Haris Rusly Moti: Anomali Gerakan Sosial Saat Ini Justru Anti-Rakyat dan Adopsi Narasi Neoliberal
Special Plan – Haris Rusly Moti, seorang tokoh yang dikenal sebagai pemrakarsa jaringan 98 Resolution Network, memberikan kritik tajam terhadap fenomena gerakan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. Menurutnya, gerakan tersebut tidak lagi mengutamakan semangat kemandirian nasional, melainkan justru menyebarkan narasi negatif yang berpotensi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap bangsa sendiri.
Pola Narasi Negatif dalam Gerakan Sosial
Dalam wawancara yang dilakukan pada hari Minggu (14/6/2026), Haris menyoroti bagaimana narasi-narasi yang muncul dalam kegiatan sosial dewasa ini lebih cenderung mengandung pesimisme berlebihan. Ia menilai, hal ini menunjukkan pergeseran signifikan dari semangat perjuangan awal para pendiri negara, yang berfokus pada penguasaan kedaulatan politik dan ekonomi. Narasi seperti “Indonesia Bangkrut” atau “Kabuar dari Indonesia” dianggapnya sebagai upaya untuk membangun kecemasan tanpa dasar yang kokoh.
“Bila diperhatikan, narasi Indonesia Bangkrut, Indonesia Gelap, Kabuar dari Indonesia, Buang Rupiah, itu anti kemandirian Indonesia. Ini sangat anomali dan tak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” kata Haris Rusly Moti.
Menurut Haris, gerakan sosial saat ini terlalu sering menggunakan bahasa yang memperkuat rasa tidak percaya pada kebijakan pemerintah, sementara narasi konstruktif terabaikan. Ia menilai, ini menjadi pertanda bahwa gerakan tersebut justru memperkuat dominasi kekuatan ekonomi luar negeri, terutama dalam mengarahkan masyarakat pada pemikiran neoliberal yang mengutamakan kebebasan pasar dibandingkan kesejahteraan sosial.
Perbandingan dengan Semangat Revolusi Kemerdekaan
Haris membandingkan kondisi sosial politik saat ini dengan semangat perjuangan intelektual bangsa Indonesia di masa kolonial. Ia menekankan bahwa para tokoh seperti Mohammad Hatta dan Soekarno dulu menggunakan panggung pengadilan kolonial sebagai alat untuk menyampaikan visi kemerdekaan, bukan untuk menghujat bangsa sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa narasi pergerakan sosial pada masa lalu justru membangun optimisme, sementara saat ini justru menimbulkan kekhawatiran berlebihan.
Salah satu contoh yang diungkit Haris adalah pidato Bung Karno di Bandung pada 1930, yang terkenal sebagai “Indonesia Menggugat”. Pidato tersebut mengekspresikan keinginan untuk menegaskan otonomi politik dan ekonomi bangsa. Sementara itu, Bung Hatta pernah membacakan pledoi legendaris di pengadilan kolonial Den Haag, Belanda, pada tahun 1928, dengan membangun narasi “Indonesia Merdeka”. Kedua tokoh ini menjadi simbol keberanian dalam memperjuangkan kemandirian nasional, sementara fenomena saat ini dianggapnya lebih mengutamakan kritik yang bersifat memicu kecemasan daripada solusi konstruktif.
Presiden Prabowo dan Kebijakan Ekonomi Mandiri
Haris menyoroti peran Presiden Prabowo Subianto dalam mengubah arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, Prabowo justru menjadi sosok yang mengembalikan perhatian pada aspek kemandirian ekonomi, sesuatu yang dianggapnya sebagai respons terhadap kritik yang terasa menghilangkan substansi intelektual. Kebijakan ini menekankan perlunya Indonesia mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi asing, serta menegakkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, justru muncul narasi anti kemandirian. Sangat menyakitkan, karena narasi seperti ini justru digerakkan oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” lanjut Haris Rusly Moti dalam wawancara tersebut.
Menurut Haris, kebijakan ekonomi mandiri yang diperjuangkan Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah saat ini justru mengambil alih semangat kemerdekaan yang sebelumnya terabaikan. Ia menilai, ini adalah langkah penting untuk mengubah paradigma kebijakan sosial yang selama ini terpengaruh oleh paham neoliberal. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo secara konsisten menekankan bahwa kemandirian ekonomi adalah kunci untuk mencapai kedaulatan nasional yang benar-benar kuat.
Fenomena Anomali di Era Kekuasaan Pusat
Di sisi lain, Haris Rusly Moti juga mengamati fenomena menarik di pusat kekuasaan saat ini. Menurutnya, pemerintah justru menjadi pelaku utama dalam menyebarluaskan narasi yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan penghentian eksploitasi sumber daya alam oleh kalangan oligarki. Ini berbeda jauh dengan gerakan sosial yang dulu lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Haris menilai bahwa terdapat upaya sistematis untuk mengubah arah diskursus sosial, agar lebih mengarah pada paradigma ekonomi yang memprioritaskan kebebasan pasar. Ia menekankan bahwa ini bukan sekadar pergeseran, melainkan anomali yang menyimpang dari nilai-nilai kemandirian yang dulu menjadi fondasi gerakan sosial.
Dalam konteks ini, Haris mengkritik bagaimana kebijakan pemerintah dianggap makin jauh dari kepentingan rakyat umum. Ia menilai, narasi-narasi negatif yang muncul seringkali diangkat untuk memperkuat kekuasaan elite, sementara rakyat dibiarkan bingung tanpa arah yang jelas.
Kritik Haris juga mencakup kejadian-kejadian korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam satu bagian artikel, ia menyebutkan bahwa Kementerian Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melakukan penyelidikan terhadap enam lokasi yang diduga terlibat dalam praktik korupsi MBG. DPR juga meminta pemerintah untuk menghentikan program-program yang dianggap tidak efektif dalam mengatasi masalah ekonomi nasional.
Dengan semangat kritis yang sama, Haris Rusly Moti berharap gerakan sosial dapat kembali ke akar perjuangan awalnya. Ia menegaskan bahwa narasi yang mengarah pada kemandirian ekonomi dan sosial adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan optimisme dalam masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlu adanya kesadaran kolektif untuk tidak membiarkan narasi negatif menggantikan visi pembangunan yang sehat dan inklusif.
