Dirut BTN Menjawab Penyesuaian POJK RBB Sebagai Pemetaan Dukungan Pemerintah

Jakarta – Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Rabu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) bertujuan untuk memperjelas peran bank dalam mendukung berbagai program pemerintah yang telah berjalan. “Kami membacanya, RBB yang baru akan memiliki lampiran khusus mengenai program pemerintah yang dikerjakan bank,” ujarnya. Menurut Nixon, ini bukan inisiatif baru, tetapi lebih pada penyusunan detail mengenai rencana kerja perseroan terkait pembangunan nasional.

OJK Dorong Perbankan Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, mengungkapkan bahwa otoritas tersebut sedang merancang POJK RBB untuk meningkatkan partisipasi perbankan dalam pembangunan kebijakan nasional. “Kita sedang merancang RPOJK RBB yang memuat cara bank lebih terlibat dalam program-program prioritas seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lainnya,” katanya dalam acara Outlook Indonesia di Jakarta, Selasa (7/4). Kiki menekankan bahwa POJK ini tidak memaksa bank, namun mendorong mereka untuk mengalokasikan dana dalam skema risiko yang sesuai.

Perubahan POJK RBB Memperdalam Keterlibatan Bank dalam Program Pemerintah

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain, itu juga kita siapkan dalam ketentuan di RPOJK RBB tersebut,” kata Kiki.

Dalam draf RPOJK RBB, selain menjaga ketentuan lama mengenai rencana kredit, ada tambahan mengenai penanaman dana, termasuk pembiayaan ekspor-impor, KUR, dan kredit untuk program pemerintah. Contohnya, bank diharuskan menyusun rencana kredit untuk perumahan, ketahanan pangan dan energi, serta usaha peternakan sapi. Kiki juga menyebutkan bahwa OJK tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mendorong sektor keuangan untuk lebih berkontribusi pada pembangunan.

Program Pemerintah Sudah Disasarakan Bank BUMN

Nixon menegaskan bahwa BTN selama ini sudah aktif dalam program seperti KPR FLPP, kredit usaha rakyat, dan kredit perumahan. “Buat kami ini bukan sesuatu yang baru, hanya mendetailkan di lampiran RBB terkait dengan pengerjaan atau rencana kerja yang terkait program pemerintah di 2026, 2027, dan seterusnya,” ujarnya. Menurutnya, pembagian porsi pembiayaan untuk program nasional sudah menjadi prioritas utama perseroan, sehingga ukurannya cenderung besar.

Publik Diminta Berikan Tanggapan atas Rancangan POJK RBB

OJK saat ini membuka masa komentar publik terhadap rancangan POJK RBB melalui situs resmi. Beberapa poin yang diperhatikan termasuk perincian dana yang dialokasikan dalam rencana bisnis bank. Dalam Pasal 12 POJK 5/2016, hal tersebut mencakup rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, pembagian dana untuk UMKM, serta penanaman dana dalam surat berharga. Draf RPOJK juga menambahkan kategori seperti pembiayaan ekspor-impor dan KUR.

Kebijakan Dividen Juga Disusun dalam RPOJK RBB

Selain perincian dana, RPOJK RBB juga meminta bank menyusun uraian tentang pembagian dividen dalam lembar kebijakan dan strategi manajemen. Draf tersebut menyebutkan bahwa kebijakan ini harus mencakup pedoman umum mengenai distribusi keuntungan kepada pemegang saham.