BNPB Minta Negara Tetangga Tak Saling Menyalahkan soal Asap Karhutla

Asap Lintas Batas dari Kalimantan: BNPB Ajak Malaysia dan Singapura Fokus pada Penanganan, Bukan Saling Menyalahkan

Pondokkebaikan.com – Setiap kali musim kemarau tiba, kabut tipis bercampur partikel jelaga mulai menyelimuti langit di Semenanjung Malaya dan Singapura. Fenomena tahunan ini kembali menjadi sorotan pada Agustus 2026, ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan menghasilkan asap yang terbawa angin melintasi perbatasan negara. Di tengah kekhawatiran publik di kedua negara tetangga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pesan tegas: pendekatan yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan kerja sama maksimal dalam menekan dampak asap lintas batas.

Pendekatan Bersama, Bukan Spekulasi Sumber Asap

Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB, Berton Pandjaitan, menegaskan bahwa kebakaran hutan tidak mengenal garis administrasi maupun batas negara. Asap yang dihasilkan dari titik api di Kalimantan dapat berpindah ribuan kilometer mengikuti arah angin, sehingga perdebatan spekulatif tentang “siapa yang paling bertanggung jawab” justru mengaburkan upaya penanganan yang sesungguhnya.

“Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas,” kata Berton kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan diplomatik dari Malaysia dan Singapura, yang secara rutin mengalami penurunan kualitas udara signifikan setiap kali kebakaran besar melanda Kalimantan. Berton mengakui bahwa pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas, namun menekankan bahwa respons yang tepat adalah penguatan kapasitas penanganan, bukan eskalasi retorika saling tuduh.

52 Pesawat dan Sumber Daya Besar di Enam Provinsi Prioritas

Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya yang sangat besar dalam operasi karhutla tahun ini. Total 52 pesawat udara dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman di enam provinsi prioritas. Dari jumlah itu, 30 pesawat beroperasi langsung di wilayah Kalimantan, sementara 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatra untuk mengantisipasi titik api di pulau tersebut.

“Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla,” ujar Berton.

Penanganan di lapangan dilakukan melalui kombinasi beberapa metode sekaligus: pemadaman darat oleh tim terlatih, patroli dan pemadaman udara menggunakan helikopter dan pesawat air, water bombing untuk menjangkau area yang sulit dijangkau dari darat, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang bertujuan memicu hujan buatan di sekitar titik kebakaran. Selain itu, penguatan personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat turut diperkuat untuk memastikan cakupan pengawasan yang lebih luas.

Pemerintah juga menambah kekuatan TNI AU guna memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan, mengingat luasnya area yang harus dipantau dan kecepatan penyebaran api pada musim kering.

Penegakan Hukum dan Fokus pada Sumber Api

Di samping upaya pemadaman, pemerintah turut melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Langkah ini menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang untuk menekan jumlah titik api baru, mengingat sebagian besar kebakaran lahan di Indonesia dipicu oleh aktivitas manusia, mulai dari pembukaan lahan pertanian hingga pembakaran sisa tebangan.

“Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan,” ucap Berton.

Logika di balik pernyataan ini sederhana namun krusial: semakin cepat api dipadamkan di titik asalnya, semakin sedikit biomassa yang terbakar, dan semakin rendah volume partikel yang dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, kecepatan respons di lapangan menjadi faktor penentu apakah asap akan tetap lokal atau terbawa melintasi perbatasan negara.

Data Meteorologi sebagai Dasar Penilaian

Berton juga mengingatkan bahwa pergerakan asap tidak dapat dinilai secara intuitif. Setiap analisis harus didasarkan pada data meteorologi yang akurat, meliputi arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer pada berbagai ketinggian, serta hasil pemantauan satelit dan observasi lapangan. Tanpa data tersebut, klaim tentang asal-usul asap menjadi spekulasi yang justru memperkeruh hubungan antarnegara.

Konteks historis menunjukkan bahwa isu asap lintas batas telah menjadi salah satu topik paling sensitif dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura selama beberapa dekade. Perjanjian Lingkungan Hidup Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) yang ditandatangani pada 2002 menjadi kerangka kerja sama regional, namun implementasinya kerap terhambat oleh perbedaan kapasitas penanganan dan ketegangan diplomatik saat kualitas udara memburuk. Dalam situasi tersebut, pesan BNPB untuk memfokuskan energi pada penanganan bersama — bukan pada pencarian “kambing hitam” — menjadi pengingat bahwa efektivitas operasional jauh lebih penting daripada narasi saling menyalahkan yang tidak menyelesaikan masalah siapa pun.

Bagi masyarakat di Kalimantan yang tinggal di sekitar area kebakaran, serta warga Malaysia dan Singapura yang menghirup udara tercemar, substansi dari pernyataan BNPB terletak pada satu hal: sumber daya sudah dikerahkan, operasi sedang berjalan, dan yang dibutuhkan sekarang adalah koordinasi, bukan konfrontasi.