DPR Respons Wacana Pengalihan Utang Whoosh ke Kemenkeu

Utang Whoosh Diusulkan Dipindahkan ke Kemenkeu, DPR Tunggu Keputusan Final Pemerintah

Pondokkebaikan.com – Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi mengemukakan gagasan untuk memindahkan seluruh beban utang perusahaan tersebut ke bawah naungan kementeriannya. Wacana restrukturisasi itu dilontarkan pada Minggu (23/8/2026) dan langsung memicu reaksi dari kalangan legislatif, khususnya Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan.

Langkah yang digagas Purbaya pada dasarnya menempatkan kewajiban finansial KCIC di luar struktur BUMN, sehingga operasional kereta cepat tidak lagi menjadi sumber tekanan likuiditas bagi entitas pelat merah. Dalam kerangka yang ia gambarkan, pengalihan ini bukan berarti pemerintah menanggung utang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara langsung, melainkan melakukan restrukturisasi agar arus kas proyek tetap sehat tanpa mengorbankan keberlangsungan layanan penumpang.

Respons Komisi XI: Opsi Terbaik yang Masih Menunggu Eksekusi

Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus politisi Partai Golkar, menyambut wacana tersebut sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam mencari jalan keluar atas membengkaknya biaya proyek yang digulirkan pada era Presiden Joko Widodo. Baginya, setiap kebijakan yang dirancang eksekutif patut dipandang sebagai opsi paling rasional sebelum masuk ke ranah uji publik di parlemen.

“Tentunya, policy apa pun dari pemerintah itu adalah opsi yang terbaik,” ujar Misbakhun di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Misbakhun menekankan bahwa inti dari usulan Purbaya adalah memastikan kereta cepat tetap berjalan dengan standar layanan yang memadai tanpa membebani neraca BUMN. Dalam pandangannya, pengalihan utang ke Kemenkeu merupakan mekanisme teknis yang memungkinkan pemerintah mengelola risiko fiskal secara lebih terpusat dan transparan.

Mekanisme Penggeseran Utang dan Pengakuan Barang Milik Negara

Yang membuat wacana ini berbeda dari sekadar suntikan dana segar adalah dimensi hukum dan akuntansinya. Pengalihan utang KCIC ke Kemenkeu, sebagaimana diisyaratkan dalam pernyataan Purbaya, melibatkan dua komponen utama: mekanisme penggeseran kewajiban finansial dari satu entitas ke entitas lain, serta pengakuan kembali aset fisik proyek sebagai Barang Milik Negara. Kedua komponen tersebut memerlukan payung regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang-tindih kewenangan antara kementerian, BUMN, dan otoritas pengawas.

Implikasinya, jika skema ini terealisasi, status hukum infrastruktur kereta cepat—mulai dari jalur rel, stasiun, hingga rolling stock—akan mengalami perubahan klasifikasi dalam buku besar negara. Proses semacam ini secara historis memerlukan waktu negosiasi yang tidak singkat, mengingat nilai aset yang terlibat sangat besar dan melibatkan mitra investasi asing dalam struktur kepemilikan KCIC.

DPR Menahan Diri Hingga Pemerintah Menetapkan Keputusan Akhir

Meskipun Komisi XI menyambut positif arah kebijakan tersebut, Misbakhun menegaskan bahwa parlemen belum akan mengagendakan pembahasan lanjutan sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan final. Ia menyebut bahwa DPR akan bergerak setelah eksekutif menyelesaikan seluruh aspek teknis dan hukum dari rencana restrukturisasi.

“Kalau pemerintah ambil keputusan maka tugas kami, Partai Golkar, adalah mengamankan secara politik. Karena butuh keputusan politik,” imbuhnya.

Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa pengalihan utang Whoosh bukan sekadar urusan administratif, melainkan memerlukan legitimasi politik yang kuat. Dalam konteks tata kelola fiskal Indonesia, setiap pergeseran kewajiban bernilai triliunan rupiah dari satu entitas ke entitas lain berpotensi memengaruhi rasio utang pemerintah, peringkat kredit, serta persepsi pasar terhadap kredibilitas fiskal negara.

Latar Belakang: Beban Finansial Proyek Era Jokowi

Kereta cepat Jakarta–Bandung, yang mulai beroperasi komersial pada 2023, dibangun dengan skema pembiayaan yang menempatkan porsi besar pada utang proyek. Ketika biaya konstruksi melampaui estimasi awal dan volume penumpang belum mencapai titik impas, tekanan terhadap neraca KCIC semakin terasa. Pemerintah sebelumnya telah melakukan beberapa penyesuaian tarif dan subsidi agar layanan tetap terjangkau, namun beban pokok utang tetap menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Usulan Purbaya datang di tengah upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara keberlanjutan proyek strategis nasional dan disiplin fiskal. Dengan memindahkan utang ke Kemenkeu, pemerintah pada prinsipnya mengambil alih pengelolaan risiko tersebut secara langsung, sekaligus membuka ruang bagi KCIC untuk fokus pada efisiensi operasional tanpa terbebani kewajiban amortisasi yang menekan margin.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Sebagaimana disampaikan Misbakhun, DPR akan menunggu hasil keputusan akhir pemerintah sebelum membuka ruang pembahasan di Komisi XI. Jika wacana tersebut berlanjut ke tahap eksekusi, parlemen diperkirakan akan meninjau aspek regulasi, dampak terhadap APBN, serta mekanisme pengawasan agar pengalihan utang tidak menjadi sumber kebocoran fiskal baru. Bagi penumpang Whoosh, kelanjutan operasional layanan tetap menjadi prioritas utama, dan setiap skema restrukturisasi pada akhirnya diukur dari satu indikator sederhana: apakah kereta cepat tetap berjalan aman, tepat waktu, dan terjangkau bagi masyarakat.