Jakarta Barat punya tanggung jawab besar dalam menciptakan rasa aman melalui pengawasan wilayah, penerangan jalan, penggunaan CCTV, serta koordinasi dengan RT/RW dan tokoh masyarakat,” tambahnya.

“Ini harus menjadi alarm keras bagi Pemkot Jakbar agar lebih ‘aware’ dan lebih serius membaca kondisi di lapangan,” ujar Kent.

Legislator yang juga dikenal sebagai Kent ini mengkritik kebijakan pemkot yang cenderung fokus pada kegiatan rutinitas dan acara seremonial, sementara kebutuhan masyarakat akan rasa aman diabaikan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus responsif terhadap kejadian-kejadian yang memicu kecemasan warga. “Ketika masyarakat sudah takut pulang di malam hari, takut naik motor sendiri, atau bahkan takut berjalan di lingkungan tempat tinggalnya, berarti ada celah dalam sistem pengawasan yang perlu diperbaiki segera,” ujarnya.

Kasus Penjambretan Terbaru

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa aksi kriminal brutal terjadi di Jakarta Barat. Salah satunya adalah insiden penjambretan yang dialami seorang pelajar di depan Stasiun Grogol, Jakarta Barat, pada Kamis (7/5) sekitar pukul 21.00 WIB. Korban, yang baru selesai kegiatan sekolah, ditangkap pelaku yang berhasil merampas sepeda motor Honda ADV dan iPhone miliknya. Selain itu, korban juga mengalami penganiayaan dan harus dirawat di RS Sumber Waras.

Kasus serupa terjadi di Jalan Arjuna Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Dalam video viral yang beredar, dua pelaku membacok korban menggunakan senjata tajam klewang hingga korban jatuh ke selokan. Rekaman menunjukkan pelaku berboncengan dan salah satu dari mereka langsung mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Akibatnya, korban menderita luka-luka dan harus mendapat perawatan medis.

Sebelumnya, pada Minggu (3/5), seorang warga di kawasan Mangga Besar 4 M, Taman Sari, Jakarta Barat, menjadi korban penjambretan yang dilakukan oleh empat pelaku yang diduga membawa celurit. Setelah mengambil kalung emas korban, pelaku langsung melarikan diri dan berhasil menghindari kejaran warga. Insiden ini memperlihatkan bagaimana kriminalitas di daerah tersebut terus berulang, menyisakan trauma bagi masyarakat.

Rekomendasi Kent untuk Pemkot Jakbar

Kent menyarankan beberapa tindakan konkret yang harus diambil Pemkot Jakarta Barat. Pertama, ia meminta operasi gabungan antara instansi terkait dilakukan secara rutin, dengan titik rawan sebagai fokus utama. Kedua, pembentukan pos pantau di area yang sering menjadi sasaran kejahatan. “Selain itu, evaluasi berkala terhadap tingkat kriminalitas di wilayah Jakarta Barat sangat penting agar kebijakan keamanan selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Legislator ini juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi untuk memperkuat pengawasan. “Lampu jalan harus selalu menyala, CCTV aktif, dan kawasan gelap tidak dibiarkan begitu saja,” tambahnya. Selain itu, ia menekankan perlunya kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. “Pemkot Jakbar jangan hanya bergerak saat ada korban jiwa atau kasus besar. Mereka harus proaktif, mengantisipasi masalah sebelum terjadi,” kata Kent.

Kasus-kasus yang terjadi di Jakarta Barat menurutnya adalah tanda bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengamanan kota masih kurang. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keamanan DKI Jakarta bisa terkikis jika tidak ada langkah serius untuk memperbaiki kondisi. “Keamanan warga adalah prioritas utama. Pemkot Jakbar harus lebih peduli, lebih responsif, dan lebih cepat bertindak agar kota ini tetap aman untuk dihuni,” ujarnya.

Kent mengatakan bahwa sistem pengawasan yang ada perlu direvisi agar lebih efektif. Ia menilai bahwa masyarakat yang merasa takut beraktivitas di malam hari adalah indikator bahwa kebijakan keamanan saat ini belum mencapai tujuannya. “Kita harus memastikan bahwa setiap titik rawan di Jakarta Barat memiliki pengawasan yang optimal, baik secara teknis maupun melalui partisipasi warga,” lanjutnya.

Menurut pernyataan Kent, aksi kriminal yang terjadi di wilayah Jakarta Barat bukan hanya mengganggu kegiatan sehari-hari, tetapi juga memengaruhi suasana umum. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadi pelaku utama dalam membangun lingkungan yang aman. “Jika tidak ada perubahan, Jakarta Barat bisa menjadi wilayah dengan tingkat kejahatan yang tinggi, yang akan memengaruhi kualitas hidup warga,” pungkasnya.

Langkah Strategis untuk Memutus Rantai Kriminalitas

Kent menambahkan bahwa upaya pemerintah harus mencakup pendekatan jangka panjang, bukan hanya perbaikan sementara. “Kita perlu mengidentifikasi pola kejahatan, menganalisis faktor penyebabnya, dan merancang solusi yang berkelanjutan,” ujarnya. Dengan langkah-langkah tersebut, ia berharap masyarakat Jakarta Barat dapat kembali merasa nyaman dan aman dalam beraktivitas sehari-hari.

Sebagai wakil rakyat, Kent juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pemerintahan. “Laporan kejadian kriminal harus selalu diungkap secara terbuka agar warga dapat memantau dan memberikan masukan tentang keamanan daerah mereka,” katanya. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan keamanan tidak bisa hanya berjalan di balik layar, tetapi harus terlihat dan dirasakan oleh masyarakat setiap hari.

Dalam wawancara terpisah, Kent mengungkapkan bahwa aksi kriminal di Jakarta Barat menunjukkan ketidakseimbangan antara kinerja pihak kepolisian dan kemampuan pemerintah kota dalam mengendalikan situasi. “Polisi bertugas memberantas kejahatan, tetapi pemkot juga wajib menjamin lingkungan yang aman untuk masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa tugas keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, melainkan melibatkan peran aktif dari berbagai pihak di tingkat daerah.