Di Sidang MK, ATSI Beberkan Dampak Aturan Kuota Hangus

Key Strategy – Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti sejumlah konsekuensi yang mungkin muncul jika permohonan uji materiil terkait aturan penghangusan kuota internet tidak diperpanjang dalam masa aktif berikutnya. Kuasa hukum ATSI, Adnial Roemza, menjelaskan bahwa perubahan ini bisa memicu berbagai masalah, salah satunya terkait kenaikan tarif internet. Menurut Adnial, kebijakan ini berpotensi memberi ruang bagi kelompok tertentu untuk menikmati akses tanpa pengawasan penuh dari pemerintah maupun penyedia layanan seluler.

Kuasa Hukum ATSI Jelaskan Dampak Aturan Kuota Hangus

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, Adnial menyampaikan bahwa perubahan aturan kuota internet yang tidak diperpanjang akan mengakibatkan beberapa permasalahan serius. Ia menekankan bahwa kenaikan harga tarif bisa berdampak signifikan pada pelanggan. “Dalam situasi tersebut, kelompok yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi akan mendapat keuntungan karena bisa menumpuk akses internet yang kapasitasnya terbatas hanya untuk kepentingan diri dan afiliasi dalam jangka waktu tidak tertentu,” ujarnya dalam sesi persidangan. Hal ini berpotensi membuat akses internet menjadi tidak merata, dengan kelompok yang mampu memperoleh fasilitas lebih banyak.

“Dalam kondisi tersebut, pihak-pihak yang mempunyai daya beli tinggi akan diuntungkan mengingat dapat menumpuk akses internet yang kapasitasnya terbatas hanya untuk kepentingan diri dan afiliasi dalam jangka waktu yang tidak tertentu,”

Adnial juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini bisa memicu kondisi kelangkaan akses internet. Jaringan dan spektrum frekuensi radio, yang sifatnya terbatas, berpotensi mencapai batas maksimal daya tampung. “Ini akan menciptakan ketidakseimbangan akses, hambat konektivitas masyarakat yang belum terhubung, serta menyulitkan penggunaan internet secara optimal,” lanjutnya. Selain itu, pihak penyedia layanan seluler (opsel) akan kesulitan mengendalikan perilaku pelanggan yang menumpuk kuota untuk diperjualbelikan kembali.

Kondisi ini juga memperumit upaya negara dalam mengawasi penggunaan internet. Masyarakat dapat mengakses internet tanpa perlu memiliki izin usaha yang diatur sesuai regulasi, sehingga muncul risiko akses yang tidak terpantau. “Operator seluler kesulitan mengontrol tindakan pengguna dan melakukan perencanaan manajemen kapasitas jaringan untuk memastikan kualitas layanan data internet berjalan baik,” kata Adnial. Hal ini, menurutnya, bisa mengurangi efisiensi penggunaan jaringan dan menimbulkan kesenjangan layanan.

Konsekuensi Berikutnya: Kelangkaan Akses Internet

Adnial menambahkan bahwa penghangusan kuota internet yang tidak digunakan akan mengganggu keberlanjutan jaringan. “Biaya yang dikeluarkan operator seluler tidak hanya bergantung pada volume atau data yang digunakan pelanggan, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur jaringan, pemeliharaan, dan operasional layanan,” jelasnya. Dengan sistem kuota hangus, operator wajib memastikan kapasitas jaringan dikelola secara optimal agar selalu siap memenuhi permintaan akses dan pertukaran data setiap detik.

“Untuk memastikan kapasitas jaringan yang diperoleh atau dimiliki oleh operator seluler didedikasikan agar selalu siap melayani permintaan akses dan pertukaran data pelanggan setiap detik, sesuai paket atau kuota layanan internet yang dipilihnya,”

Ia juga menjelaskan bahwa operator seluler telah menginvestasikan dana besar untuk membangun jaringan internet. Dengan aturan kuota hangus, upaya mereka untuk menyelenggarakan layanan data harus dihimpitkan dengan penumpukan beban jaringan. “Pelanggan bisa masuk ke kapasitas jaringan, tetapi karena adanya penumpukan akibat akumulasi data internet yang terbatas, kecepatan layanan data akan berkurang atau menjadi lambat,” kata Adnial. Konsekuensi ini, menurutnya, akan merugikan pengguna dari segi kualitas internet yang mereka terima.

Adnial menegaskan bahwa sistem kuota hangus harus dipahami sebagai bagian dari tata kelola jaringan internet yang terbatas. Dalam kondisi ini, kapasitas jaringan tidak lagi bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena bagian tertentu terpakai untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang lebih dominan. “Ini berarti pemerintah dan operator seluler harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan kuota agar tidak terjadi penumpukan berlebihan,” ujarnya.

ATSI Minta MK Bantah Perubahan Tarif Kuota Internet

Dalam petitumnya, ATSI memohon kepada majelis hakim MK untuk menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, atau dalam perkara utama menolak seluruhnya. “Jika Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Adnial. Ia menegaskan bahwa aturan kuota hangus perlu diuji kelayakannya, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi akses internet.

Permohonan tersebut terkait dengan perkara nomor 273/PUU/XXIII/2026, yang diajukan oleh dua pemohon: Didi Supandi, pengemudi ojek daring, dan Wahyu Triana Sari, pedagang kuliner daring. Kedua pihak menguji Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal ini merupakan perubahan terhadap Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mengatur tarif penyelenggaraan telekomunikasi.

Menurut Adnial, para pemohon mempermasalahkan sistem penghangusan kuota internet yang diterapkan penyedia jasa telekomunikasi. Mereka menganggap aturan ini tidak seimbang, karena memaksa pelanggan menghabiskan kuota dalam jangka waktu tertentu, sementara kebutuhan masyarakat bisa lebih luas. “Kebijakan ini berpotensi mengurangi akses internet bagi kelompok yang lebih rentan, seperti masyarakat ekonomi rendah,” tutur Adnial. Ia menekankan bahwa perubahan aturan ini harus diukur dampaknya terhadap keseluruhan ekosistem digital.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Su… menjadikan poin-poin ini sebagai bahan pertimbangan. Adnial menyampaikan bahwa penggunaan kuota internet yang terbatas wajib diatur agar tidak menimbulkan penumpukan berlebihan. “Operator seluler harus memastikan kapas