Panas Bumi Jadi Andalan Transisi Energi, Pemerintah Dorong Pemanfaatannya Lebih Cepat

Eksekusi Regulasi Jadi Penghambat Utama, Pemerintah Percepat Pemanfaatan Panas Bumi

Pondokkebaikan.com – Perayaan satu abad eksplorasi panas bumi di Indonesia yang jatuh pada tahun ini justru menjadi pengingat keras: dari seluruh cadangan energi termal bawah tanah yang dimiliki negeri ini, sebagian besar masih tertidur di kedalaman bumi. Momentum peringatan 100 tahun tersebut — yang dirayakan melalui penyelenggaraan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta pada Senin, 24 Agustus 2026 — dimanfaatkan pemerintah sebagai titik balik untuk mengubah narasi dari sekadar potensi menjadi realitas operasional.

Sejak 1926, ketika aktivitas eksplorasi pertama kali dilakukan di kawasan Kamojang, Jawa Barat, perjalanan panas bumi di Tanah Air telah menempuh satu abad. Namun, jarak antara kekayaan geologis dan kontribusi nyata terhadap bauran energi nasional masih sangat lebar. Pemerintah kini menegaskan bahwa hambatan terbesar bukan lagi soal ketersediaan sumber daya, melainkan soal kecepatan eksekusi kebijakan dan kerangka regulasi yang masih berbelit.

Perizinan Disederhanakan, Insentif Diperluas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang membuka IIGCE 2026, menyatakan bahwa langkah konkret pemerintah mencakup penyederhanaan prosedur perizinan serta pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha panas bumi. Tujuannya jelas: memangkas waktu antara tahap eksplorasi hingga komisioning pembangkit, sehingga proyek-proyek yang selama ini tersendat di meja birokrasi dapat segera berjalan.

“Tantangan terbesar kita ada pada kecepatan eksekusi dan regulasi. Kita punya cadangan nomor satu dunia, tapi utilisasi masih nomor dua,” ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut merujuk pada fakta bahwa Indonesia menempati peringkat pertama secara global dalam hal cadangan panas bumi, namun peringkat kedua dalam hal pemanfaatan aktual. Selisih satu peringkat itu, menurut pemerintah, mencerminkan kegagalan sistemik dalam menerjemahkan kekayaan geologis menjadi megawatt yang masuk jaringan listrik.

Melampaui Pembangkit Listrik: Aplikasi Produktif

Salah satu pergeseran paradigma yang ditekankan dalam forum IIGCE 2026 adalah perluasan pemanfaatan panas bumi ke sektor non-listrik. Bahlil menegaskan bahwa energi termal bawah tanah tidak harus berhenti pada konversi menjadi listrik. Aplikasi langsung — mulai dari pengeringan hasil pertanian seperti biji kopi hingga kebutuhan proses industri petrokimia — dinilai dapat membuka nilai ekonomi tambahan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di sektor-sektor tersebut.

“Kita juga mendorong optimalisasi potensi beyond electricity, mulai dari pengeringan hasil tani seperti kopi hingga kebutuhan industri petrokimia,” katanya.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip diversifikasi pemanfaatan sumber daya: alih-alih memusatkan seluruh output pada satu jalur konversi listrik, panas bumi dapat dialirkan ke berbagai proses industri dan agrikultur yang membutuhkan sumber panas stabil pada suhu tertentu.

88 Persen Cadangan Masih Menganggur

Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (INAGA/API) Julfi Hadi memberikan gambaran kuantitatif tentang kesenjangan tersebut. Ia menyebut bahwa sekitar 88 persen dari total cadangan panas bumi Indonesia belum tersentuh oleh proyek komersial maupun pilot. Angka ini, dalam konteks satu abad eksplorasi, menunjukkan bahwa laju pengembangan selama ini berjalan jauh di bawah kapasitas teknis dan ekonomi yang sebenarnya tersedia.

“Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, namun sekitar 88 persen cadangannya belum termanfaatkan,” kata Julfi.

Ia menilai bahwa peringatan satu abad ini harus menjadi katalis percepatan, bukan sekadar catatan sejarah. Tanpa perubahan fundamental dalam kecepatan perizinan, ketersediaan teknologi lokal, dan kerangka insentif, potensi sebesar itu akan terus menjadi angka statistik tanpa dampak nyata terhadap ketahanan energi maupun dekarbonisasi.

Baseload dan Peran dalam Transisi Energi

Di tengah dominasi energi terbarukan berbasis cuaca — surya dan angin — yang bersifat intermiten, panas bumi menempati posisi unik sebagai sumber daya yang mampu beroperasi secara kontinu sepanjang waktu. Karakteristik baseload ini menjadikannya penopang struktural dalam transisi dari sistem berbasis fosil menuju bauran energi yang lebih bersih. Tanpa komponen baseload yang andal, integrasi porsi besar energi surya dan angin ke dalam jaringan akan menghadapi tantangan stabilitas yang semakin tajam.

Pemerintah menargetkan kontribusi panas bumi minimal 15 persen terhadap bauran energi nasional pada tahun 2050. Pencapaian target tersebut mensyaratkan percepatan yang signifikan dari tingkat pembangunan saat ini, baik dalam jumlah proyek baru maupun dalam peningkatan kapasitas instalasi yang sudah beroperasi.

Kapasitas Industri Dalam Negeri Jadi Prasyarat

Julfi Hadi menambahkan bahwa percepatan pengembangan panas bumi tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus dibarengi penguatan kemampuan manufaktur lokal dan pematangan rantai pasok komponen — mulai dari bor, turbin, hingga sistem injeksi air. Ketergantungan penuh pada impor untuk setiap tahap proyek tidak hanya memperpanjang waktu pelaksanaan, tetapi juga meningkatkan biaya dan mengurangi transfer teknologi ke dalam negeri.

Dengan demikian, agenda percepatan panas bumi yang dicanangkan pemerintah melalui IIGCE 2026 mencakup dua dimensi sekaligus: deregulasi di hulu (perizinan, insentif) dan pembangunan kapasitas di hilir (industri pendukung, tenaga teknis). Keduanya harus bergerak simultan agar satu abad eksplorasi berikutnya tidak lagi dihabiskan oleh birokrasi dan ketergantungan impor, melainkan oleh megawatt yang benar-benar masuk jaringan dan menggerakkan ekonomi produktif di berbagai sektor.