Administrasi Penyidikan Jadi Masalah, Pengacara Febrie Adriansyah: Menyangkut Nasib Orang

Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah: Pengadilan Akui Ada Kelalaian Administratif dalam Penyidikan

Pondokkebaikan.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 27 Agustus 2026, memutuskan untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Meski permohonan tersebut tidak dikabulkan, isi pertimbangan hukum putusan justru membuka celah kritik tajam terhadap cara kerja administrasi penyidikan di tubuh kepolisian. Hakim secara eksplisit mencatat adanya ketidakhati-hatian dalam pengelolaan berkas perkara, sebuah pengakuan yang menurut pihak pemohon seharusnya menjadi alarm bagi seluruh aparat penegak hukum.

Praperadilan sendiri merupakan mekanisme pra-peradilan yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Melalui jalur ini, seseorang yang merasa hak-haknya dilanggar dalam tahap penyidikan atau penuntutan dapat meminta pengadilan meninjau keabsahan tindakan aparat sebelum perkara masuk ke persidangan pokok. Penolakan permohonan kali ini tidak berarti bahwa seluruh proses penyidikan bebas dari cela; sebaliknya, catatan hakim justru mengonfirmasi bahwa terdapat kekeliruan prosedural yang perlu diperbaiki.

Respons Hukum: Koreksi, Bukan Sekadar Penolakan

Febri Diansyah, kuasa hukum Febrie Adriansyah sekaligus mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyambut putusan tersebut dengan nada yang lebih bernuansa korektif ketimbang sekadar menerima hasil. Ia menegaskan bahwa sejak awal pengajuan praperadilan, tujuan pihaknya bukan semata-mata memenangkan gugatan, melainkan mendorong evaluasi menyeluruh atas penanganan perkara pidana yang menyangkut kliennya.

“Harapan kami sejak awal proses praperadilan ini diajukan adalah untuk bisa mengoreksi, meluruskan, atau melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam hal terdapat persoalan-persoalan dalam penanganan perkara tindak pidana.”

Febri menekankan bahwa evaluasi semacam ini bukan sekadar formalitas birokrasi. Tanpa mekanisme koreksi yang berfungsi, pola kesalahan yang sama berpotensi berulang dan menimpa pihak lain di kemudian hari. Ia mengingatkan bahwa perkara pidana membawa konsekuensi eksistensial bagi setiap orang yang namanya tercantum dalam dokumen penyidikan, mulai dari pemeriksaan hingga penetapan tersangka.

Kelalaian Administratif Bukan Hal Sepele

Titik paling tajam dari pernyataan Febri tertuju pada pengakuan hakim mengenai ketidakhati-hatian administratif. Baginya, istilah “administratif” sering kali membuat publik meremehkan bobot kesalahan tersebut. Namun dalam konteks penyidikan pidana, satu kekeliruan prosedural—baik berupa kelalaian dalam pencatatan, keliru dalam penyampaian surat, maupun ketergesa-gesaan dalam pengambilan keputusan—dapat mengubah nasib seseorang secara fundamental.

“Bagi kita mungkin ketidakhati-hatian itu dampaknya hanya sekadar selembar surat, tapi bagi orang lain yang namanya disebut itu soal nasib dia dan nasib keluarganya.”

Ia menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian (due care) dalam penegakan hukum bukan sekadar jargon akademis. Ketika prinsip ini diabaikan, yang menjadi korban bukan hanya satu individu, melainkan seluruh keluarga yang terikat secara emosional dan ekonomis pada orang tersebut.

“Agar tidak perlu ada korban-korban lain dari prinsip tidak dipenuhinya misalnya prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara atau penanganan yang tergesa-gesa atau sejenisnya.”

Konteks Perkara dan Para Pihak

Perkara praperadilan ini terdaftar dengan nomor registrasi 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Termohon dalam perkara tersebut adalah Polda Metro Jaya serta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) berkedudukan sebagai turut termohon. Struktur pihak ini menunjukkan bahwa perkara yang mendasari praperadilan menyangkut dugaan tindak pidana korupsi, mengingat keterlibatan Kortas Tipikor dan Kejagung sebagai institusi yang berwenang di bidang tersebut.

Sebelum putusan praperadilan dijatuhkan, hakim juga menyampaikan bahwa terdapat dugaan bahwa Febrie Adriansyah menerima uang sebesar Rp40 miliar dari Tan Kian. Keterangan ini menjadi bagian dari pertimbangan yang melatarbelakangi proses penyidikan yang kini sedang diuji secara prosedural.

Implikasi Lebih Luas

Keputusan PN Jakarta Selatan ini menempatkan perhatian publik pada persoalan yang lebih luas: sejauh mana administrasi penyidikan di Indonesia mampu menjamin akurasi dan kehati-hatian tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara. Pengakuan hakim atas adanya kelalaian administratif, meskipun tidak berujung pada pengabulan permohonan, sesungguhnya merupakan instrumen koreksi yang berharga. Ia memberi sinyal kepada institusi penyidik bahwa setiap tindakan prosedural harus melewati standar kehati-hatian tertinggi, mengingat konsekuensi hukum pidana tidak dapat dibatalkan begitu saja setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.

Bagi Febrie Adriansyah sendiri, penolakan praperadilan tidak menutup seluruh jalur hukum. Ia tetap memiliki hak untuk menguji setiap tahapan penyidikan dan penuntutan pada persidangan pokok, termasuk mengajukan eksepsi terhadap keabsahan alat bukti dan prosedur yang ditempuh. Namun pesan utama dari putusan ini—bahwa kelalaian administratif dalam perkara pidana bukan sekadar urusan internal birokrasi, melainkan persoalan yang menyentuh langsung nasib manusia—seharusnya menjadi catatan permanen bagi seluruh pemangku kepentingan di sistem peradilan pidana Indonesia.