Zulhas: Anggota Dewan Hingga Menteri PAN Wajib Potong Gaji Sebulan Demi Rakyat NTT

Pemotongan Gaji Sebulan untuk Pejabat Publik: PAN Turunkan Instruksi Darurat Pasca-Bencana

Pondokkebaikan.com – Zulhas – Sebuah langkah tidak biasa datang dari lingkup partai politik di Jakarta. Pada Minggu (23/8/2026), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan — yang akrab disapa Zulhas — mengeluarkan instruksi agar seluruh kader partai yang menempati jabatan publik di ibu kota menyerahkan satu bulan gaji mereka. Dana tersebut dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak dua bencana besar sekaligus: gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan.

Keputusan ini diumumkan di tengah acara peringatan Hari Ulang Tahun PAN ke-28 yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta. Zulhas memilih momentum tersebut untuk menegaskan bahwa kehadiran partai di ruang publik tidak boleh berhenti pada retorika politik, melainkan harus terwujud dalam tindakan nyata ketika rakyat sedang menderita.

Cakupan Instruksi: Dari Anggota Legislatif hingga Kabinet

Zulhas merinci bahwa kebijakan pemotongan gaji ini tidak dibatasi pada satu level jabatan saja. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PAN, anggota DPRD di tingkat kabupaten maupun provinsi, hingga pejabat kementerian yang berasal dari partai tersebut wajib menyetor satu bulan penghasilan mereka. Dengan kata lain, tidak ada pengecualian berdasarkan posisi atau pangkat.

“Ya pokoknya setiap DPR,我们需要 satu bulan kita ambil ya untuk dibantu ke sana. DPR kita kan banyak ya, DPRD kabupaten, provinsi sampai RI sama tentu saya juga kan ada menteri-menteri ya, masa menterinya nggak dipotong,” jelas Zulhas.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa bahkan menteri-menteri PAN di kabinet turut terkena kebijakan ini. Dalam konteks tata kelola partai, langkah semacam ini jarang terjadi secara terbuka dan serentak. Biasanya, sumbangan sukarela dari pejabat partai dilakukan secara individual dan tidak diumumkan secara kolektif. Instruksi terpusat seperti ini menempatkan PAN dalam posisi yang berbeda dari partai-partai lain yang belum mengeluarkan kebijakan serupa.

Dua Bencana, Satu Respons

Gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang Flores, NTT, telah meninggalkan ribuan warga dalam kondisi kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap kebutuhan pokok. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak hanya menghanguskan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar akibat kabut asap serta menghancurkan mata pencaharian petani dan pekerja perkebunan. Kedua bencana ini terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, sehingga tekanan terhadap kapasitas tanggap darurat pemerintah daerah dan pusat menjadi sangat tinggi.

Zulhas menyampaikan belasungkawa mendalam atas kedua peristiwa tersebut. Ia menyebut para korban sebagai bagian dari keluarga besar bangsa yang harus mendapat perhatian segera.

“Nomor dua, kami turut berduka cita mendalam dan berduka saudara-saudara kita keluarga kita yang ada di NTT juga di Kalimantan yang terkena karhutla ya. Kami sudah minta 1 bulan semua potong gaji untuk membantu saudara-saudara kita di NTT,” tegasnya.

Peninjauan Langsung ke Lokasi Bencana

Sebelum instruksi pemotongan gaji diumumkan secara terbuka, Zulhas sendiri telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi terdampak gempa di Flores sekitar tiga hari sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut, ia menyalurkan bantuan awal yang mencakup paket makanan, pakaian, serta bantuan tunai bagi para pengungsi. Langkah ini menunjukkan bahwa instruksi pemotongan gaji bukan sekadar pernyataan simbolik, melainkan kelanjutan dari keterlibatan fisik pemimpin partai di lapangan.

“Saya sudah mulai berkunjung waktu tanggal berapa itu? 3 hari yang lalu saya sudah ke sana, sudah berkunjung ke sana. Bantuan baik dalam bentuk makanan pakaian juga uang. Itu saudara-saudara,” pungkasnya.

Dimensi Politik dan Sosial

Di tengah dinamika politik nasional, keputusan seorang ketua umum partai untuk menginstruksikan pemotongan gaji kader pejabat publik membawa implikasi ganda. Pertama, langkah ini memperkuat narasi bahwa partai politik memiliki fungsi sosial di luar agenda elektoral. Kedua, kebijakan semacam ini dapat menjadi preseden bagi partai lain untuk melakukan hal serupa, sehingga memperluas basis pendanaan tanggap bencana dari sektor politik.

Zulhas sendiri menekankan bahwa prioritas utama PAN saat ini adalah berada di tengah masyarakat dalam situasi krisis. Ia mengakui bahwa detail teknis pelaksanaan pemotongan gaji — termasuk mekanisme pencairan dan distribusi dana — masih akan dikaji lebih lanjut.

“Nah yang lain-lain nanti kita lihat kasusnya seperti apa karena kita belum tahu. Pendek kata, kita ingin PAN ini sungguh berada di tengah-tengah masyarakat dalam situasi yang seperti sekarang ini. Itu nomor satu,” ujar Zulkifli saat menghadiri acara HUT PAN ke-28 di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Bagi masyarakat Flores dan Kalimantan yang sedang berjuang memulihkan kehidupan sehari-hari, setiap tambahan sumber daya — baik dari partai politik, pemerintah, maupun masyarakat sipil — menjadi bagian penting dari rantai tanggap darurat. Instruksi Zulhas, dengan cakupan yang menjangkau dari anggota DPRD kabupaten hingga menteri kabinet, menandai upaya kolektif yang skalanya melampaui sumbangan individual biasa. Bagaimana dana tersebut akan dikelola, didistribusikan, dan diawasi akan menjadi perhatian publik dalam waktu dekat.