Mengejar Brain Gain Indonesia, Pendidikan Tinggi Perlu Perluas Akses Global

Brain Gain: Indonesia Mendesak Perluas Gerbang Akademik ke Dunia

Pondokkebaikan.com – Persaingan memperebutkan talenta terbaik di tingkat global semakin ketat, dan Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan strategi lama yang hanya berfokus pada mencetak lulusan kompeten di dalam negeri. Yang dibutuhkan kini adalah kemampuan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia agar kompetensi mereka kembali memberi dampak nyata bagi pembangunan nasional. Dalam kerangka itulah konsep brain gain — bukan sekadar brain drain atau brain circulation — mulai menjadi agenda kebijakan pendidikan tinggi yang serius.

Upaya konkret untuk menggerakkan agenda tersebut dibahas dalam sebuah Focus Group Discussion bertajuk “Menghubungkan Talenta Global dan Riset Berdampak Berbasis Kolaborasi Kemitraan Pentahelix: Penguatan Joint Degree dan Joint Research untuk Brain Gain Indonesia.” Forum itu berlangsung di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026, dan diselenggarakan secara bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia, serta Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI).

Data dari Lapangan: Kesenjangan antara Niat dan Realitas

Salah satu temuan paling mencolok yang dipaparkan dalam forum tersebut berasal dari survei Katadata Insight Center (KIC). Hasilnya menunjukkan bahwa 89,7 persen institusi pendidikan tinggi responden sudah memiliki unit atau tim khusus yang menangani kerja sama internasional. Angka itu tampak mengesankan pada permukaan, namun realitas di lapangan jauh lebih suram: hanya 21,1 persen di antaranya yang menyatakan program kerja samanya benar-benar berjalan secara penuh.

Hambatan yang menghalangi operasionalisasi penuh program kolaborasi lintas negara bersifat berlapis. Perbedaan standar akademik antarnegara menjadi kendala bagi 68,4 persen responden. Keterbatasan sumber daya manusia di dalam institusi sendiri dirasakan oleh 53,2 persen. Sementara itu, persoalan biaya menghambat mobilitas internasional menurut 69 persen responden — angka yang menegaskan bahwa akses finansial masih menjadi penghalang struktural bagi banyak mahasiswa dan peneliti.

Ironisnya, 94,5 persen institusi responden telah memiliki program mobilitas internasional dan menilai program tersebut bermanfaat bagi peningkatan kualitas lulusan. Dengan kata lain, kesadaran akan pentingnya keterhubungan global sudah mengakar kuat; yang belum tersedia adalah infrastruktur regulasi, pendanaan, dan kapasitas kelembagaan untuk merealisasikannya secara masif.

Respons Pemerintah: Penyederhanaan Regulasi Tanpa Pendanaan Khusus

Perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kemdiktisaintek, Fajar Priyautama, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah penyederhanaan sejumlah regulasi. Salah satunya adalah fasilitasi rekognisi kredit bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra luar negeri, sehingga jalur akademik mereka tidak terputus saat kembali ke Indonesia.

Namun, hingga saat ini belum tersedia skema pendanaan khusus yang ditujukan untuk program Joint Degree. Pembiayaan masih sepenuhnya mengandalkan kemampuan perguruan tinggi dan mahasiswa sendiri — kondisi yang secara langsung berkontribusi pada rendahnya angka operasionalisasi penuh yang tercatat dalam survei.

Pandangan Para Pengambil Kebijakan

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan bahwa pengembangan talenta tidak boleh berhenti pada tahap peningkatan kompetensi semata.

“Pengembangan talenta tidak hanya berkaitan dengan talent development, tetapi juga bagaimana talenta yang telah dikembangkan dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Karena itu, ekosistem pendidikan tinggi dan riset perlu mampu mendukung talent retention dan talent acquisition.”

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menempatkan Joint Degree dan Joint Research sebagai komponen integral dari pembangunan ekosistem talenta nasional.

“Joint Degree dapat memperkuat pengalaman akademik internasional sekaligus membantu meningkatkan reputasi perguruan tinggi. Sementara Joint Research dapat memperkuat produksi pengetahuan dan kolaborasi riset yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan.”

Peran BRIN dan Konsorsium Riset

Di sisi riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga turut memainkan peran. Deputi Bidang SDM Iptek BRIN, Prof. Edy Giri Rachman Putra, mengungkapkan bahwa BRIN memiliki talent pool yang dapat dikembangkan untuk memperkuat jejaring talenta serta kapasitas riset dan inovasi nasional.

“BRIN juga tengah mendorong pengembangan platform kolaborasi riset atau konsorsium riset untuk memperkuat talenta riset dan inovasi nasional. Sejumlah skema kerja sama pendanaan, termasuk dengan LPDP, turut dikembangkan untuk mendukung agenda tersebut.”

Kehadiran LPDP sebagai mitra pendanaan menjadi sinyal bahwa negara mulai mengalokasikan sumber daya fiskal secara lebih terarah untuk mendukung mobilitas akademik dan riset lintas batas, meskipun skalanya masih terbatas dibandingkan kebutuhan riil di lapangan.

Implikasi dan Arah ke Depan

Brain gain, dalam praktiknya, menuntut lebih dari sekadar kebijakan rekrutmen. Ia memerlukan ekosistem yang secara simultan membuka akses mahasiswa dan peneliti Indonesia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkini, memperluas jejaring kolaborasi internasional, dan — yang paling krusial — menyediakan jalur agar kompetensi yang diperoleh di luar negeri kembali mengalir ke dalam negeri. Tanpa mekanisme talent retention yang kuat, setiap investasi pada mobilitas internasional berisiko menjadi sumber brain drain baru.

Model Joint Degree dan Joint Research, jika didukung regulasi yang konsisten, pendanaan yang memadai, dan pengakuan akademik yang mulus, berpotensi menjadi instrumen paling efektif untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi kebijakan dan kapasitas kelembagaan. Tantangan berikutnya bukan lagi soal apakah Indonesia perlu terhubung dengan dunia akademik global — konsensus itu sudah terbentuk — melainkan soal seberapa cepat dan seberapa luas gerbang tersebut dapat dibuka tanpa mengorbankan standar mutu maupun keberlanjutan finansial institusi.