Menteri Pigai Geram Vonis Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Dipangkas Desak Pengacara Ajukan Kasasi

Putusan Banding Pangkas Hukuman Prajurit Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Menteri HAM Desak Kasasi

Pondokkebaikan.com – Keputusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memangkas masa hukuman dua prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus memicu gelombang kecaman dari pejabat negara dan organisasi masyarakat sipil. Majelis hakim banding tidak hanya memangkas durasi pidana, tetapi juga membatalkan sanksi pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan pada tingkat pertama terhadap Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono.

Reaksi keras datang dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang, pada Sabtu 5 September 2026, secara terbuka mendesak tim kuasa hukum korban untuk menempuh jalur kasasi hingga peninjauan kembali. Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya mekanisme hukum yang tersisa untuk memulihkan keadilan bagi Andrie Yunus, yang hingga kini masih menanggung dampak fisik dan psikologis dari serangan tersebut.

Detail Pemangkasan Hukuman

Melalui Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, majelis banding mengubah vonis tingkat pertama secara signifikan. Pidana Serda Edi Sudarko dipangkas dari tiga tahun menjadi dua tahun enam bulan. Sementara itu, hukuman Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dikurangi dari dua tahun enam bulan menjadi dua tahun. Yang lebih kontroversial, sanksi pemecatan keduanya dari dinas aktif TNI dibatalkan sepenuhnya, sehingga status kedinasan mereka dipulihkan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyebut putusan tersebut sebagai preseden berbahaya. Dalam siaran pers yang dirilis pada hari yang sama, koalisi menegaskan bahwa keringannya vonis mengirim sinyal keliru kepada publik: bahwa latar belakang militer dapat berfungsi sebagai perisai bagi pelaku kejahatan serius terhadap warga sipil.

Pigai: Empat Alasan Pemecatan Wajar

Natalius Pigai tidak sekadar meminta pengajuan kasasi. Ia juga menguraikan secara rinci mengapa pemecatan dari dinas militer merupakan konsekuensi yang sangat wajar apabila para terdakwa terbukti melakukan penyerangan. Menteri HAM itu memaparkan empat alasan mendasar:

Pertama, keduanya melakukan tindak pidana penyerangan. Kedua, tindakan tersebut mencederai kehormatan negara termasuk harga diri negara. Ketiga, aksi itu mencoreng institusi Badan Intelijen Strategis (BAIS). Keempat, tindakan tersebut mencederai institusi militer secara keseluruhan.

“Kalau mereka terbukti pelaku maka sudah sangat wajar dipecat dari statusnya sebagai Anggota Aktif TNI karena: 1. melakukan tindak pidana penyerangan. 2. Mengcederai kehormatan negara termasuk harga diri negara. 3. Mencederai institusi BAIS. 4. Mencederai Institusi militer.”

Pigai menekankan bahwa standar keadilan dalam kasus kekerasan terhadap pembela HAM tidak boleh diukur dari perspektif pelaku. Majelis hakim, menurutnya, seharusnya memiliki kepekaan sosial dan empati terhadap penderitaan korban.

“Kita hormati keputusan yang mulia HAKIM tetapi perlu kepekaan sosial dan keadilan. Rasa adil harus diukur menurut korban bukan menurut orang lain apalagi pelaku.”

“Saya minta pengacara ajukan kasasi bahkan kalau bisa sampai di PK.”

Konteks: Demokrasi dan Perlindungan Pembela HAM

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi di tengah upaya pemerintah memperkuat pilar-pilar demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pigai menyayangkan bahwa kekerasan terhadap pembela HAM justru mendapat perlakuan hukum yang lebih ringan pada tingkat banding, seolah-olah mengaburkan komitmen negara terhadap iklim demokrasi dan kedigdayaan sipil.

“Semua tindakan yang dilakukan pada saat di mana kami pemerintah sedang berjibaku mempertahankan Iklim HAM, Demokrasi dan Kedigdayaan sipil.”

Penyiraman air keras merupakan bentuk kekerasan yang meninggalkan luka permanen pada kulit, mata, dan organ dalam korban. Dalam konteks hukum Indonesia, kasus-kasus serupa terhadap aktivis dan pembela HAM kerap menghadapi tantangan tersendiri ketika pelaku berstatus anggota militer, mengingat mekanisme peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum. Putusan banding yang memangkas hukuman sekaligus memulihkan status kedinasan pelaku memperlebar kekhawatiran bahwa sistem peradilan militer belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas terhadap warga sipil.

Implikasi bagi Sistem Peradilan Militer

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa putusan banding ini mencederai rasa keadilan secara struktural. Pembatalan pemecatan berarti kedua prajurit tetap berstatus aktif di lingkungan TNI, sebuah konsekuensi yang, menurut koalisi, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap independensi dan keadilan peradilan militer.

Upaya kasasi dan peninjauan kembali yang didesak Pigai menjadi satu-satunya jalur formal untuk mengoreksi putusan tersebut. Jika kasasi ditolak, peninjauan kembali tetap membuka kemungkinan pembatalan vonis apabila ditemukan alasan-alasan hukum tertentu. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan sumber daya, sementara korban tetap menanggung beban fisik dan psikologis dari serangan yang terjadi bertahun-tahun lalu.

Perkembangan kasus ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat sipil yang mengawasi reformasi sektor keamanan. Bagaimana peradilan militer menanggapi kekerasan terhadap warga sipil, khususnya pembela HAM, akan menjadi tolok ukur apakah komitmen pemerintah terhadap perlindungan HAM bersifat substantif atau sekadar retorika kebijakan.