Babe Haikal Apresiasi Langkah Bobby Majukan Halal UMKM
Pondokkebaikan.com – Di tengah gelaran Sumut Halal Fest 2026 pada Rabu, 26 Agustus 2026, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan—yang akrab disapa Babe Haikal—menyampaikan apresiasi terbuka kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas program sertifikasi halal bagi 5.000 UMKM. Momen tersebut bukan sekadar seremoni; ia menandai komitmen pemerintah daerah untuk membuka akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini terkendala biaya audit dan birokrasi.
Visi Nasional yang Ditempuh di Level Daerah
Babe Haikal menegaskan bahwa langkah Bobby Nasution selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memetakan ekonomi halal sebagai sektor strategis. Dalam pandangannya, industri halal bukan lagi wacana sektoral melainkan mesin pertumbuhan yang telah diakui secara global. Negara-negara lain sudah lama memanfaatkan label halal sebagai instrumen daya saing produk, bukan sekadar penanda kepatuhan agama.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan mas Bobby hari ini. Halal hari ini berkat kejeniusan bapak presiden Prabowo Subianto karena memang ada alasannya.”
Pernyataan itu menggarisbawahi pergeseran paradigma: dari halal sebagai urusan teologis semata menjadi halal sebagai standar mutu dan identitas komersial. Bagi pelaku UMKM yang kesulitan menembus pasar modern, sertifikasi halal bukan beban administratif lagi, melainkan tiket masuk ke rantai pasok nasional maupun ekspor.
Skala Tantangan: Angka yang Membuka Mata
Konteks kuantitatif yang disampaikan di forum tersebut cukup mencengangkan. Di Sumatera Utara tercatat sekitar 47.434 pengusaha yang telah mengantongi sertifikasi halal. Namun, jika angka itu diletakkan di samping total 54 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia, proporsinya bahkan tidak menyentuh satu persen. Kesenjangan inilah yang membuat insentif daerah menjadi mendesak.
“Di sumut ini angka halalnya 47.434 pengusaha, tapi total pengusaha di Indonesia itu ada 54 juta. Artinya gak sampai 1 persen. Come on, jadi tadi 5 ribu yang mau difasilitasi, Alhamdulillah mas Bobby harus kita apresiasi.”
Di tingkat provinsi, Bobby Nasution merinci bahwa dari 1,4 juta pelaku UMKM yang beroperasi di Sumatera Utara, baru sekitar 100 ribu yang telah memperoleh sertifikasi halal. Artinya, lebih dari 90 persen usaha kecil di provinsi berpenduduk sekitar 15 juta jiwa masih berjalan tanpa label halal resmi. Bagi produk pangan, minuman, kosmetik, dan farmasi, ketiadaan sertifikasi kerap menjadi penghalang masuk ke ritel modern, platform e-commerce berskala nasional, maupun pasar ekspor ke negara-negara ASEAN dan Timur Tengah.
Dari Seribu ke Lima Ribu: Eskalasi Program
Tahun berjalan ini, Pemprov Sumut telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi sekitar 1.000 UMKM. Angka tersebut menjadi fondasi bagi rencana yang jauh lebih ambisius: mulai tahun 2027, pemerintah provinsi menyiapkan insentif bagi 5.000 pelaku usaha tambahan agar mereka dapat menempuh proses sertifikasi tanpa membebani kas perusahaan mikro yang rata-rata omzetnya masih di bawah Rp 500 juta per tahun.
Insentif mencakup subsidi biaya audit, pendampingan teknis penyusunan dokumen halal, serta fasilitasi logistik menuju auditor terakreditasi. Dengan demikian, UMKM tidak lagi harus menanggung penuh biaya yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per produk—angka yang bagi usaha rumahan setara dengan beberapa bulan pendapatan.
Babe Haikal juga menyinggung rekam jejak Bobby Nasution sejak menjabat Wali Kota Medan, di mana sejumlah kebijakan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi telah diterapkan. Transisi dari level kota ke level provinsi, menurutnya, membawa skala dampak yang berlipat ganda.
“Mas Bobby ini Gubernur berprestasi, banyak hal yang sudah lakukannya bahkan semenjak dia jadi Wali Kota Medan dulu. Hari ini beliau ingin membantu ribuan UMKM mendapatkan sertifikasi halal, ini luar biasa.”
FAQ: Hal yang Perlu Diketahui Pelaku UMKM
Apakah sertifikasi halal wajib bagi semua UMKM di Sumatera Utara? Belum sepenuhnya. Namun, tanpa label halal resmi, produk pangan, minuman, kosmetik, dan farmasi sulit masuk ritel modern, marketplace nasional, maupun pasar ekspor. Program insentif Pemprov Sumut sejak 2026 bertujuan memangkas hambatan biaya agar lebih banyak pelaku usaha dapat tersertifikasi secara sukarela namun terdorong oleh peluang pasar.
Berapa biaya sertifikasi halal yang biasanya ditanggung UMKM? Biaya audit dan proses sertifikasi dapat mencapai puluhan juta rupiah per produk, tergantung kompleksitas lini produksi. Melalui insentif yang disiapkan Pemprov Sumut mulai 2027, sebagian besar biaya tersebut akan disubsidi sehingga beban finansial pelaku usaha mikro menjadi jauh lebih ringan.
Kapan dan bagaimana UMKM Sumut dapat mendaftar program fasilitasi 5.000 sertifikasi? Program tersebut dijadwalkan berjalan mulai tahun 2027. Pelaku usaha dapat memantau informasi pendaftaran melalui kanal resmi Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara serta BPJPH setempat. Pendampingan teknis penyusunan dokumen halal juga akan disediakan agar proses tidak terhambat oleh ketidaktahuan administratif.
