Ternyata Sudah Diingatkan KPK! Rektor Unsoed Tetap Nekat Korupsi

Enam Tersangka Korupsi Jalur Mandiri Unsoed: KPK Sebut Peringatan Sudah Diberikan Sebelumnya

Pondokkebaikan.com – Mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri selama ini dikenal sebagai pintu paling terbuka bagi praktik manipulasi. Pada Selasa, 1 September 2026, kerentanan tersebut terkonfirmasi secara konkret ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah.

Keenam tersangka itu terdiri atas Rektor Unsoed Ahmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta tiga pihak dari luar institusi, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono yang juga dikenal dengan nama Nono. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK: Jalur Mandiri Berisiko Tertinggi di Antara Tiga Mekanisme Penerimaan

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi di Indonesia umumnya berjalan melalui tiga jalur berbeda. Dari ketiganya, jalur mandiri menempati posisi paling berisiko terhadap penyimpangan karena proses seleksinya lebih banyak melibatkan penilaian internal kampus tanpa standar nasional yang seragam.

“Ada tiga mekanisme penerimaan mahasiswa. Nah, dari tiga mekanisme itu yang pertama adalah yang paling memiliki risiko atau potensi terjadinya penyimpangan adalah di jalur mandiri,” ujar Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks penetapan tersangka atas perkara Unsoed. Setyo menegaskan bahwa kasus ini membuktikan bahwa meskipun kerentanan jalur mandiri sudah lama diidentifikasi, praktik penyimpangan tetap berlangsung di lapangan.

Surat Edaran dan Peringatan Sebelumnya

Yang membuat perkara ini semakin mencolok adalah fakta bahwa KPK tidak datang tanpa peringatan. Setyo mengungkapkan bahwa lembaga antikorupsi tersebut sebelumnya telah mengirimkan surat edaran kepada para rektor perguruan tinggi negeri, berisi imbauan agar tidak membuka ruang bagi intervensi pihak luar maupun praktik titipan dalam proses seleksi mahasiswa baru.

“Bahkan sudah memberikan surat edaran kepada para rektor ya untuk tidak menerima adanya intervensi, titipan, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan,” tegasnya.

Surat edaran itu pada dasarnya meminta agar setiap keputusan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara transparan, berbasis merit, dan bebas dari tekanan politik, kedinasan, maupun kepentingan pribadi. Penetapan tersangka terhadap rektor beserta jajaran akademik Unsoed menunjukkan bahwa peringatan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan.

Implikasi bagi Tata Kelola Perguruan Tinggi

Kasus Unsoed bukan sekadar persoalan hukum pidana. Ia menyentuh inti kepercayaan publik terhadap integritas institusi pendidikan tinggi. Jalur mandiri, yang pada prinsipnya dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi kampus dalam merekrut calon mahasiswa berprestasi di luar kerangka ujian nasional, justru menjadi celah ketika pengawasan internal lemah dan otoritas rektor tidak dibatasi oleh mekanisme checks and balances yang memadai.

Keterlibatan tiga pihak swasta dalam daftar tersangka mengindikasikan bahwa praktik titipan atau perantara dalam seleksi mahasiswa baru telah membentuk rantai kepentingan yang melampaui batas kampus. Dalam konteks ini, peran Wakil Rektor III dan Kepala Bagian Akademik menjadi krusial karena keduanya berada di posisi operasional yang langsung mengelola proses akademik dan administrasi penerimaan mahasiswa.

Penetapan enam tersangka sekaligus juga menandai pendekatan KPK yang tidak lagi membatasi pemeriksaan pada satu figur tunggal. Dengan menjerat seluruh mata rantai—dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana teknis dan pihak luar—komisi antikorupsi mengirimkan sinyal bahwa setiap level dalam hierarki kampus dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terlibat dalam skema korupsi.

Latar Belakang dan Konteks Regulasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur secara khusus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk pejabat di lingkungan perguruan tinggi negeri. Pasal 12 huruf e menjerat perbuatan menerima hadiah atau sesuatu yang diberikan karena jabatan, sementara Pasal 12B mencakup gratifikasi yang tidak dilaporkan. Penggabungan dengan Pasal 20 huruf (c) KUHP baru (UU No. 1/2023) memperkuat dasar hukum pemidanaan dalam perkara ini.

Perkara Unsoed menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor pendidikan tinggi yang ditangani KPK. Setiap kasus semacam itu memperketat urgensi reformasi tata kelola penerimaan mahasiswa baru, khususnya pada jalur yang paling sedikit diawasi oleh standar eksternal. Tanpa mekanisme audit independen, transparansi data seleksi, dan akuntabilitas publik yang ketat, peringatan dari lembaga pengawas berisiko menjadi sekadar dokumen yang tersimpan di laci kantor rektorat.

Bagi mahasiswa dan masyarakat yang berharap pada keadilan akses pendidikan, penetapan tersangka ini menjadi pengingat bahwa jalur menuju bangku kuliah tidak seharusnya ditentukan oleh koneksi, titipan, atau intervensi pihak yang tidak berkepentingan. Integritas seleksi adalah fondasi yang menentukan apakah gelar akademik tetap memiliki bobot di mata publik.