Buntut OTT Rektor Unsoed, Anggota DPR Desak Pemerintah Audit Nasional Jalur Mandiri PTN

Skandal Suap Jalur Mandiri Unsoed Memicu Desakan Audit Nasional Penerimaan Mahasiswa PTN

Pondokkebaikan.com – Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri selama ini menjadi salah satu pintu masuk yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada Agustus 2026, kekhawatiran tersebut kembali menjadi nyata. Kasus ini bukan sekadar skandal individual, melainkan cermin dari celah struktural yang sudah lama mengintai tata kelola akademik di Indonesia.

OTT di Unsoed: Rektor dan Lima Tersangka

KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq beserta lima orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Praktik korupsi yang diduga berlangsung pada periode 2025–2026 ini melibatkan permintaan sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa agar putra-putri mereka dapat diterima di program studi kedokteran.

Salah satu tersangka, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, diduga meminta uang melalui dua orang perantara kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. KPK menyebut kedua perantara tersebut diduga meminta dana senilai Rp650 juta untuk satu calon mahasiswa agar dapat diterima di Fakultas Kedokteran Unsoed. Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya harga yang dipasang untuk sebuah kursi akademik yang seharusnya ditentukan oleh kompetensi dan prestasi.

Respons DPR: Audit Nasional Jadi Kewajiban

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, yang menyampaikan pandangannya di Jakarta pada Minggu (23/8/2026), menilai kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa jalur mandiri harus menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa peristiwa di Unsoed bukan kejadian terisolasi, melainkan kelanjutan dari pola yang pernah terjadi di institusi lain.

“Sekarang di Unsoed, sebelumnya di Unila, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kita hanya mengusut orangnya, tetapi tidak membenahi sistemnya.”

Abdullah menekankan bahwa penerimaan mahasiswa jalur mandiri merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi. Ketika proses seleksi dapat dipengaruhi oleh uang atau akses tertentu, dampaknya tidak berhenti pada satu institusi. Kondisi tersebut merusak prinsip meritokrasi dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem pendidikan tinggi negeri.

“Jangan sampai mahasiswa yang memiliki kemampuan dan berhak diterima justru tersingkir karena ada yang mempunyai uang atau akses. Penerimaan mahasiswa harus dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Bayang-Bayang Kasus Unila 2022

Sebelum Unsoed, Universitas Lampung (Unila) pernah mengalami skandal serupa pada tahun 2022. KPK ketika itu menetapkan Rektor Unila Karomani bersama sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus suap terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Fakta bahwa dua institusi berbeda di dua wilayah berbeda mengalami pola korupsi yang nyaris identik memperkuat argumen bahwa masalahnya bersifat sistemik, bukan sekadar kegagalan pengawasan di satu kampus.

Implikasinya jelas: jika mekanisme seleksi jalur mandiri tidak dirancang dengan pengendalian internal yang ketat, maka setiap pergantian kepemimpinan di PTN berpotensi membuka ruang bagi praktik yang sama. Jalur mandiri, yang seharusnya menjadi alternatif bagi siswa berprestasi yang tidak lolos seleksi nasional, justru berisiko berubah menjadi jalur bagi mereka yang mampu membayar.

Audit Nasional: Bukan Pencari Kesalahan, Melainkan Pembenahan

Abdullah mendorong agar audit terhadap penerimaan mahasiswa jalur mandiri di seluruh PTN dilakukan secara nasional dengan melibatkan koordinasi bersama KPK. Tujuannya bukan mencari kesalahan perguruan tinggi, melainkan memastikan bahwa sistem tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Sekali lagi, audit nasional ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membenahi sistem. Jangan menunggu OTT berikutnya baru kita bergerak.”

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu munculnya kasus serupa di perguruan tinggi lain sebelum melakukan pembenahan. Momentum dari kasus Unsoed harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kembali seluruh mekanisme penerimaan jalur mandiri secara menyeluruh, menutup celah yang memungkinkan intervensi finansial dalam proses seleksi akademik.

Implikasi bagi Calon Mahasiswa dan Masyarakat

Bagi ratusan ribu calon mahasiswa yang setiap tahun bersaing memperebutkan kursi di PTN, kasus ini mengingatkan bahwa integritas seleksi bukan sekadar urusan administratif. Ketika uang dapat membeli akses ke program studi bergengsi seperti kedokteran, yang dirugikan bukan hanya institusi, tetapi juga siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang seharusnya memiliki peluang setara. Kepercayaan publik terhadap kualitas lulusan PTN juga ikut tergerus, karena masyarakat berhak bertanya apakah kompetensi seorang dokter atau insinyur ditentukan oleh nilai ujian atau oleh besaran transfer bank.

Audit nasional yang diusulkan Abdullah, jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dapat menjadi titik balik. Dengan melibatkan KPK sebagai mitra koordinasi, pemerintah memiliki instrumen untuk mengidentifikasi pola-pola korupsi yang tersembunyi di balik prosedur administratif yang tampak sah. Yang dibutuhkan bukan sekadar sanksi pidana terhadap individu, melainkan redesign mekanisme seleksi yang membuat intervensi finansial menjadi mustahil secara struktural.

Kasus Unsoed dan Unila membuktikan satu hal: tanpa pengawasan berlapis dan transparansi penuh, jalur mandiri akan terus menjadi medan paling rawan bagi korupsi akademik di Indonesia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah sistem perlu diperbaiki, melainkan seberapa cepat pemerintah bertindak sebelum OTT berikutnya terjadi di kampus lain.