Karhutla Makin Ganas, Anggaran Pencegahan Kalah dari Belanja Rutin Daerah

Api di Lahan Gambut, Dompet Daerah yang Kering: Dilema Fiskal di Balik Karhutla 2026

Pondokkebaikan.com – Musim kemarau tahun ini datang dengan durasi yang lebih panjang dan intensitas kekeringan yang lebih tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di saat langit Riau dan Kalimantan Barat diselimuti asap dari titik-titik kebakaran, pemerintah daerah justru harus berhadapan dengan realitas anggaran yang menipis. Ketegangan antara kebutuhan mendesak untuk memadamkan api dan kemampuan fiskal yang terus menyusut menjadi persoalan yang tidak lagi bisa diabaikan oleh siapa pun yang bertanggung jawab atas keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Ekologi (KMS-PE) menyoroti secara tajam bagaimana keterbatasan dana di tingkat daerah memperburuk kapasitas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Dalam sebuah diskusi daring yang digelar pada Kamis (20/8/2026) melalui Forum Libatkan, para pemangku kepentingan menyuarakan urgensi integrasi risiko ekologis ke dalam perencanaan fiskal serta penguatan pendanaan pencegahan di tingkat pusat.

Skala Kebakaran yang Mengkhawatirkan

Data citra satelit dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa luas lahan terbakar di Provinsi Riau mencapai sekitar 15.477 hektare selama periode Januari hingga Juni 2026. Yang memperparah situasi, sekitar 92 persen dari total area tersebut berada di atas lahan gambut — ekosistem yang sekali terbakar sangat sulit dipulihkan dan menjadi sumber emisi karbon yang masif.

Pola serupa terpantau di Kalimantan Barat, di mana sekitar 28 ribu hektare hutan dan lahan dilaporkan terbakar dalam rentang waktu yang sama. Sebagian besar titik api kembali berkonsentrasi di kawasan gambut, menegaskan bahwa karakteristik geografis kedua provinsi ini menjadikan mereka zona merah karhutla setiap tahunnya.

Menyikapi eskalasi ancaman, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla untuk periode Februari hingga November 2026. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan penanggulangan kebakaran hanya sekitar Rp3,67 miliar, belum termasuk belanja darurat sebesar Rp50 miliar. Angka tersebut terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan skala kerusakan yang terjadi.

Tekanan Fiskal yang Menyempit

Akar masalahnya terletak pada kontraksi dana transfer ke daerah (TKD). Secara akumulatif, TKD mengalami penurunan hampir 25 persen — setara sekitar Rp214 triliun — dari Rp864,06 triliun pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp649,99 triliun pada 2026. Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat turut memperketat ruang fiskal pemerintah daerah di tengah meningkatnya beban layanan publik.

Dalam konteks belanja kehutanan secara nasional, alokasi yang tersedia hanya sekitar Rp1,062 triliun, atau setara 0,10 persen dari total belanja daerah. Proporsi tersebut menunjukkan betapa minimnya perhatian fiskal terhadap sektor yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan kebakaran hutan.

“Karhutla mengakibatkan biaya fiskal berlapis bagi pemerintah daerah. Kebutuhan pembiayaan meningkat, tetapi kemampuan fiskal terbatas. Anggaran pencegahan karhutla dikalahkan oleh kebutuhan rutin dan tanggap darurat.” — Tarmidzi, Dinamisator KMS-PE, Diskusi Daring Forum Libatkan, 20 Agustus 2026

Tarmidzi, yang juga menjabat sebagai Koordinator Fitra Riau, menambahkan bahwa di Riau sendiri proporsi belanja urusan kehutanan masih berada di bawah rata-rata angka nasional. Artinya, daerah yang paling rentan justru mendapat porsi pendanaan paling kecil.

Mitigasi yang Terhambat di Lapangan

Keterbatasan anggaran tidak berhenti pada angka di atas kertas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Riau merasakan langsung dampaknya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBDPK Riau, Jim Gafur, mengungkapkan bahwa sejumlah pos anggaran mitigasi yang mereka ajukan tidak memperoleh persetujuan dalam proses penganggaran.

“Anggarannya diblokir. Item-itemnya di-pending karena dianggap bukan prioritas.”

Kondisi ini menciptakan paradoks: daerah yang paling membutuhkan dana pencegahan justru menjadi yang paling sulit mengaksesnya, sementara biaya tanggap darurat yang harus ditanggung setelah kebakaran terjadi jauh lebih besar daripada biaya pencegahan yang diabaikan.

Jalan Keluar dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam diskusi yang sama, Kepala Subdirektorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fernando H Siagian, memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi dengan pihak-pihak yang menentukan arah kebijakan anggaran, agar kebutuhan mitigasi dapat diposisikan sebagai prioritas, bukan sekadar item tambahan.

“Argumennya seperti apa? BPBDPK harus mampu menyakinkan bahwa mitigasi ini penting.”

Fernando juga membuka opsi penggunaan pos belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD untuk merespons karhutla secara cepat. Apabila BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar-pos belanja, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi utama dari forum tersebut mengarah pada dua hal: pertama, integrasi risiko ekologis ke dalam kerangka perencanaan fiskal nasional dan daerah; kedua, penguatan pendanaan pencegahan karhutla dari pemerintah pusat agar beban tidak lagi ditumpukan sepenuhnya pada pemerintah daerah yang kapasitasnya terus tergerus oleh kebijakan efisiensi.

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan kebakaran, implikasi dari ketimpangan anggaran ini sangat nyata. Asap yang menyelimuti sekolah, rumah sakit, dan permukiman bukan sekadar gangguan musiman — ia adalah indikator bahwa sistem pencegahan gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa intervensi fiskal yang memadai dan terstruktur, siklus kebakaran di lahan gambut akan terus berulang setiap tahun, dengan biaya lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang jauh melampaui nilai anggaran yang dihemat.