Golkar dan PKS Sepakat Dorong Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

Golkar dan PKS Sejalan Usulkan Ambang Batas Parlemen Sekitar 5 Persen

Pondokkebaikan.com – Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatukan pandangan mengenai usulan ambang batas parlemen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Kedua partai menilai angka sekitar 5 persen dapat menjadi pilihan yang moderat untuk parliamentary threshold.

Kesepahaman tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi antara jajaran PKS dan Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Senin malam, 14 September 2026. Selain isu pembaruan aturan pemilu, pertemuan itu juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen politik kedua partai di dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji menjelaskan bahwa agenda pembicaraan tidak terbatas pada satu isu. Namun, arah besar yang dibangun kedua partai adalah mengoptimalkan kontribusi mereka dalam pemerintahan.

“Banyak hal yang dibahas tetapi satu semangat yang sama yaitu bagaimana bisa berkontribusi maksimal dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran,”

Dalam konteks RUU Pemilu, parliamentary threshold menjadi salah satu materi yang dibicarakan. Aturan ini berkaitan dengan batas minimal perolehan suara nasional yang harus dipenuhi partai politik agar dapat memperoleh kursi di DPR. Karena menyentuh desain keterwakilan politik, pembahasannya menjadi salah satu bagian penting dalam penyusunan aturan pemilu.

Masih Akan Dibahas Lebih Mendalam

Sarmuji menyampaikan bahwa sejumlah unsur krusial dalam RUU Pemilu telah masuk dalam percakapan Golkar dan PKS. Meski demikian, rincian posisi dan pembahasan teknisnya masih akan diteruskan pada tahap berikutnya.

“Undang-undang Pemilu dibahas beberapa poin krusial. Nanti detailnya akan dibahas lebih lanjut,”

Ketika diminta menjelaskan salah satu topik yang muncul, ia menyebut aturan ambang batas parlemen sebagai contoh isu yang menjadi perhatian bersama.

“Misal tentang Parliamentary threshold,”

Golkar dan PKS disebut memiliki pandangan yang serupa: angka ambang batas sebaiknya ditempatkan pada tingkat yang tidak berlebihan. Sarmuji menggambarkan pendekatan itu sebagai pilihan angka yang moderat.

“Kita bersepaham di angka yang moderat saja,”

Saat dikonfirmasi mengenai kisaran angka tersebut, Sarmuji memberi gambaran bahwa 5 persen menjadi angka yang didorong dalam kesepahaman awal kedua partai.

“Ya kira-kira 5 persen,”

Arti Penting Parliamentary Threshold

Ambang batas parlemen merupakan salah satu ketentuan yang menentukan apakah suara yang diperoleh sebuah partai dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Perdebatan mengenai besarannya biasanya terkait dua kepentingan yang sama-sama penting: menjaga keterwakilan pemilih dan membentuk komposisi parlemen yang efektif.

Usulan angka 5 persen dari Golkar dan PKS menunjukkan adanya titik temu dalam melihat kebutuhan pengaturan tersebut. Namun, angka final tetap akan bergantung pada proses pembahasan RUU Pemilu yang melibatkan para pihak terkait di parlemen dan pemerintah.

Bagi pemilih, aturan ini penting karena dapat memengaruhi peta partai yang memiliki wakil di DPR setelah pemilu. Karena itu, ketentuan mengenai ambang batas tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana suara masyarakat diterjemahkan ke dalam representasi politik nasional.

Pembahasan RUU Pemilu sendiri mencakup lebih dari sekadar parliamentary threshold. Regulasi pemilu pada dasarnya mengatur berbagai tahapan dan mekanisme penyelenggaraan, sehingga pembicaraan antarpihak politik diperlukan untuk mencari rumusan yang dapat diterapkan secara jelas dan konsisten.

Pertemuan Pimpinan Kedua Partai

Silaturahmi di Kantor DPP Partai Golkar itu dihadiri langsung oleh Presiden PKS Al Muzzamil Yusuf bersama jajaran pengurus pusat partainya. Dari kubu Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia hadir bersama jajaran pengurus partai.

Kehadiran pimpinan kedua partai menandakan bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar membahas hubungan kelembagaan, tetapi juga menyelaraskan agenda politik dalam koalisi pemerintahan. Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi benang merah pembicaraan, bersamaan dengan pertukaran pandangan mengenai agenda legislasi pemilu.

Kesamaan pandangan mengenai kisaran 5 persen belum berarti seluruh detail RUU Pemilu telah disepakati. Sarmuji menegaskan bahwa pembahasan lanjutan masih diperlukan. Meski begitu, pertemuan Golkar dan PKS telah menghasilkan satu posisi bersama terkait perlunya angka ambang batas yang mereka nilai moderat.

Ke depan, perkembangan pembahasan RUU Pemilu akan menentukan apakah usulan tersebut memperoleh dukungan lebih luas. Yang sudah terlihat dari pertemuan ini adalah adanya upaya Golkar dan PKS untuk menyatukan sikap, baik dalam memperkuat kerja sama koalisi maupun dalam menyikapi salah satu isu penting dalam pembaruan aturan pemilu.