Bawa Tuntutan Hukum Mati Koruptor, Botok Cs Diterima Masuk ke Rapat Paripurna DPR

Botok Cs Bawa Tuntutan Hukum Mati Koruptor ke DPR

Pondokkebaikan.com – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dipimpin Supriyono alias Botok resmi diterima masuk ke dalam Gedung DPR RI untuk menyampaikan tuntutan hukum mati koruptor sekaligus pengesahan RUU Perampasan Aset. Aksi yang semula dijadwalkan sebagai demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), berubah menjadi kehadiran langsung di ruang Rapat Paripurna DPR RI ke-3. Keputusan tersebut diambil setelah proses negosiasi panjang antara tim AMPB dan tim negosiator DPR berlangsung sejak malam sebelumnya.

Negosiasi Sejak Malam Sebelumnya Berbuah Akses ke Ruang Paripurna

Berdasarkan pantauan di lokasi, pada pukul 10.00 WIB rombongan Botok Cs terlihat memasuki Gedung Nusantara 2 menuju ruang Rapat Paripurna. Mereka tampak dikawal dan berjalan beriringan di antara anggota dewan. Teguh Istiyanto, yang turut mendampingi Botok sebagai pentolan AMPB, juga terlihat dalam barisan yang sama menuju ruang sidang.

Botok menjelaskan bahwa pihaknya diterima secara resmi oleh tim negosiator DPR. Ia menegaskan bahwa negosiasi tidak dimulai pada pagi hari, melainkan sudah berlangsung sejak malam sebelumnya hingga mencapai kesepakatan agar aspirasi masyarakat Pati dapat disampaikan langsung di hadapan wakil rakyat.

“Iya, semoga aspirasi rakyat Indonesia ini direalisasikan, ya,” ujar Botok saat dikonfirmasi di lokasi.

Menurut Botok, diterima masuk ke dalam Gedung DPR RI merupakan bentuk pengakuan bahwa suara masyarakat tidak boleh diabaikan. Kehadiran di ruang paripurna, kata dia, memberi bobot lebih besar dibandingkan sekadar berorasi di luar pagar kompleks parlemen.

Dua Tuntutan Utama: RUU Perampasan Aset dan Hukum Mati Koruptor

AMPB membawa dua agenda utama dalam kunjungan kali ini. Pertama, desakan agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang memungkinkan negara menyita harta kekayaan hasil korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana final. Kedua, tuntutan penerapan hukuman mati bagi koruptor sebagai bentuk keadilan bagi rakyat yang dirugikan oleh praktik korupsi di berbagai sektor.

Kedua tuntutan tersebut bukan hal baru bagi AMPB. Sejak berdirinya aliansi, Botok dan Teguh Istiyanto secara konsisten menyuarakan pemberantasan korupsi melalui jalur hukum yang tegas. Namun, kunjungan ke ruang paripurna kali ini menandai eskalasi baru dalam strategi advokasi mereka, mengingat akses ke dalam gedung legislatif biasanya hanya diberikan kepada fraksi resmi atau tamu undangan resmi.

Perubahan rencana dari demonstrasi menjadi kehadiran di ruang sidang juga berdampak pada pengaturan lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen. Rute Transjakarta yang melintasi kawasan tersebut sempat mengalami penyesuaian sementara selama proses negosiasi dan penerimaan rombongan berlangsung.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa yang memimpin AMPB dalam kunjungan ke DPR ini? Supriyono alias Botok bersama Teguh Istiyanto memimpin rombongan AMPB yang diterima masuk ke ruang Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026.

Apa saja tuntutan yang dibawa AMPB ke DPR? AMPB menuntut dua hal: pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Bagaimana proses negosiasi sebelum masuk Gedung DPR? Negosiasi antara tim AMPB dan tim negosiator DPR berlangsung sejak malam sebelumnya hingga mencapai kesepakatan pada pagi hari, sehingga aksi demo dibatalkan dan diganti dengan kehadiran langsung di ruang paripurna.

Di mana tepatnya rombongan diterima? Mereka memasuki Gedung Nusantara 2 dan diarahkan menuju ruang Rapat Paripurna DPR RI ke-3 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.