Bukan Menolak Warga Pati, YLBHI Buka Suara soal Tak Izinkan Bermalam di Diponegoro 74

Renovasi Total Kantor YLBHI Jadi Alasan Warga Pati Ditolak Bermalam di Diponegoro 74

Pondokkebaikan.com – Ratusan warga dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang tengah bersiap menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI, harus menerima kenyataan bahwa salah satu titik singgah yang mereka harapkan tidak tersedia. Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, tidak dapat menampung mereka untuk bermalam pada Sabtu (22/8/2026). Keputusan itu diambil langsung oleh Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, dengan alasan yang bersifat teknis dan keselamatan: gedung sedang menjalani renovasi menyeluruh.

Gedung dalam Kondisi Tidak Layak Ditempati

Isnur menjelaskan bahwa seluruh area kantor YLBHI saat ini dipenuhi material bangunan, peralatan konstruksi, dan pekerja proyek yang lalu-lalang sepanjang hari. Kondisi tersebut membuat ruangan tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya, apalagi dijadikan tempat menginap bagi rombongan warga yang jumlahnya tidak sedikit.

“Lagi direnov dan pembangunan. Ruangan gak bisa dipakai dan bahaya juga banyak material, serta pekerja lagi membangun juga.”

Ia menambahkan bahwa situasi di dalam gedung sudah disampaikan secara terbuka dan dapat dilihat langsung oleh siapa pun yang datang. Menjadikan ruang renovasi sebagai tempat bermalam justru berisiko membahayakan keselamatan para tamu.

“Kami sudah sampaikan dan bisa dilihat langsung situasinya. Jadi malah membahayakan jika di situ.”

Bagian luar gedung pun tidak luput dari dampak proyek. Pagar seng menutupi area konstruksi, menandakan bahwa seluruh kawasan masih dalam fase pembangunan aktif.

“Di bagian luar juga kan lagi ditutup seng semua dan memang dalam area proyek pembangunan.”

Aktivitas Publik YLBHI Ditiadakan Sementara

Dampak renovasi tidak berhenti pada penolakan bermalam. Seluruh acara publik yang biasanya diselenggarakan di kantor YLBHI untuk sementara waktu ditiadakan. Layanan konsultasi hukum yang lazimnya dilakukan secara tatap muka kini dialihkan ke format daring melalui LBH Jakarta, salah satu unit layanan hukum di bawah naungan yayasan tersebut.

“Dan memang semua acara-acara publik sementara di YLBHI kami off kan. Konsultasi hukum dan oleh LBH Jakarta saja dilakukam online.”

YLBHI sendiri merupakan salah satu lembaga bantuan hukum tertua dan paling dikenal di Indonesia, berdiri sejak era Orde Baru dan selama puluhan tahun menjadi rujukan masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan hukum. Kantor di Diponegoro 74 selama bertahun-tahun menjadi simbol aksesibilitas layanan hukum bagi warga yang tidak mampu. Penutupan sementara akibat renovasi tentu mengubah dinamika layanan di lapangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang datang dari luar kota dan mengandalkan kehadiran fisik lembaga.

Pramono Anung: Demonstrasi Tetap Diizinkan, Asal Tanpa Perusakan

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa rencana demonstrasi warga Pati di ibu kota tetap mendapat ruang. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 26 atau 27 Agustus 2026. Kebebasan berpendapat, kata Pramono, merupakan jaminan konstitusional yang tidak bisa dicabut.

Namun, ia juga menggarisbawahi batas-batas yang tidak boleh dilampaui. Menyampaikan pendapat bukan berarti membuka ruang bagi perusakan fasilitas umum, tindakan anarkis, atau perilaku yang mengganggu ketertiban warga lain.

“Tetapi yang tidak boleh melakukan perusakan, melakukan anarkis dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik.”

Pernyataan Pramono ini sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menjamin hak demonstrasi sekaligus mewajibkan peserta menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas negara maupun milik pribadi.

Konteks Perjalanan Warga Pati ke Jakarta

Kedatangan warga Pati ke Jakarta bukan sekadar aksi spontan. Rombongan ini berangkat dengan tujuan spesifik: menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada wakil rakyat di Gedung DPR RI. Perjalanan dari Pati ke Jakarta menempuh jarak sekitar 450 kilometer, yang bagi banyak warga berarti berhari-hari di jalan atau menggunakan transportasi umum dengan biaya yang tidak ringan. Dalam konteks tersebut, ketersediaan tempat singgah yang aman dan terjangkau menjadi kebutuhan praktis, bukan kemewahan.

Penolakan bermalam oleh YLBHI, meskipun berdasar alasan keselamatan yang valid, tetap menimbulkan pertanyaan praktis: ke mana rombongan harus beralih untuk beristirahat sebelum aksi pada akhir pekan? Apakah pemerintah daerah atau organisasi masyarakat sipil lain menyediakan alternatif akomodasi sementara? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari logistik demonstrasi yang kerap luput dari perhatian publik, padahal menentukan apakah aspirasi warga dapat disampaikan secara tertib dan aman.

Bagi YLBHI, keputusan menutup kantor selama renovasi merupakan langkah yang tidak dapat dihindari. Membuka ruang yang masih dipenuhi material konstruksi dan pekerja proyek justru berisiko menimbulkan kecelakaan kerja atau cedera bagi tamu. Bagi warga Pati, tantangan kini bergeser dari soal “boleh atau tidak” menuju soal “di mana dan bagaimana” mereka akan menuntaskan perjalanan advokasi mereka di ibu kota.