Kabut Asap Karhutla Kalimantan Ganggu Negara Tetangga, Mensesneg Bilang Begini

Asap Karhutla Kalimantan Menyusup ke Perbatasan, Istana Pastikan Koordinasi dengan Negara Tetangga Sudah Berjalan

Pondokkebaikan.com – Kabut pekat yang menyelimuti langit Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan kembali merambat melewati perbatasan, menyentuh wilayah negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Fenomena tahunan yang kerap memicu ketegangan diplomatik ini kini mendapat respons langsung dari pemerintah pusat. Pada Minggu, 23 Agustus 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa jalur komunikasi informal dengan negara-negara sahabat telah dibuka melalui Kementerian Luar Negeri untuk membahas dampak bencana tersebut.

Komunikasi Diplomatik Melalui Menlu

Prasetyo menjelaskan bahwa pendekatan yang dipilih bersifat informal, mengingat sifat hubungan antarnegara tetangga yang memang menuntut respons cepat tanpa harus menunggu mekanisme formal. Menteri Luar Negeri menjadi ujung tombak percakapan tersebut, menyampaikan perkembangan situasi dan langkah-langkah yang sedang ditempuh di lapangan.

“Kalau secara informal ada. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh ke kami. Makanya kita berusaha secepatnya untuk bisa mengatasi masalah Karhutla ini,” ujar Prasetyo ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Pernyataan itu disampaikan di tengah kekhawatiran publik bahwa asap lintas batas dapat mengganggu aktivitas penerbangan, kesehatan warga, serta hubungan bilateral dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei yang secara geografis paling dekat dengan wilayah kebakaran di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Penanganan Lapangan: Personel, APD, dan Helikopter Water Bombing

Di sisi operasional, pemerintah pusat mempercepat penguatan kapasitas pemadaman dengan menambah sejumlah elemen krusial. Personel tambahan diterjunkan ke titik-titik api, dilengkapi alat pelindung diri (APD) agar petugas tidak terpapar asap beracun dalam waktu lama. Selain itu, helikopter khusus water bombing disiapkan untuk menjangkau area yang sulit dijangkau oleh armada darat, terutama kawasan gambut dan tepian sungai di pedalaman Kalimantan.

“Kemudian kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli untuk water bombing, kemudian termasuk sampai APD dan penambahan pasukan semua sudah dikerjakan,” pungkas Prasetyo.

Langkah ini sejalan dengan pola penanganan karhutla yang telah menjadi rutinitas tahunan di Kalimantan. Setiap musim kemarau, ribuan hektare lahan gambut dan perkebunan terbakar, menghasilkan partikel halus yang terbawa angin ke arah selatan dan barat daya. Tanpa intervensi cepat, titik api dapat meluas secara eksponensial karena bahan bakar gambut yang tebal dan sulit dipadamkan secara konvensional.

Belum Dibentuk Satgas Khusus

Di tengah eskalasi situasi, muncul wacana publik mengenai kemungkinan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus, serupa mekanisme yang pernah diterapkan pemerintah untuk menangani krisis di Aceh. Namun, Prasetyo menilai langkah tersebut belum diperlukan pada tahap saat ini. Ia menilai koordinasi lintas sektor yang sudah berjalan antar kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah Kalimantan masih cukup kuat untuk mengendalikan situasi.

“Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, apa namanya, penanganan yang itu juga sudah koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat ya,” jelasnya.

Keputusan untuk tidak membentuk satgas tersendiri mengindikasikan bahwa pemerintah memilih jalur koordinasi eksisting daripada membangun struktur komando baru yang membutuhkan waktu pembentukan dan penyesuaian birokrasi. Dalam konteks kebakaran yang menuntut respons dalam hitungan jam, mekanisme yang sudah teruji dianggap lebih efisien.

Konteks dan Implikasi Berkelanjutan

Kalimantan merupakan salah satu kawasan dengan cadangan gambut terbesar di dunia. Ketika muka air tanah turun drastis pada musim kemarau, lapisan gambut yang kering menjadi sangat rentan terhadap percikan api, baik dari pembakaran lahan perkebunan maupun dari aktivitas masyarakat setempat. Asap yang dihasilkan tidak hanya menutupi cakrawala lokal, tetapi juga dapat menempuh ratusan kilometer mengikuti arah angin monsun, sehingga negara-negara di Semenanjung Malaya dan Singapura kerap menjadi penerima dampak sekunder.

Tekanan diplomatik dari negara tetangga biasanya meningkat ketika indeks kualitas udara (AQI) di kota-kota seperti Kuala Lumpur atau Singapura melampaui ambang batas kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berulang kali diminta menjelaskan langkah konkret pemadaman dan pencegahan, bukan sekadar pernyataan sikap. Oleh karena itu, komunikasi informal yang diinisiasi melalui Menlu pada Minggu tersebut dapat dibaca sebagai upaya pre-emptif untuk meredam potensi friksi sebelum situasi memburuk lebih jauh.

Sementara itu, isu lain yang sempat beredar di ruang publik—yakni kabar bahwa Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla Kalimantan—telah dibantah oleh Istana. Klarifikasi tersebut menegaskan bahwa struktur komando penanganan tetap berada di bawah koordinasi lintas sektor yang sudah ada, tanpa penambahan figur eksternal di luar mekanisme resmi.

Perhatian publik kini tertuju pada apakah penambahan helikopter water bombing dan personel tambahan mampu menekan jumlah titik api sebelum angin membawa asap lebih jauh ke selatan. Jika respons lapangan berjalan efektif dalam beberapa hari ke depan, eskalasi diplomatik dapat dihindari. Namun, jika titik api terus bertambah, tekanan dari negara tetangga berpotensi meningkat dan menuntut respons yang lebih tegas dari pemerintah pusat.