Prabowo Perintahkan Tanpa Pandang Bulu, Raja Juli Antoni: Pembakar Hutan Kami Tindak

Menhut Tinjau Lokasi Karhutla di Kalsel, Tekankan Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi

Pondokkebaikan.com – Langit Kalimantan Selatan yang kerap diselimuti kabut asap kini menjadi sorotan langsung dari pusat pemerintahan. Pada Minggu, 23 Agustus 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjejakkan kaki di area Guntung Damar, wilayah yang baru saja dilahap api, untuk memastikan bahwa setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan menghadapi konsekuensi hukum yang tegas. Kehadiran sang menteri di tengah puing-puing kebakaran bukan sekadar kunjungan seremonial; ia membawa pesan eksplisit bahwa negara tidak akan membeda-bedakan siapa pun yang terbukti membakar lahan secara sengaja.

Keputusan untuk menindak tanpa kompromi ini bukan inisiatif satu kementerian semata. Raja Antoni menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan implementasi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta seluruh aparatur negara melindungi warga dari dampak kesehatan, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana asap tahunan. Dalam konteks Kalimantan Selatan—salah satu kawasan paling rentan terhadap kebakaran lahan di Indonesia—pesan itu menjadi sangat krusial, mengingat asap yang menyebar tidak hanya mengganggu aktivitas lokal tetapi juga merembet ke negara-negara tetangga dan memicu ketegangan diplomatik berulang.

“Saya kira perintah Pak Presiden Prabowo jelas, tanpa pandang bulu. Baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas.”

Empat Puluh Dua Kasus Berproses di Gakkum Kehutanan

Di balik retorika penegakan hukum, angka-angka konkret mulai terurai. Raja Antoni mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Dirjen Gakkum) saat ini menangani empat puluh dua perkara karhutla yang masih berproses. Spektrum sanksinya lebar: mulai dari teguran administratif, penyegelan aset, hingga penetapan tersangka pidana. Dari total perkara tersebut, sembilan sudah berstatus tersangka—artinya berkasnya telah melewati tahap penyidikan dan siap menuju persidangan.

“Di kami, di Gakkum Kehutanan sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah disegel, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.”

Skala penegakan tidak berhenti di internal kementerian. Aparat kepolisian secara nasional tengah memproses lima puluh dua kasus karhutla, menunjukkan bahwa mekanisme hukum berlapis sedang diaktifkan secara simultan. Khusus untuk wilayah Kalimantan Selatan, Raja Antoni menyebut tiga tersangka telah ditetapkan, mencakup pelaku dari unsur perorangan maupun entitas korporasi. Pola pelibatan gabungan antara korporasi dan individu, kata dia, menegaskan bahwa tidak ada “zona aman” bagi siapa pun yang sengaja membakar lahan demi keuntungan sepihak.

“Macam-macam, ada gabungan antara korporasi dan individu. Jadi kita tidak pandang bulu ya. Siapapun yang melakukan pembakaran dengan cara sengaja yang merugikan masyarakat, maka akan ditindak secara tegas.”

Pemadaman Lapangan: Kolaborasi Lintas Instansi

Penegakan hukum, seketat apa pun, tidak akan bermakna jika api masih berkobar di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan operasi pemadaman melalui sinergi sejumlah kekuatan: Manggala Agni sebagai ujung tombak pemadaman, didukung TNI dan Polri untuk pengamanan serta logistik, BPBD untuk evakuasi dan perlindungan warga terdampak, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) yang menjadi mata dan telinga di tingkat desa. Kolaborasi ini dirancang agar respons di lapangan tidak terhambat oleh sekat-sekat birokrasi antar-lembaga.

Sebelum tiba di Guntung Damar, Raja Antoni terlebih dahulu meninjau titik kebakaran lain di Penggalaman, Kabupaten Banjar. Di sana ia juga menggelar rapat koordinasi yang melibatkan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Wali Kota Banjarbaru. Tujuannya satu: memastikan bahwa deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum, dan pemulihan pascabencana berjalan dalam satu rantai komando yang cepat dan terkoordinasi, bukan dalam silo-silo terpisah yang saling menunggu.

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Penegasan keras dari tingkat kementerian ini datang di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah untuk menghentikan siklus tahunan kebakaran lahan. Setiap musim kemarau, ribuan hektar hutan dan lahan gambut di Kalimantan, Sumatera, dan Papua terbakar, menghasilkan partikel halus yang memperburuk kualitas udara hingga berhari-hari. Bagi masyarakat lokal, asap berarti sekolah tutup, produktivitas pertanian anjlok, dan angka kunjungan ke fasilitas kesehatan melonjak—terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Dengan empat puluh dua perkara yang sudah berproses di tingkat kementerian dan lima puluh dua kasus di ranah kepolisian, sinyal yang disampaikan ke pelaku pembakaran jelas: era di mana karhutla dianggap “biaya operasional” yang bisa diabaikan telah berakhir. Kombinasi sanksi administratif, penyegelan aset, dan proses pidana terhadap individu maupun korporasi menciptakan lapisan deterrence yang belum pernah diterapkan seketat ini dalam satu periode pemerintahan. Keberhasilan pendekatan ini, tentu saja, akan diukur bukan hanya dari jumlah berkas yang masuk pengadilan, tetapi dari apakah langit Kalimantan Selatan pada musim kemarau berikutnya masih akan berubah menjadi oranye keabu-abuan.