Aktivis GMNI Dijemput Polisi dari Rumahnya, Diduga Terkait Jaringan Anarko

Aktivis Mahasiswa Unindra Diambil Paksa dari Rumah, Polisi Sebut Terkait Jaringan Anarko

Pondokkebaikan.com – Pagi Rabu, 27 Agustus 2026, suasana kediaman seorang mahasiswa di Jakarta mendadak berubah tegang ketika tiga unit kendaraan bermotor berhenti di depan gerbang. Di dalamnya, tiga orang yang mengaku dari Polda Metro Jaya turun dan langsung meminta penghuni rumah menyerahkan satu nama: Moses, aktivis yang berafiliasi dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Indraprasta PGRI (Unindra). Penjemputan paksa itu, yang menurut pihak keluarga terjadi sekitar pukul 08.30 WIB, memicu gelombang reaksi di kalangan organisasi mahasiswa dan warganet dalam hitungan jam.

Proses Penjemputan dan Status Hukum

Keluarga Moses menjelaskan bahwa tiga petugas datang dengan menunjukkan surat tugas, kartu anggota kepolisian, serta kartu tanda penduduk. Mereka menyatakan bahwa Moses dipanggil ke Polda Metro Jaya bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi. Alasan pemanggilan yang disampaikan di lokasi adalah keterlibatan Moses dalam sebuah unggahan media sosial yang dianggap memprovokasi aksi, serta dugaan keterkaitannya dengan apa yang disebut “jaringan anarko” di lingkungan gerakan mahasiswa.

“Rabu pagi sekitar pukul 08.30 WIB ada polisi dari Polda Metro Jaya atas nama bapak Ipik dan tim datang ke rumah kami.”

Keterangan itu disampaikan keluarga Moses pada Kamis (27/8/2026). Mereka menambahkan bahwa petugas secara eksplisit menyebut tujuan penjemputan:

“Menunjukan surat tugas berikut kartu anggota dan KTP untuk jemput Moses ke Polda Metro Jaya sebagai saksi penyebutan nama dalam postingan provokasi aksi.”

Status “saksi” dalam hukum acara pidana Indonesia berarti yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, dalam praktik, pemanggilan paksa dari rumah tanpa surat panggilan resmi terlebih dahulu kerap menimbulkan pertanyaan soal proporsionalitas tindakan aparat, terutama ketika yang dijemput adalah mahasiswa aktif yang belum pernah berhadapan dengan proses hukum sebelumnya.

Konfirmasi dari Pimpinan GMNI DKI Jakarta

Deodatus Sunda Se, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI DKI Jakarta, membenarkan kabar penjemputan tersebut. Ia menyatakan bahwa keluarga Moses telah mendatangi markas Polda Metro Jaya sesaat setelah peristiwa terjadi untuk memastikan kondisi dan status hukum sang aktivis. Kehadiran pimpinan organisasi di lokasi menunjukkan bahwa kasus ini tidak diperlakukan sebagai urusan pribadi semata, melainkan sebagai persoalan yang menyangkut seluruh anggota GMNI di ibu kota.

Informasi awal tentang penjemputan itu menyebar cepat melalui beberapa akun media sosial Instagram, di antaranya @storyrakyat_, @marsinah.id, dan @setapol.indonesia. Dalam beberapa jam, narasi tentang tiga mobil yang masuk ke pekarangan rumah dan surat tugas yang ditunjukkan di depan pintu menjadi topik pembicaraan di kalangan komunitas mahasiswa Jakarta.

Latar Belakang: GMNI dan Gerakan Mahasiswa di Ambang Aksi

GMNI merupakan salah satu organisasi mahasiswa nasional tertua di Indonesia, berdiri sejak era 1950-an dan dikenal dengan tradisi intelektual serta keterlibatan politik yang konsisten. Di lingkungan Unindra, GMNI aktif dalam kajian kebijakan publik, pendidikan, dan advokasi hak-hak warga. Penjemputan paksa terhadap salah satu anggotanya, apalagi dengan label “jaringan anarko”, otomatis menarik perhatian karena menyentuh sensitivitas kebebasan berpendapat di ruang kampus.

Istilah “jaringan anarko” sendiri bukan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam percakapan publik, label tersebut biasanya merujuk pada kelompok-kelompok kecil yang mengorganisasi aksi-aksi jalanan dengan gaya yang dianggap tidak terstruktur oleh aparat. Bagi sebagian pengamat gerakan mahasiswa, penggunaan istilah itu dalam konteks pemanggilan saksi menunjukkan adanya upaya membingkai ulang aktivitas advokasi sebagai ancaman ketertiban, bukan sebagai ekspresi hak konstitusional.

Yang membuat penjemputan ini semakin mendapat sorotan adalah konteks waktunya. Pada hari yang sama, 27 Agustus 2026, sejumlah aktivis dari berbagai daerah, termasuk dari Pati, Jawa Tengah, dilaporkan kembali ke Jakarta untuk menyiapkan massa dalam rangka aksi di depan Gedung DPR RI. Artinya, penjemputan Moses terjadi tepat di ambang sebuah demonstrasi besar yang telah lama diorganisasi. Bagi pengamat, kebetulan waktu semacam ini kerap dibaca sebagai sinyal bahwa aparat sedang melakukan langkah preventif terhadap figur-figur yang dianggap berpotensi menggerakkan jalanan.

Implikasi bagi Kebebasan Berpendapat Mahasiswa

Penjemputan paksa dari rumah, meskipun berstatus saksi, tetap menimbulkan pertanyaan praktis: apakah prosedur pemanggilan telah dipenuhi secara administratif? Apakah ada surat panggilan yang dikirimkan terlebih dahulu melalui pos atau kurir? Apakah kehadiran tiga kendaraan sekaligus di kediaman seorang mahasiswa proporsional untuk sekadar mengambil keterangan? Pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab secara terbuka oleh Polda Metro Jaya hingga berita ini disusun.

Bagi komunitas GMNI dan organisasi mahasiswa lainnya, kasus Moses menjadi pengingat bahwa ruang gerak advokasi di era digital semakin sempit. Sebuah unggahan yang menyebut nama tertentu dalam konteks aksi bisa berujung pada kunjungan aparat ke rumah. Jika pola ini berlanjut tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, efek jera akan menghantui setiap mahasiswa yang hendak bersuara di ruang publik.

Hingga saat ini, keluarga Moses masih menunggu kejelasan hasil pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Deodatus Sunda Se menyatakan bahwa DPD GMNI DKI Jakarta akan memantau perkembangan kasus dan memastikan bahwa hak-hak hukum Moses sebagai saksi terpenuhi secara penuh. Sementara itu, persiapan aksi 27 Agustus di DPR RI dilaporkan tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa perubahan agenda.